Resolusi MU PBB Akomodasi Prioritas RI soal Dialog dan Jalur Kemanusiaan di Ukraina
Setelah kandas di Dewan Keamanan PBB, resolusi terkait perang Rusia-Ukraina lolos di Majelis Umum PBB. Indonesia berperan mendorong masuknya isu dialog dan jalur kemanusiaan dalam resolusi itu.
Oleh
KRIS MADA
·5 menit baca
AFP/TIMOTHY A CLARY
Para delegasi bertepuk tangan dalam sesi sidang darurat Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, New York, AS, Rabu (2/3/2022), setelah resolusi yang mengecam keras serangan Rusia ke Ukraina diadopsi.
JAKARTA, KOMPAS — Pendekatan Indonesia ke sejumlah negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berkontribusi pada perubahan dan pengadopsian resolusi terkait perang Rusia-Ukraina. Indonesia berkepentingan agar resolusi itu menekankan aspek dialog dan penyediaan jalur kemanusiaan. Sebab, Indonesia harus mengevakuasi ratusan WNI dari Ukraina. Bahkan, sebagian WNI saat ini masih tertahan di Ukraina.
Hasil upaya evakuasi tersebut, antara lain, tercapai dengan kedatangan 80 WNI di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Kamis (3/3/2022) sore. ”Masih ada 14 orang yang tinggal di Bucharest (Romania),” kata Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi kala menyambut 80 WNI itu.
Mereka yang tertahan di Bucharest sebanyak 12 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sementara dua orang lainnya merupakan keluarga bagi beberapa orang dari 12 orang yang positif itu. Mereka akan tetap di sana sampai masa isolasi selesai atau sudah dinyatakan sembuh.
Retno menyebut, ada 5 WNI yang sedang berusaha menyeberang dari Ukraina ke Polandia. Selain itu, ada pula 9 WNI yang masih tertahan di Chernihiv, di utara Kiev.
Kementerian Luar Negeri RI
Warga Indonesia yang diungsikan dari Ukraina tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Kamis (3/3/2022).
Sebagaimana dilaporkan AFP, Deutsche Welle, dan Al Jazeera, hampir semua sisi Chernihiv dikepung tentara Rusia. Hanya jalur utama Chernihiv ke Kiev yang belum dikepung. Masalahnya, rute itu melewati sebagian kawasan yang dilaporkan menjadi sasaran pengeboman Rusia.
Wakil Menteri Pertahanan Mohammad Herindra mengatakan, Menhan RI Prabowo Subianto terus mengontak Kementerian Pertahanan Rusia selama proses evakuasi WNI. Komunikasi itu dilakukan untuk memastikan evakuasi Indonesia aman sampai keluar dari Ukraina.
Jalur kemanusiaan
Keberadaan 14 WNI yang masih tertahan di Ukraina menjadi salah satu alasan Indonesia mendorong penyediaan jalur kemanusiaan di negara yang sedang diserbu Rusia itu. Retno telah berkomunikasi dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov dan Menlu Ukraina Dmytro Kuleba untuk membahas isu kemanusiaan di antara dua negara yang sedang berperang tersebut.
Indonesia juga mendorong penyediaan jalur kemanusiaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejumlah diplomat senior Indonesia membenarkan, banyak pihak gelisah kala resolusi Dewan Keamanan PBB soal perang Rusia-Ukraina gagal disepakati.
Kementerian Luar Negeri RI
Warga Indonesia yang diungsikan dari Ukraina tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. pada Kamis (3/3/2022). Pemerintah mengevakuasi 80 WNI itu dengan pesawat dari Romania. Total ada 14 WNI yang masih tertahan di Ukraina yang 5 orang di antaranya sudah bersiap menyeberang ke Polandia. Sisanya masih tertahan di daerah yang terkepung pasukan Rusia.
Kegagalan ini dipicu fakta bahwa Rusia sebagai salah satu negara pemegang hak veto menjegal resolusi yang mengecam serangan Moskwa ke Kiev itu. China, yang juga pemegang veto—hak membatalkan apa pun keputusan PBB—tidak mendukung resolusi itu.
Sejumlah diplomat Asia Tenggara menyebut, salah satu penyebab resolusi DK PBB gagal adalah ketiadaan ajakan dialog dan penyediaan jalur kemanusiaan untuk evakuasi atau pengiriman bantuan. Resolusi DK PBB hanya fokus menyerang Rusia. Penyusunan naskah resolusi juga dilakukan oleh hanya sedikit negara.
Karena itu, Indonesia mendekati sejumlah anggota DK PBB kala isu Rusia-Ukraina akan dibawa ke Majelis Umum PBB. Indonesia juga meyakinkan sejumlah anggota PBB di luar Dewan Keamanan selama proses penyusunan resolusi tersebut.
Bersama sejumlah negara, Indonesia menekankan pentingnya penyediaan jalur kemanusiaan. Tidak kalah penting juga, yakni mendorong dialog dan menekankan dampak perang Rusia-Ukraina terhadap perekonomian global. Sebab, pada sisi yang lain saat ini dunia juga masih berusaha pulih dari dampak Covid-19.
Resolusi itu akhirnya mendapat dukungan luas dan bisa diterima di MU PBB. Setelah lebih dari dua hari berdebat sengit, resolusi itu diadopsi. Sebanyak 141 dari 193 negara anggota mendukung resolusi, 35 negara abstain, dan 5 negara menolak. Kelima negara yang menolak itu adalah Korea Utara, Suriah, Belarus, Eritrea, dan tentu saja Rusia.
Adapun China, India, dan Pakistan bersama dua mitra Rusia, Kuba dan Nikaragua, serta Uni Emirat Arab (UEA), memilih abstain. Sikap abstain UEA ini mengulang keputusan negara Arab Teluk itu dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Jumat pekan lalu. Resolusi MU PBB tidak memiliki kekuatan mengikat, tetapi dapat menjadi tekanan politik terhadap negara yang menjadi sasaran resolusi, dalam hal ini Rusia.
Rasisme dalam evakuasi
Sebanyak 35 negara memilih abstain. Sebagian penyebabnya adalah kemarahan pada isu rasisme yang mewarnai proses evakuasi.
Para pengungsi yang bukan warga Ukraina dilaporkan mengalami kesulitan melewati perbatasan Ukraina dengan Polandia, Slowakia, Hongaria, dan Romania.
Presiden Senegal Macky Sall, yang tengah menjadi ketua bergilir Uni Afrika, mengaku sangat terganggu dengan laporan sejumlah warga Afrika didiskriminasi oleh petugas perbatasan Ukraina dengan tetangganya. Warga Afrika ditolak menyeberang. Sementara warga Ukraina mudah saja menyeberang ke sejumlah tetangga yang tergabung dengan Uni Eropa. ”Laporan itu sangat tidak bisa diterima. Perlakuan rasis ini melanggar hukum internasional,” katanya.
AP Photo/Markus Schreiber
Satu keluarga tiba di perbatasan di Medyka, Polandia, Rabu (2/3/2022), setelah melarikan diri dari Ukraina. Badan pengungsi PBB mengatakan, Selasa (1/3/2022), sekitar 660.000 orang telah meninggalkan Ukraina dan masuk ke negara-negara tetangga sejak invasi Rusia dimulai.
Ketua Komisi Uni Eropa (UE) Ursula von der Leyen mengumumkan, UE melenturkan kebijakan di perbatasan. Semua pengungsi dari Ukraina bisa masuk UE. Bahkan, para menlu dan anggota parlemen EU dilaporkan akan segera bersidang untuk membahas isu itu. Pembahasan diperlukan karena hingga 7 juta dari 44 juta warga Ukraina dilaporkan akan mengungsi gara-gara perang.
UE akan menghadapi gelombang pengungsian besar-besar dari salah satu negara Eropa. Terakhir kali kondisi ini terjadi selama perang saudara di Yugoslavia. Kala itu, sebagian anggota UE yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) terlibat dalam perang tersebut. NATO menyerbu sebagian Yugoslavia.
Selepas krisis Yugoslavia, UE menyusun mekanisme menampung pengungsi perang di Eropa. Kini, mekanisme itu akhirnya akan dipakai apabila disetujui Parlemen Eropa. Dalam mekanisme itu, seluruh pengungsi dari Ukraina bisa masuk UE.
Selanjutnya, akan ada perlakuan berbeda. Warga Ukraina diperbolehkan tinggal hingga tiga tahun. Mereka bisa segera bekerja dan sekolah di UE. Sebelum ini, warga Ukraina hanya boleh tinggal paling lama tiga bulan dalam setahun di seluruh UE. Visa darurat ini diberlakukan bertahap, yakni setahun dan dapat diperpanjang dua kali setiap masa berlaku habis di akhir tahun izin.
Adapun warga di luar Ukraina akan segera diminta meninggalkan UE. Mereka bisa tinggal sementara waktu apabila ada kendala darurat yang tidak memungkinkan mereka naik pesawat atau transportasi lain untuk meninggalkan UE.
Infrastruktur hancur
Sementara itu, akibat serangan bertubi-tubi dari Rusia selama sepekan terakhir, infrastruktur-infrastruktur penting Ukraina hancur sehingga membuat warga hidup tanpa listrik, penerangan, air bersih, dan pemanas. ”Hari ini serangan paling parah dan kejam selama seminggu terakhir. Kawasan permukiman juga ditembaki terus. Mereka mau menghancurkan kami semua,” kata Wali Kota Mariupol Vadym Boychenko dalam pembicaraan video via Telegram, Rabu (2/3/2022).
Rusia mengklaim telah menguasai kota pelabuhan Laut Hitam, Kherson, yang berpenduduk 290.000 orang. Namun, Wali Kota Kherson menyatakan kotanya belum dikuasai Rusia meski pasukan Rusia memang sudah masuk.
Adapun di Ukraina tengah, pasar dan kawasan permukiman di daerah Zhytomyr dan di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, hancur berantakan. ”Hampir semua lokasi sudah dihajar rudal Rusia,” kata Anton Gerashchenko, Penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina. (AP/AFP/REUTERS/LUK)
