Sama seperti iklan rokok, produsen otomotif Perancis harus menyertakan dorongan bagi calon konsumen untuk memilih produk ramah lingkungan.
Oleh
Mahdi Muhammad
·3 menit baca
Selama dua bulan ke depan, produsen otomotif Perancis harus memutar otak, berpikir keras apabila ingin mengeluarkan iklan produk terbaru mereka. Bulan Maret 2022, Pemerintah Perancis mewajibkan para produsen serta komunitas periklanan untuk menyertakan dorongan bagi konsumen mencari alat transportasi alternatif yang ”ramah lingkungan” dalam iklan-iklan mereka.
Ini mirip dengan ”pesan” yang wajib disertakan di produk beverages oleh produsen makanan dan minuman tentang zat yang terkandung di dalam produk. Pesan standar yang ingin disampaikan adalah agar konsumen mengadopsi opsi yang lebih bertanggung jawab, lebih ramah lingkungan.
Ada tiga pilihan ide yang diberikan pemerintah soal substansi iklan, yaitu ”mempertimbangkan carpooling (penggunaan satu kendaraan untuk dua atau lebih orang secara bersamaan)”, dorongan untuk menggunakan transportasi umum yang lebih hemat dan ramah lingkungan serta menggunakan sepeda atau cukup berjalan kaki jika jarak ke tujuan tidak begitu jauh.
Ketiga substansi bisa digunakan untuk beriklan di semua media dan platform, baik cetak maupun digital. Selain itu, semua iklan juga diharapkan untuk menyertakan tagar ”#SeDeplacerMoinsPolluer” (Bergerak dan Kurangi Polusi).
Tidak hanya itu, iklan-iklan yang ditayangkan harus menyertakan tingkatan emisi CO2 yang dihasilkan setiap kendaraan, sebuah sistem pemeringkatan baru untuk menginformasikan kepada calon konsumen tentang dampak lingkungan yang ditimbulkan dari gas buang kendaraan yang mereka pilih. Itu adalah bagian Undang-Undang Aksi Iklim yang telah disetujui parlemen Perancis, Juli lalu.
Sejauh ini, pembuat mobil tampak siap untuk mematuhi UU itu kalau tidak mau dibilang tidak antusias.
”Ini berarti bahwa secara keseluruhan kami harus memberikan alternatif produk bagi calon konsumen. Ini pertama kalinya kami mendapat pesan langsung dari pemerintah. Kendaraan tanpa emisi adalah sebuah perjalanan sejarah,” kata Lionel French Keogh, Kepala Hyundai Perancis. Dia menambahkan, mereka siap beradaptasi dengan regulasi baru itu.
Volkswagen, penjual mobil terbesar ketiga di Perancis di bawah Stellantis dan Renault, menyatakan akan mematuhi regulasi baru itu. ”Kami akan mematuhi undang-undang dan menganalisis cara terbaik untuk mematuhi biro iklan kami,” demikian dalam pernyataannya.
Regulasi yang baru ini melarang produsen otomotif dan perusahana periklanan membuat serta menyebarkan informasi kendaraan yang menghasilkan lebih dari 123 gram karbon dioksida per kilometer. Hal ini diyakini akan memukul pasar mobil kategori sports utility vehicle.
Vonis denda
Regulasi terbaru Pemerintah Perancis didasari pada keinginan pemerintah untuk mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil di tahun 2040 nanti. Inisiatif ini juga didorong karena pemerintah dinilai abai untuk memperbaiki polusi udara yang berujung pada denda sebesar 11,9 juta dollar Amerika Serikat, awal Agustus lalu.
Dalam putusan yang dikeluarkan Council d’Etat, 4 Agustus, pemerintahan Presiden Emmanuel Macron dinilai masih sangat sedikit mengupayakan perbaikan kualitas udara di beberapa zona. Di Paris dan Lyon, tingkat nitrogen dioksida yang ada di udara dinilai oleh pengadilan masih terlalu tinggi.
”Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah tidak cukup untuk menganggap bahwa putusan pengadilan tahun 2017 telah dilaksanakan sepenuhnya,” kata Conseil d’Etat dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah beranggapan telah menerapkan berbagai langkah untuk mengurangi level polusi udara di seluruh negeri sejak Juli tahun lalu, termasuk membentuk tambahan zona rendah emisi di sejumlah wilayah dan pemberian insentif untuk pembelian mobil listrik dan hibrida. Pengadilan menyatakan mereka bisa menjatuhkan denda sebesar 10 juta euro setiap enam bulan sampai pemerintah memenuhi target pengurangan kadar polutan di udara.
Vonis terhadap pemerintah itu disambut baik para aktivis lingkungan, termasuk organisasi Les Amis de la Terre, yang mengajukan gugatan itu. Kelompok Greenpeace Perancis juga menyatakan hal yang sama dan mengatakan denda yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah rekor denda pelanggaran standar kualitas udara yang ditujukan kepada sebuah pemerintahan.
Dalam kasus lainnya, Conseil d’Etat mengancam akan mendenda Pemerintah Perancis jika gagal menunjukkan adanya kebijakan untuk mendorong tercapainya target pengurangan gas rumah kaca sebesar 40 persen dari tingkat tahun 1990 di tahun 2030 mendatang. (AFP/Reuters)