Ketahuan Berpesta Selama ”Lockdown”, PM Inggris Diminta Mundur
Pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 kerap terjadi. Akan tetapi, di Inggris, pelakunya justru kepala pemerintahan sendiri. Ia pun didesak untuk mengundurkan diri.
Oleh
Laraswati Ariadne Anwar
·3 menit baca
ADRIAN DENNIS / POOL / AFP
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson saat konferensi pers tentang perkembangan Covid-10 di Downing Street, 8 Desember 2021.
LONDON, KAMIS — Perdana Menteri Inggris Boris Johnson ketahuan mengadakan tujuh pesta di rumah dinasnya selama negara itu menerapkan penutupan wilayah ketat atau lockdown. Tindakan ini dianggap tidak etis oleh publik sehingga Johnson menghadapi desakan untuk mengundurkan diri.
Johnson, politikus dari Partai Konservatif, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Parlemen Inggris pada Rabu (12/1/2022). Media Inggris menyebut ini mungkin sidang terberat yang harus dihadapi Johnson karena rekan-rekan sesama Partai Konservatif tidak ada yang membelanya.
Pada awal pandemi Covid-19 tahun 2020, Inggris dalam penguncian wilayah yang ketat. Semua warga diwajibkan tinggal di kediaman masing-masing. Bahkan, pasangan kekasih yang tidak menikah dan tinggal di rumah berbeda saja dilarang untuk saling mengunjungi.
Pembatasan sosial ini teramat berat bagi warga yang membutuhkan perhatian khusus, seperti warga lansia dan para pasien Covid-19. Keluarga pasien yang meninggal akibat virus korona jenis baru ini juga harus menanggung duka karena mereka tidak bisa mengurus dan menghadiri pemakaman orang-orang tercinta.
Di tengah suasana lockdown itu, pada 20 Mei 2020, Johnson mengadakan pesta di rumah dinasnya, Downing Street Nomor 10 di London. Media ITV memperoleh bocoran surel berisi undangan untuk 100 orang agar menghadiri pesta tersebut. Pada akhirnya, ada 50 orang yang berpesta dan mayoritas adalah staf kantor Johnson dengan alasan menyegarkan pikiran setelah dua bulan di bawah tekanan pandemi.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengunjungi pusat vaksin di Westminster, London, Senin (13/122021) waktu setempat. Johnson mengatakan bahwa Inggris menghadapi gelombang varian baru SARS-CoV-2, Omicron.
Setelah ITV membongkar skandal ini, media melakukan pengusutan lebih lanjut. Terungkap bahwa sepanjang tahun 2020 Johnson mengadakan tujuh pesta di rumah dinasnya. Publik, terutama keluarga korban Covid-19, berang dibuatnya.
”Saya meminta maaf atas perbuatan saya. Acara yang saya adakan itu dilaksanakan di taman rumah dinas dan semua pintu serta jendela dibuka. Lagipula, ini bisa dimasukkan ke dalam kegiatan kantor karena untuk membahas pekerjaan,” kata Johnson di hadapan parlemen.
Permintaan maaf ini tidak memenangi simpati publik. Dalam rubrik opini harian EdinburghNews edisi Kamis (13/1/2022), anggota Parlemen dari Partai Buruh Ian Murray menekankan pentingnya Johnson bertanggung jawab penuh. Menurut dia, Johnson tidak menyesal telah mengadakan pesta. Ia menyesal karena ketahuan oleh publik.
”Menteri Kesehatan Matt Hancock dan stafnya, Allegra Stratton, saja mengundurkan diri. Bagaimana mungkin seorang perdana menteri tidak memiliki sikap ksatria?” tulisnya.
Hancock dan stafnya, Stratton, tertangkap oleh kamera pengawas sedang bermesraan di tangga darurat kantor Kementerian Kesehatan Inggris pada 2020. Berhubung mereka pasangan yang tidak menikah ataupun tinggal serumah, perbuatan mereka melanggar protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. Oleh karena itu, keduanya mengundurkan diri.
Suasana Piccadilly Circus di London, Inggris, pada 20 Desember 2020. Meskipun Natal menjelang, London sangat sepi akibat aturan penguncian wilayah dan pembatasan sosial selama pandemi Covid-19.
Dilansir dari surat kabar The Guardian, Kepolisian Metropolitan London (MET) didesak agar menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh Johnson ini berdasarkan aturan pidana. Pasalnya, selama pandemi, Met telah mendenda 17.700 warga London karena melanggar protokol kesehatan. Di dalamnya mencakup 113 orang yang mengadakan acara kumpul-kumpul dan dihadiri oleh 30 orang atau lebih.
Kepala Met Cressida Dick mengatakan, hal tersebut di luar yurisdiksi kepolisian. Skandal perdana menteri ini merupakan kewenangan penyelidikan oleh Kantor Kabinet. (AFP)
