Myanmar Boleh Ikut Pertemuan ASEAN jika Ada Kemajuan

Junta militer Myanmar boleh ikut pertemuan ASEAN hanya jika sudah ada kemajuan dalam lima poin konsensus yang disepakati bersama ASEAN. Selama belum ada kemajuan, perwakilan nonpolitik saja yang boleh hadir.

DVB via AP

Foto dari tangkapan video yang disediakan Democratic Voice of Burma menunjukkan seorang pengunjuk rasa memegang poster bertuliskan Bebaskan Aung San Suu Kyi” di bawah foto pemimpin Myanmar yang kini ditahan junta militer Myanmar di Yangon, 7 Februari 2021.

PHNOM PENH, SELASA — Junta militer Myanmar boleh ikut hadir dalam pertemuan ASEAN jika sudah ada kemajuan dalam rencana perdamaian yang disepakati bersama ASEAN tahun lalu. Sampai saat ini belum terlihat ada kemajuan karena tokoh Myanmar, Aung San Suu Kyi, malah diganjar hukuman penjara hingga bertahun-tahun. Militer Myanmar pun masih gencar menggempur berbagai daerah di Myanmar dari darat dan udara. Alasan militer Myanmar, operasi militer itu untuk menumpas kelompok perlawanan. Realitasnya, banyak warga sipil yang ikut menjadi korban.

Baca juga : Myanmar, Batu Uji ASEAN

Hal itu ditegaskan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen seusai berbicara dengan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sobri Yaakob, Selasa (25/1/2022). Kamboja memegang keketuaan ASEAN tahun ini. Hun Sen berencana mengundang pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, saat menelepon Hlaing, Rabu. Keduanya sudah bertatap muka di Myanmar pada 7 Januari 2022. Bagi sebagian negara, kunjungan Hun Sen ke Myanmar itu dianggap sebagai bentuk pengakuan ASEAN terhadap junta militer Myanmar.

”Kalau tidak ada kemajuan, Myanmar harus mengirimkan perwakilan nonpolitik ke pertemuan-pertemuan ASEAN,” sebut pernyataan tertulis di laman media sosial Facebook milik Hun Sen.

Pada tahun lalu, ASEAN tidak seperti biasanya bersikap tegas kepada Myanmar dengan melarang junta militer Myanmar ikut hadir dalam pertemuan KTT ASEAN di Jakarta. Pada waktu itu, ASEAN menegaskan keputusan itu diambil karena junta militer Myanmar tidak kunjung mengimplementasikan lima poin dalam konsensus ASEAN yang sudah disepakati bersama. Lima poin dalam konsensus itu, antara lain, terkait upaya Myanmar menghentikan operasi militer dan serangan terhadap rakyat serta membuka pintu dialog.

AP Photo

Para pengunjuk rasa membawa foto Aung San Suu Kyi dan menginjak foto pemimpin junta militer Min Aung Hlaing saat berunjuk rasa di Yangon, Myanmar, 11 Februari 2021.

Dari kunjungan Hun Sen ke Myanmar saja sudah menunjukkan indikasi Kamboja lebih memilih mendekati dan mengajak bicara Myanmar, bukan malah mengisolasi junta militer Myanmar. Namun, Hun Sen kemudian mendapat tekanan dari sejumlah pemimpin negara di ASEAN, seperti Malaysia, Indonesia, dan Singapura, agar tetap tegas berpegang pada komitmen yang sudah dibuat bersama. Selain menghentikan agresi militernya, di dalam konsensus ASEAN itu juga disebutkan mengenai desakan kepada junta militer Myanmar agar mau memfasilitasi bantuan kemanusiaan masuk ke Myanmar dan memberikan akses penuh bagi utusan khusus ASEAN untuk bertemu dengan semua pihak yang berkepentingan.

Baca juga : Presiden Jokowi: Penting, Implementasi Lima Butir Konsensus bagi Myanmar

Dalam rilis dari Kementerian Luar Negeri RI juga disebutkan, ketika berbicara dengan Hun Sen melalui telepon, Jumat pekan lalu, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pentingnya implementasi lima poin konsensus ASEAN. Presiden Jokowi menyayangkan sikap militer Myanmar yang tidak menunjukkan komitmen untuk melaksanakan lima poin konsensus itu. Presiden mengingatkan, implementasi lima poin konsensus itu juga tidak dapat dikaitkan dengan lima poin peta jalan junta militer Myanmar.

”Militer Myanmar harus memberikan akses kepada utusan khusus ketua ASEAN untuk bisa berkomunikasi dengan semua pihak di Myanmar. Komunikasi ini sangat penting untuk membuka jalan bagi dialog nasional yang inklusif,” sebut Presiden Jokowi.

KOMPAS/NINA SUSILO

KTT Ke-38 dan 39 ASEAN dilangsungkan secara virtual dan dihadiri sembilan pemimpin negara ASEAN. Dalam KTT ini, Myanmar tidak diundang kecuali untuk level nonpolitik.

Menanggapi usulan Hun Sen tentang pembentukan troika yang terdiri dari Menlu/Utusan Khusus Kamboja, Menlu Brunei, dan Menlu Indonesia serta didukung Sekjen ASEAN untuk memonitor implementasi lima poin konsensus itu, Presiden Jokowi menyampaikan agar usulan itu dibahas lebih lanjut oleh para menteri luar negeri ASEAN.

Presiden Jokowi juga sepakat dengan usulan pembentukan pertemuan konsultatif yang terdiri dari Utusan Khusus dan Sekjen ASEAN, AHA Center, junta militer Myanmar, dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi. (REUTERS)