China mendukung upaya Kamboja memediasi konflik di Myanmar. Junta militer Myanmar didesak membuka diri setelah ada laporan 14 juta rakyat Myanmar kini membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·4 menit baca
AP PHOTO
Pengunjuk rasa membawa telur Paskah yang dihias dengan menunjukkan simbol perlawanan tiga jari.
NEW YORK, SABTU — Pemerintah China mendukung langkah mediasi yang coba dilakukan oleh Kamboja selaku ketua ASEAN tahun ini terhadap Myanmar. China berharap upaya Kamboja bisa membuat situasi lebih tenang serta menghindari lebih banyak kekerasan dan korban.
Hal itu disampaikan Duta Besar China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zhang Jun, Jumat (28/1/2022), seusai briefing tertutup Dewan Keamanan PBB dengan utusan Myanmar untuk ASEAN dan PBB.
Zhang menilai, kunjungan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen ke Myanmar sebagai langkah yang cukup bagus dan cukup bermanfaat untuk meredakan ketegangan. ”Kami meminta mereka (Kamboja) terus melakukan upaya lebih lanjut,” katanya.
Hampir satu tahun lalu, 1 Februari 2021, militer Myanmar mengudeta pemerintahan sipil hasil pemilihan umum November 2020. Tatmadaw, sebutan bagi militer Myanmar, yang dipimpin Jenderal Senior Min Aung Hlaing menangkap semua pemimpin pemerintahan sipil negara itu. Aung San Suu Kyi, pendiri Liga Nasional untuk Demokrasi (LND), menjadi salah satu tokoh yang ditangkap dan dipenjarakan hingga saat ini.
Hanya selang dua hari setelah kudeta, rakyat Myanmar melakukan perlawanan melalui aksi boikot nasional yang berlangsung hingga saat ini. Sejumlah politisi LND dan para aktivis sipil membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional sebagai tandingan junta militer yang berkuasa.
AP PHOTO
Alat berat digunakan untuk memindahkan karung pasir yang dipasang pengunjuk rasa antikudeta militer sebagai barikade untuk melindungi mereka karena aparat keamanan di Mandalay, Mynamar, Kamis (18/3/2021).
Menurut data Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, lebih dari 1.400 rakyat Myanmar tewas saat kekerasan pascakudeta terjadi dan belasan ribu lainnya sempat menjalani tahanan. Upaya mediasi sejauh ini belum berhasil. Perang saudara yang tidak hanya melibatkan warga sipil, tetapi juga milisi bersenjata, telah berlangsung sejak pertengahan tahun lalu hingga kini.
ASEAN, sebagai organisasi regional yang mewadahi Myanmar, telah berupaya memainkan peran sebagai mediator untuk menangani krisis. Pekan ketiga April 2021, para pemimpin ASEAN telah bertemu dengan pemimpin junta Jenderal Hlaing dan mengeluarkan lima konsensus sebagai peta jalan solusi damai di Myanmar. Namun, junta menolak menjalankan konsensus tersebut dan memilih caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah, termasuk menolak kehadiran utusan khusus ASEAN, Erywan Yusof, untuk bertemu para pihak yang bertikai di Myanmar.
Pada Oktober, Kamboja menerima estafet kepresidenan ASEAN dari Brunei Darussalam. Pada Desember, bersama PM Hun Sen, utusan baru ASEAN untuk Myanmar Prak Sokhonn berkunjung ke Myanmar.
Hun Sen menjadi pemimpin asing pertama yang mengunjungi Myanmar sejak kudeta. Kunjungan tersebut memicu kritik dan protes, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Hun Sen dikritik karena kunjungannya dinilai melegitimasi kudeta oleh Hlaing.
AP PHOTO
Umat Buddha berdoa di luar kediaman Aung San Suu Kyi di Yangon, Myanmar, Jumat (26/2/2021). Aksi ini sebagai protes terhadap kudeta yang dilakukan junta milter Myanmar dan penangkapan terhadap pemimpin Aung San Suu Kyi.
Namun, Sokhonn membela keputusan Hun Sen mengunjungi Myanmar. Ia menyatakan bahwa kunjungan itu telah membawa hasil yang sangat baik dan positif serta progresif dalam upaya penerapan lima konsensus ASEAN.
Sokhoon, kepada anggota DK PBB, memberikan penjelasan bahwa setiap anggota DK harus memiliki pemahaman yang lebih luas tentang Myanmar, mulai dari latar belakang sejarah, struktur politik yang unik, dan peran yang dimainkan militer dalam struktur politik negara tersebut. Sokhoon mengatakan, hanya dengan memahami dasar itu (peran militer dalam struktur politik Myanmar), negara-negara lain bisa membantu menemukan solusi yang tepat untuk situasi Myanmar saat ini.
Zhang mengatakan, banyak pihak tidak menyukai apa yang tengah terjadi di Myanmar. Akan tapi, dia juga mengingatkan, kerja yang harus dilakukan oleh banyak pihak adalah menghindari terus memburuknya situasi di Myanmar, menghindari lebih banyak kekerasan dan bahkan perang saudara. ”Itu tujuan utama yang harus dipikirkan,” ujarnya.
PBB telah menunjuk utusan khususnya yang baru untuk Myanmar, Noeleen Heyzer. Noeleen, ilmuwan sosial asal Singapura, sebelumnya dikenal sebagai Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik (UNESCAP) dan juga pernah bertugas sebagai penasihat khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan Timor Leste.
AP/STR/GA
Pengunjuk rasa anti-kudeta berjalan melewati mural Presiden Myanmar yang digulingkan Win Myint (kanan) dan pemimpin Aung San Suu Kyi di Yangon, Myanmar Rabu, 17 Maret 2021. AP
Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB James Kariuki mengatakan, Noeleen sesegera mungkin akan terbang ke Myanmar dan melihat sendiri dari dekat situasi riil di lapangan. Namun, dia menekankan bahwa kondisinya harus tepat.
Kariuki mengatakan, penting bagi DK PBB untuk mendengar pandangan dua utusan, baik dari ASEAN maupun PBB, agar mereka mendapat dukungan penuh dari dewan atas kerja-kerjanya ke depan.
Empat belas juta orang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan sekarang dibandingkan dengan angka 1 juta yang terjadi sebelum kudeta terjadi.
”Seperti yang didengar dewan hari ini, 14 juta orang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan sekarang dibandingkan dengan angka 1 juta yang terjadi sebelum kudeta terjadi. Semakin lama situasi ini berlangsung, semakin buruk hasilnya,” kata Kariuki.
Dia mendesak Tatmadaw untuk memblokir akses kemanusiaan dan mulai menghormati komitmen mereka sendiri untuk melaksanakan lima poin konsensus ASEAN yang dibuat di Jakarta. ”Tidak ada penundaan lebih lanjut,” kata Kariuki. (AP)
