Mahkamah Agung Pakistan akan memutuskan apakah Perdana Menteri Imran Khan mempunyai hak hukum untuk membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan awal.
Oleh
LUKI AULIA
·3 menit baca
AP PHOTO/ANJUM NAVEED
Warga Pakistan berbincang-bincang di dekat poster besar bergambar Pemimpin Partai Tehreek-e-Insaf (PTI) Imran Khan di sebuah pasar, di Islamabad, Sabtu (28/7/2018) silam. PTI berhasil memenangi pemilu Pakistan yang pemungutan suaranya berlangsung pada 25 Juli 2018.
ISLAMABAD, SENIN – Mahkamah Agung Pakistan mulai mendengarkan argumen mengenai apakah Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, dan sekutunya mempunyai hak hukum untuk membubarkan parlemen dan mengatur pemilihan awal. Kelompok oposisi menentang langkah Khan yang mulai berkuasa tahun 2018 dan curiga itu hanya taktik Khan untuk bisa tetap berkuasa.
Tim hukum Khan dan kelompok oposisi menyampaikan argumennya masing-masing, Senin (4/4/2022), tetapi kemudian Mahkamah Agung Pakistan menunda sesi itu hingga, Selasa siang. Tidak dijelaskan alasan penundaan itu dan tidak diketahui kapan keputusan akan dikeluarkan. Khan dan Wakil Ketua Parlemen Pakistan, Qasim Suri, membubarkan parlemen untuk menghindari mosi tidak percaya. Oposisi mengklaim Suri tidak mempunyai kewenangan konstitusional untuk membatalkan mosi tidak percaya.
Ini merupakan perkembangan terbaru dalam perselisihan antara Khan dan oposisi yang didukung pembelot dari Partai Keadilan atau Tehreek-e-Insaf pimpinan Khan dan mantan mitra koalisi Gerakan Muttahida Quami yang sudah bergabung dengan barisan oposisi. Kelompok oposisi mengklaim mendapatkan dukungan kuat untuk menggulingkan Khan di parlemen. Salah satu alasannya karena salah mengurus perekonomian. Gejolak politik seperti ini kerap terjadi di Pakistan karena pemerintahan berkali-kali digulingkan oleh militer. Pemerintahan kerap kali digulingkan sebelum masa jabatan mereka berakhir.
AFP/AAMIR QURESHI
Para pendukung Partai Tehreek-e-Insaf (PTI) pimpinan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan berdemo di luar gedung parlemen di Islamabad, 3 April 2022. Rakyat Pakistan akan memilih pemerintahan yang baru dalam waktu tiga bulan setelah Khan menggagalkan upaya oposisi menggulingkan dirinya.
Pengacara konsitusi Ali Zafar mengatakan keputusan yang paling signifikan dari MA Pakistan adalah menentukan apakah Suri berwenang secara konstitusional membatalkan mosi tidak percaya. MA juga harus memutuskan apakah pengadilan juga mempunyai wewenang memutuskan perkara ini. Pihak partai Khan menyatakan ketua parlemen mempunyai hak istimewa dan tidak bisa diperkarakan di pengadilan. Menurut para pakar hukum, jika pengadilan memutuskan Suri sudah bertindak keluar jalur, parlemen akan bersidang kembali dan memutuskan mosi tidak percaya terhadap Khan.
Jika pengadilan mendukung Khan, Pakistan akan mengadakan pemilihan awal. Kelompok oposisi mempunyai 172 suara di parlemen dari 342 kursi yang ada dan jumlah itu kuat untuk menggulingkan Khan. Setelah Suri menolak mosi tidak percaya, Minggu, Menteri Informasi Fawad Chaudhry yang juga sekutu Khan menuduh oposisi merencanakan "perubahan rezim" dengan dukungan dari Amerika Serikat. Militer Pakistan yang posisinya kuat selama 75 tahun terlihat tidak mau dilibatkan dalam pertikaian politik Pakistan.
Namun, Panglima Angkatan Darat, Qamar Javed Bajwa, yang berusaha menjauhkan militer dari tuduhan konspirasi yang didukung AS, mengatakan Pakistan menginginkan hubungan baik dengan China dan AS. AS selama ini merupakan mitra dagang terbesar Pakistan. Khan menuding AS menginginkan ia turun karena pilihan kebijakan luar negerinya dan karena menolak menjauhkan Pakistan dari China dan Rusia.
AP PHOTO/B.K. BANGASH
Para pendukung Imran Khan, Ketua Partai Tehreek-e-Insaf, merayakan hasil resmi pemilu Pakistan. Hasil resmi yang diumumkan oleh saluran televisi itu menunjukkan keberhasilan politisi Pakistan tersebut meraih suara terbanyak dalam pemilihan parlemen di Islamabad, Pakistan. Sebelumnya, Rabu (25/7/2018), Pakistan menggelar pemilu.
Namun, Wakil Direktur Program Asia di Wilson Center, Michael Kugelman, melihat perselisihan politik kerap terjadi di Pakistan dan pemerintahannya merusak proses demokrasi hanya untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Ini menunjukkan betapa sangat terpolarisasinya masyarakat Pakistan. Pendukung Khan mungkin berpikiran membubarkan parlemen merupakan langkah cerdas untuk menghindari mosi tidak percaya. "Sementara para pengkritiknya berpikir Khan sembrono, mengkudeta hukum, dan menjerumuskan negara ke dalam krisis konstitusional," ujarnya.
Secara terpisah, Presiden Pakistan, Arif Alvi, yang juga sekutu Khan, mengabaikan proses di MA dan tetap melanjutkan persiapan membentuk pemerintahan sementara yang akan mengadakan pemilihan. Sesuai konstitusi yang ada, Khan akan tetap menjadi perdana menteri sampai penunjukan perdana menteri sementara. (REUTERS/AFP/AP)
