Tantangan Diplomasi RI Tahun 2022, dari Merawat ASEAN hingga Menjaga Pekerja Migran

Memasuki tahun 2022, aneka tantangan bagi diplomasi Indonesia menghadang di depan mata. Salah satunya, bagaimana menjadikan RI lebih diperhitungkan. Untuk itu, perlu ada fokus dalam perjuangan diplomasi RI.

BIRO PERS ISTANA KEPRESIDEN RI

Presiden Joko Widodo, didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi hadir dalam ASEAN Leaders' Meeting yang digelar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Sabtu (24/4/2021).

Persaingan Amerika Serikat-China bukan satu-satunya masalah yang harus dihadapi Indonesia sepanjang 2021 dan tahun-tahun mendatang. Politik bebas aktif menjadi panduan Indonesia untuk menjalankan diplomasinya.

Arena dan tantangan diplomasi Indonesia amat beragam. Bersama anggota ASEAN, Indonesia masih harus menyelesaikan masalah Myanmar. Di lingkup lebih luas, Indonesia masih perlu membantu penyelesaian konflik Palestina-Israel hingga penanganan pandemi Covid-19. Tak kalah pentingnya, Indonesia harus melindungi warganya di dalam dan luar negeri serta membawa lebih banyak investasi ke dalam negeri.

Mengikuti kebijakan bebas aktif, Indonesia cenderung memanfaatkan kompetisi AS-China untuk kepentingan nasionalnya. Menurut pengajar Ilmu Hubungan Internasional (HI) Universitas Indonesia, Ali Wibisono, Indonesia bisa mendapatkan manfaat optimal jika AS-China berkompetisi secara stabil. Indonesia bisa mendapat konsesi dari semua pihak.

Baca juga: Politik Bebas Aktif Perlu Komitmen Kuat

Sejawat Ali, Aisha Kusumasomantri, berpendapat bahwa panduan bebas aktif cenderung mencerminkan pragmatisme Indonesia. Sementara pengajar HI di Universitas Parahyangan, Idil Syawfi, berpendapat bahwa pragmatisme politik luar negeri Indonesia amat kental. Secara ekonomi, Indonesia dekat dengan China. Sementara dari sisi keamanan, Indonesia dekat ke AS.

Dalam situasi seperti itu, salah satu pekerjaan pokok Indonesia adalah menjadikan negara ini sebagai faktor yang diperhitungkan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri di negara lain. Pendeklarasian aliansi AUKUS oleh AS, Australia, dan Inggris menunjukkan Indonesia belum menjadi faktor yang diperhitungkan oleh negara lain. Padahal, Indonesia merupakan salah satu yang terdampak oleh aliansi militer terbaru di kawasan itu.

Rekam jejak kebijakan AS di kawasan memang tidak menunjukkan pentingnya Jakarta bagi Washington. Penanggung jawab Kebijakan Indo-Pasifik di pemerintahan Joe Biden, Kurt Campbell, sampai menyebut bahwa Indonesia adalah negara yang penting sekaligus paling tidak dipahami oleh AS.

Contoh terbaru ketidakpahaman itu ditunjukkan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken kala bertemu Menlu RI Retno Marsudi di Jakarta pada awal Desember 2021. Blinken kembali menjajaki peluang Indonesia mengakui Israel.

KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTO

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi berbincang dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, di ruang Tete-a-tete atau ruang pertemuan empat mata, di Gedung Pancasila, Jakarta, Selasa (14/12/2021).

Penjajakan sejenis pernah dilakukan Adam Boehler, pemimpin lembaga investasi komersial pemerintah AS, pada 2020. Penjajakan Boehler dan Blinken menunjukkan AS tidak memahami posisi dan kebijakan luar negeri Indonesia soal Palestina.

Peran internasional

Aisha menekankan, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan demokrasi di dalam negeri penting dalam upaya meningkatkan peran internasional Indonesia. Hubungan pertumbuhan ekonomi dan peran internasional Indonesia, antara lain, tecermin dari jumlah pasukan penjaga perdamaian. Setiap kali ada kenaikan pertumbuhan ekonomi 1 persen, Indonesia menambah hingga 302 personel pasukan penjaga perdamaian.

Di sisi lain, demokrasi memungkinkan ada mekanisme kontrol sehingga berbagai kebijakan pemerintah bisa mendapat masukan dari masyarakat. Praktik demokrasi Indonesia juga menjadi salah satu yang dapat dicontoh negara lain di Asia dan Afrika.

Indonesia dianggap sebagai contoh optimal oleh banyak negara berkembang di Asia dan Afrika. Negeri ini masih berada di aras yang dianggap bisa dijangkau negara berkembang. Negara-negara di Asia-Afrika dinilai tidak mampu jika harus memenuhi standar negara-negara maju di Eropa dan Amerika Utara.

Baca juga: Kekuatan Menengah yang Bebas dan Aktif

Pengajar Universitas Gadjah Mada, Randy Nandyatama, menilai bahwa Indonesia sudah punya modal di antara negara berkembang. Namun, ia melihat Indonesia belum fokus memanfaatkan posisinya. Hal itu tecermin dari ketiadaan “identitas” arah diplomasi Indonesia. “Apakah akan menjadi suara selatan, demokrasi, atau negara Muslim?” kata Randy dalam webinar yang digelar LAB45 beberapa waktu lalu.

Pertanyaan itu diajukan, antara lain, berdasarkan ketiadaan fokus aset diplomasi Indonesia pada isu tertentu. Indonesia terkesan mengurusi berbagai hal. “Seharusnya, Indonesia fokus pada isu mana yang akan menjadi perhatian pokoknya. Investasikan ke sana,” ujar Randy.

ARSIP KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya secara virtual pada sesi Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas PBB, New York, Rabu (22/9/2021).

Aisha, Idil, dan Randy sepakat bahwa ASEAN akan tetap menjadi salah satu pelantar diplomasi Indonesia. Karena itu, salah satu tugas Indonesia adalah memastikan ASEAN tetap utuh dan jangan sampai ada pengurangan anggota. Isu tersebut semakin relevan sejak ASEAN memutuskan tidak mengundang pemimpin Myanmar dalam berbagai forum ASEAN. Para anggota ASEAN selain Myanmar berpendapat, Myanmar perlu diberi kesempatan menyelesaikan masalah selepas kudeta 1 Februari 2021.

Ujian lain

Penyelesaian masalah Myanmar menjadi salah satu ujian penting ASEAN. Ujian lain tentu saja adalah pandemi yang akan segera memasuki tahun ketiga. Koordinator LAB45 Andi Wijajanto mengatakan, isu pandemi menjadi perhatian Indonesia sejak 2020 sampai beberapa tahun mendatang. Peneliti isu pertahanan dan hubungan internasional itu mengatakan, isu tersebut menjadi kunci Indonesia mewujudkan berbagai agendanya sekaligus menunjukkan peran internasionalnya.

Baca juga: Memulihkan Marwah ASEAN

Peran internasional Indonesia selama pandemi, antara lain, diwujudkan dengan menjadi Ketua Bersama Covax-AMC. Indonesia juga konsisten mendesak kesetaraan akses terhadap vaksin, obat, dan aneka peralatan untuk mengatasi pandemi. Isu kesehatan juga menjadi salah satu fokus Indonesia selama menjadi Ketua Bergilir G-20 sepanjang 2022.

Pulih dari pandemi bukan hanya membutuhkan obat dan vaksin. Pemulihan membutuhkan modal agar perekonomian kembali bergerak. Untuk itu, Ketua Program Studi HI Universitas Paramadina, Tatok Sugiarto, mengapreasiasi kinerja diplomasi ekonomi Indonesia. Di tengah pandemi, Indonesia masih bisa mengundang investasi miliaran dollar AS. Indonesia juga mencatatkan surplus dalam perdagangan internasional.

Sayangnya, Indonesia masih punya pekerjaan serius pada salah satu pilar diplomasinya: perlindungan warga. Menjelang akhir 2021, Indonesia kembali diingatkan untuk lebih serius menangani perlindungan pekerja migran. Peringatan terbaru datang dari lokasi yang relatif sama, yakni perairan Johor Bahru, Malaysia. Di sana, pekerja migran asal Indonesia kembali tewas karena kapal yang mereka tumpangi karam.

AFP PHOTO/MALAYSIAN ARMED FORCES

Foto yang diambil dan dirilis oleh Angkatan Bersenjata Malaysia, 15 Desember  2021, ini memperlihatkan perahu yang ditumpangi para pekerja migran Indonesia yang sebelumnya terguling dan tenggelam perairan dekat Tanjung Balau, lepas pantai Johor, Malaysia. Puluhan WNI tewas dalam insiden itu. ”

“Jaringan perdagangan orang di Kepulauan Riau sudah berpuluh tahun tidak pernah dibongkar sampai ke akar-akarnya. Ini soal nyawa manusia. Jangan sampai terulang dari waktu-waktu,” kata RD Chrisanctus Paschalis Saturnus Pr,  penggiat kemanusiaan di Batam.

Ia mengapresiasi keputusan pemerintah menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia dan banyak negara lainnya selama pandemi. Keputusan itu akan lebih lengkap jika jaringan perdagangan manusia diberantas sampai akarnya. “Bukan hanya melibatkan uang, jaringan ini melibatkan oknum aparat yang seharusnya melindungi warga negara,” kata peraih Hasan Wirajuda Award untuk Perlindungan WNI 2021 tersebut.

Duta Besar RI di Malaysia, Hermono, membenarkan bahwa Indonesia masih menolak mengizinkan pemberangkatan pekerja migran ke Malaysia dan sejumlah negara. Alasan pertama adalah pandemi Covid-19 belum terkendali. Khusus Malaysia, nota kesepahaman soal perlindungan pekerja belum diselesaikan oleh Jakarta dan Kuala Lumpur.