Trudeau Redam Demo Sopir Truk dengan UU Kedaruratan, Bom Waktu bagi Kanada
Pemerintah Kanada memberlakukan undang-undang kedaruratan untuk menghadapi unjuk rasa penolakan vaksinasi Covid-19 oleh para sopir truk. Pengamat dan pejabat daerah mengingatkan ancaman bom waktu akibat keputusan itu.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·3 menit baca
AFP/DAVE CHAN
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau (tengah) berkomentar tentang unjuk rasa para sopir truk dalam konferensi pers di Parliament Hill, Ottawa, Kanada, Senin (14/2/2022).
OTTAWA, SELASA — Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau memberlakukan peraturan situasi gawat darurat setelah hampir dua pekan unjuk rasa pengemudi truk di perbatasan dengan Amerika Serikat tidak kunjung surut. Tindakan dia menimbulkan reaksi yang negatif, baik dari pihak konservatif maupun liberal karena Trudeau menerobos berbagai proses demokrasi.
Trudeau mengumumkan pemberlakuan Undang-Undang Kedaruratan Nasional Tahun 1988 di Ottawa, Senin (14/2/2022) waktu setempat atau Selasa (15/2/2022) waktu Indonesia. ”Masyarakat membutuhkan keamanan dan kepastian bahwa pekerjaan mereka tidak terganggu. Kepercayaan publik kepada institusi pemerintahan harus dikembalikan dan aparat penegak hukum kita membutuhkan bantuan,” ujarnya.
Pemberlakuan UU Kedaruratan ini diambil oleh Trudeau setelah polisi menangkap 11 pengunjuk rasa di perbatasan antara kota Coutss di Provinsi Alberta dan Grass di Negara Bagian Montana, Amerika Serikat. Mereka ketahuan membawa senjata api dan perlengkapan kerusuhan, seperti helm dan rompi antipeluru. Parlemen Kanada kini memiliki waktu tujuh hari untuk mendukung keputusan Trudeau atau membatalkannya.
Publik otomatis membandingkan keputusan Trudeau ini dengan langkah yang diambil ayahnya, Perdana Menteri Kanada periode 1968-1979 dan 1980-1984, Pierre Trudeau. Pada Oktober 1970, kelompok separatis militan dari Quebec menculik seorang diplomat dan pejabat Provinsi Quebec.
Trudeau Senior kemudian memberlakukan aturan kedaruratan nasional dan menurunkan tentara ke jalan-jalan. Situasi penyanderaan itu berlangsung menegangkan. Militer berhasil meringkus para pemberontak. Akan tetapi, pejabat provinsi yang diculik tewas dalam konfrontasi antara aparat dan separatis.
AP/THE CANADIAN PRESS/NATHAN DENETTE
Polisi Kanada mulai bersikap tegas dengan membubarkan aksi pengemudi truk dan pendukung mereka yang dalam sepekan terakhir memblokir akses Jembatan Ambassador di Windsor yang menghubungkan Windsor dan Detroit, Amerika Serikat, Minggu (13/2/2022).
Sebaliknya, masyarakat menilai keputusan pemberlakukan kedaruratan nasional oleh Trudeau Junior tidak relevan. Bahkan, situasi politik di Kanada bisa dibilang cukup anteng. Keputusan ini diambil karena selama dua pekan terakhir para pengemudi truk melakukan unjuk rasa di kota-kota perbatasan dengan AS.
Kanada mengeluarkan peraturan bahwa semua pengemudi truk yang keluar masuk perbatasan untuk mengangkut komoditas harus sudah divaksinasi Covid-19 secara lengkap. Sejatinya, 90 persen sopir truk Kanada sudah divaksinasi. Akan tetapi, ada segelintir yang menolak vaksinasi dengan alasan keagamaan ataupun ketidakpercayaan kepada pemerintah dan temuan ilmiah marah dan memutuskan berunjuk rasa. Mereka memarkir truk-truk di jalan lintas negara sehingga menghambat operasional industri otomotif.
Liputan media CBC mengungkapkan bahwa para pengemudi truk ini menganggap aturan vaksinasi bertentangan dengan ajaran Kristiani yang mereka anut. Meskipun demikian, tidak ada organisasi Kristiani arus utama, serikat pengemudi truk, dan perusahaan logistik yang mendukung mereka berunjuk rasa. Justin Trudeau menganggap ini krisis terburuk yang ia hadapi sejak menduduki jabatan perdana menteri pada 2015.
Ia membekukan rekening serta laman penggalangan dana untuk pengunjuk rasa dengan menerapkan kekuasaan eksekutifnya sebagai kepala negara. Semestinya, pembekuan rekening seseorang atau sebuah organisasi harus melalui keputusan pengadilan.
AFP/ED JONES
Truk-truk memblokir sebuah ruas jalan dalam unjuk rasa para sopir truk di luar gedung parlemen Kanada di Ottawa, Kanada, Senin (14/2/2022).
Aliansi Kebebasan Sipil Kanada (CCLA) langsung mengeluarkan pernyataan sikap bahwa Trudeau melanggar asas demokrasi. Apalagi, ia dulu keras mengkritisi tindakan Otoritas Hong Kong membungkam unjuk rasa melawan Pemerintah China. Sekarang, ia justru menerapkan langkah serupa.
Para menteri utama Provinsi Quebec, Alberta, Ontario, dan Saskatchewan juga menyuarakan keberatan dengan tindakan Trudeau. Menurut mereka, ini justru berisiko membuat bom waktu. Sebagai provinsi-provinsi yang mengalami langsung unjuk rasa ini, para menteri utama mengutarakan, semestinya Trudeau mengajak mereka berdiskusi terlebih dulu sebelum langsung membuat keputusan.
”Pendapat para menteri utama itu ada benarnya. Di sini kita tidak melihat upaya pemerintah pusat untuk berdialog dengan para pengunjuk rasa. Demikian pula ketiadaan kerja sama dengan organisasi pekerja dan pemerintah daerah untuk mendinginkan suasana,” kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Mount Royal Lori William. (AFP/REUTERS)
