logo Kompas.id
InternasionalIsyarat Kegelisahan dari...

Isyarat Kegelisahan dari Pejambon di Tengah Mengerasnya Rivalitas AS-China

Menlu RI Retno Marsudi jelas menekankan aspek keamanan sebagai hal penting dalam hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Indonesia adalah negara penting bagi AS meski, menurut seorang pejabat AS, juga paling tak dipahami AS.

Oleh
kris mada
· 6 menit baca
https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/b3gmYk1LreUmwrC7USXNPgvwSig=/1024x683/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F01%2F20210114-RI-China_1610588899.jpg
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menlu China Wang Yi menggelar konferensi pers bersama di tengah kunjungan Wang Yi di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, 13 Januari 2021.

Seperti kawasan lain, Asia Tenggara tidak lepas dari arena perebutan pengaruh Amerika Serikat dan China. Namun, tak seperti kawasan lain, sebagian negara di Asia Tenggara berusaha keras menunjukkan netralitas dan keinginan merangkul dua kekuatan yang tengah bersaing itu.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi bolak-balik bertemu para sejawatnya di Asia Tenggara sepanjang 2021. Dalam rangkaian pertemuan virtual dan tatap muka itu, Wang selalu fokus pada kerja sama ekonomi Asia Tenggara dan China.

Baca juga: Indo-Pasifik Menanti Wujud Janji AS

Sebaliknya, Wakil Presiden dan sejumlah menteri AS yang bertandang ke sejumlah negara Asia Tenggara terus menyampaikan pesan bahaya China bagi kawasan. Menlu AS Antony Blinken pun menggunakan lawatannya ke Jakarta, 13-14 Desember lalu, untuk menyampaikan pesan itu.

Dalam kuliah umum di Universitas Indonesia, Blinken mengatakan, pemerintahan Joe Biden mendengar aspirasi kawasan. Namun, rangkaian pernyataan Blinken selama di Jakarta dan Malaysia mencerminkan sebaliknya.

Lawatan Blinken ke Jakarta pekan lalu pun berakhir tanpa ada tawaran konkret AS. Ia hanya menyebutkan, pemerintahan Biden tengah membahas kerangka kerja sama ekonomi yang baru bagi kawasan. Ia juga menyinggung soal kerja sama keamanan maritim.

https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/q8DupXhLlR8YL1IAtzaJdO51r4w=/1024x683/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2FWhatsApp-Image-2021-12-14-at-12.24.56_1639460329.jpeg
KOMPAS/BENNY D KOESTANTO

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, menyampaikan pidato tentang visi AS di Indo-Pasifik di Universitas Indonesia Convention Center di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Selasa (14/12/2021).

Direktur Program Asia Tenggara pada Lowy Institute Australia, Benjamin Bland, malah menyebut AS tidak benar- benar berminat meningkatkan hubungan dengan Indonesia. Meski terus mengingatkan peningkatan pengaruh Beijing pada Jakarta, AS tak kunjung menawarkan kerja sama ekonomi yang konkret untuk Indonesia.

AS sebenarnya punya kesempatan membalik hal itu. Salah satunya dengan memastikan rencana kerangka kerja sama ekonomi yang diungkap Blinken di Jakarta bisa memberikan tawaran konkret jika AS benar-benar tidak mau melihat Indonesia dekat ke China.

Tidak paham

Penanggung jawab Kebijakan Indo-Pasifik di pemerintahan Biden, Kurt Campbell, pernah menyebut bahwa Indonesia adalah negara yang penting sekaligus paling tidak dipahami oleh AS.

Baca juga: Covid-19 Hentikan Tur Blinken di ASEAN, Malaysia Mendapat Tawaran Konkret

Sejumlah diplomat senior Indonesia pernah mengungkap salah satu contoh ketidakpahaman itu: Washington menawarkan investasi dan pinjaman miliaran dollar AS sebagai imbalan jika Jakarta mau mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurut sejumlah diplomat senior itu, tawaran pada 2020 itu jelas menunjukkan AS tak paham sikap dan kebijakan luar negeri RI.

https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/bB4ZNm_rqzcTOFS-tm8Fgn2UVWc=/1024x683/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2FIMG_0553_1639522372.jpg
KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTO

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi berbincang dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, di ruang Tete-a-tete atau ruang pertemuan empat mata, di Gedung Pancasila, Jakarta, Selasa (14/12/2021).

Bukan hanya terhadap Indonesia, AS bisa disebut tidak paham dan tidak mendengar Asia Tenggara. Dalam jajak pendapat ISEAS Yusof Ishak soal persepsi para pakar dan pemimpin Asia Tenggara yang dikeluarkan pada Januari 2021, isu ekonomi dan pemulihan dari dampak pandemi menjadi prioritas kawasan. Sejumlah pakar di RAND dan CSIS, lembaga kajian di AS, juga menyebut bahwa ekonomi menjadi prioritas Asia Tenggara.

Sayangnya, Washington bertahan pada isu keamanan dan persaingannya dengan Beijing. Meski wapres dan para menteri AS terus menyampaikan pesan itu, negara-negara Asia Tenggara teguh pada netralitas. Sikap itu antara lain ditunjukkan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Vietnam.

Menjelang didatangi Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, Hanoi menegaskan persahabatan dengan Beijing. Padahal, lawatan Austin bertujuan meyakinkan Hanoi bahwa AS mendukung Vietnam dalam sengketa dengan China.

Bersama Singapura, Vietnam menjadi negara Asia Tenggara yang disebut dalam dokumen awal acuan kebijakan luar negeri AS di masa pemerintahan Biden. Dokumen yang dikeluarkan, Maret 2021, itu tidak menyebut Filipina dan Thailand, yang sejak lama dekat dengan AS.

https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/ufp00WoY1-OGI1Y5zlh4LlsoogQ=/1024x683/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2Faustin-vietnam_1627545031.jpeg
AP/VNA/NGUYEN TRONG DUC

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin (tengah) dan Menteri Pertahanan Vietnam Phan Van Giang (kiri) memeriksa pasukan penyambut tamu kehormatan, Kamis (29/7/2021) di Hanoi, Vietnam. Austin menyambangi Vietnam selepas bertandang ke Singapura. Dari Vietnam, Austin akan bertolak ke Filipina.

Penegasan ketidakberpihakan juga ditunjukkan Singapura, satu-satunya negara Asia Tenggara yang menyediakan pangkalan pendukung militer AS. Singapura telah disambangi wapres, tiga menteri, dan satu pejabat setingkat menteri AS. Namun, negara itu berulang menyatakan tidak akan berpihak pada AS atau China.

Netralitas juga ditunjukkan Malaysia, yang sudah disambangi Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo dan Blinken. Hanya sehari selepas Blinken mengungkap tawaran konkret untuk negaranya, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yakoob menegaskan dukungan Kuala Lumpur pada Prakarsa  Sabuk dan Jalan (BRI) yang diusung China.

“Malaysia adalah salah satu pendukung awal Inisiatif Sabuk dan Jalan China dalam membangun infrastruktur dan ketersambungan. Kami akan terus mendukung inisiatif ini,” ujarnya, Kamis (16/12/2021), dalam acara Global Chinese Economic and Technology yang digelar secara virtual.

Baca juga: AS Tidak Meminta Asia Tenggara Berpihak

Ismail tetap mengungkap itu setelah Intel disebut menanamkan 7 miliar dollar AS untuk pabrik di Penang. Perusahaan semikonduktor AS itu ingin memperkuat rantai pasok dan unit produksinya di Asia lewat pabrik di Penang tersebut.

Sikap Indonesia

Jika Hanoi, Kuala Lumpur, dan Singapura yang mendapat tawaran konkret saja tetap netral, apalagi Indonesia. Dalam lawatan ke Jakarta, pekan lalu, tidak ada tawaran terukur yang disampaikan Blinken. Hanya ada tiga nota kesepahaman yang membutuhkan perincian lebih lanjut untuk penerapan.

Di Kuala Lumpur, Blinken jelas menyebut AS akan membantu Malaysia dalam proyek kelistrikan di Sabah dan Sarawak. Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah berharap AS juga membantu Kuala Lumpur membangun pusat pengolahan dan penyebaran informasi.

https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/PVithqdpsh7OUKGWLGyp-uhFbAA=/1024x683/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2FWhatsApp-Image-2021-12-13-at-6.43.51-PM_1639403193.jpeg
AGUS SUPARTO

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (tengah)  di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/12/2021). Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (keduanya tak terlihat). Blinken didampingi Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Y Kim (kiri).

Meski tidak ada tawaran dengan perangkat pengukuran jelas, Indonesia memanfaatkan lawatan Blinken untuk menunjukkan kekhawatiran atas perkembangan kawasan. Dalam pernyataan sebelum dan selepas bertemu Blinken, Menlu RI Retno LP Marsudi jelas menekankan aspek keamanan sebagai hal penting dalam hubungan AS-Indonesia.

“AS adalah mitra strategis Indonesia pada keamanan dan ekonomi,” ujarnya sebelum memulai pertemuan dengan Blinken di kantor Kementerian Luar Negeri RI yang terletak di Jalan Pejambon, Jakarta.

Selepas pertemuan, ia kembali menempatkan isu keamanan sebagai prioritas kerja sama. Dari empat hal terkait hubungan bilateral Indonesia-AS, Retno memilih keamanan sebagai isu pertama yang disampaikan kepada khalayak. Setelah itu baru ekonomi, sumbangan vaksin dan obat dari AS untuk Indonesia, dan kerja sama kawasan.

Baca juga: Menjaga ASEAN, Menjaga Asia-Afrika

Padahal, dalam berbagai kesempatan lain, Retno selalu menempatkan isu ekonomi dan penanganan pandemi di depan. Setelah itu isu, baru ia membahas isu keamanan.

KOMPAS
Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani perpanjangan nota kesepahaman kerja sama di tiga bidang, yakni maritim, pendidikan, dan program Peace Corps yang digagas AS untuk meningkatkan hubungan antar masyarakat.

Pakar Kajian Amerika pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siswanto mengatakan, Asia Tenggara memang tidak bisa secara terbuka menunjukkan keberpihakan pada AS atau China. Asia Tenggara hanya bisa berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan hubungan dengan dua negara besar itu.

Secara ringkas, hubungan dengan China didorong alasan ekonomi. Sementara hubungan dengan AS didasari faktor keamanan. Meski tidak mengungkapkan secara terbuka, sebagian negara Asia Tenggara khawatir dengan kecepatan perkembangan kekuatan militer China. Gabungan Asia Tenggara sekali pun tak bisa mengimbangi itu. Karena itu, kehadiran AS dapat dipandang sebagai kekuatan penyeimbang di kawasan.

Memang, menurut Siswanto, negara-negara Asia Tenggara juga menyadari tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pada AS. Perkembangan di Afghanistan dan Ukraina adalah alasan terbaru kesadaran itu. Para sekutu AS di Afghanistan merasa ditinggalkan dengan keputusan sepihak Washington menarik seluruh tentaranya.

Sementara Ukraina tidak berbuat apa-apa kala Biden setuju mencabut sanksi kepada pihak-pihak terkait proyek Nord Stream 2. Pencabutan itu memudahkan penyelesaian proyek pipa gas dari Rusia ke Jerman tersebut. Pengoperasian Nord Stream 2 membuat Rusia bisa meninggalkan jaringan pipa lama yang melewati Ukraina. Hal itu berarti Kiev kehilangan jutaan dollar AS per tahun yang biasanya didapat dari jasa pengiriman gas melalui pipa yang melewati wilayahnya.

https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/GUWQ7wxAkU7l96IRrNVWrsACWaU=/1024x697/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2FIndonesia-United-States_100777333_1639931358.jpg
AP/POOL/OLIVIER DOULIERY

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menandatangani buku tamu, disaksikan oleh Menlu Retno LP Mrasudi di Gedung Pancasila, Jakarta, 14 Desember 2021.

Washington juga disebut menekan Kiev agar memberi otonomi luas bagi Donbas, wilayah Ukraina yang mayoritas penduduknya berbahasa Rusia. Padahal, Kiev menghabiskan bertahun-tahun menghadapi milisi Donbas yang ingin melepaskan diri dari Ukraina.

Baca juga: AS Menggencet, China-Rusia Makin Lengket

Indonesia dan mitranya di Asia Tenggara tidak mau dalam posisi itu. Meski demikian, paparan Retno sebelum dan selepas bertemu Blinken jelas menyiratkan kekhawatiran Indonesia pada isu keamanan kawasan. (AFP/REUTERS)

Editor:
Muhammad Samsul Hadi
Bagikan