OKI Bahas Isu Afghanistan, RI Desak Taliban Buat Peta Jalan Realisasi Janjinya
Dunia menunggu Taliban menepati janji mewujudkan pemerintahan inklusif di Afghanistan. Pemerintah Indonesia melalui Menlu Retno LP Marsudi menyampaikan dorongan agar Taliban menyusun peta jalan realisasi janji-janjinya.
Oleh
Laraswati Ariadne Anwar dan Mh Samsul Hadi
·5 menit baca
ISLAMABAD, MINGGU — Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI meminta anggotanya beserta negara-negara donatur lainnya untuk mengulurkan tangan kepada rakyat Afghanistan. Hal ini ditegaskan dalam Sidang Luar Biasa Para Menteri Luar Negeri OKI di Islamabad, Pakistan, Minggu (19/12/2021). Di forum itu, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mendesak Taliban agar menyusun peta jalan realisasi komitmennya yang disampaikan pada 16 Agustus 2021.
”Seluruh inisiatif OKI akan sulit diimplementasikan tanpa kemajuan signifikan dari Taliban dalam memenuhi janji-janjinya,” kata Retno dalam pernyataan yang disampaikan pada forum tersebut. ”Peta jalan untuk memenuhi janji-janji mereka harus dibuat.”
Retno menyebut langkah itu dengan sebutan pendekatan ”bantu kami agar kami bisa membantu Anda (help us to help you)”. ”OKI dapat membantu Taliban dalam menyusun peta jalan itu, sekaligus meretas jalan bagi terwujudnya solusi politik yang kuat,” lanjutnya.
Dalam pernyataan sidang OKI tersebut, Retno menyampaikan catatannya atas janji dan komitmen Taliban yang disampaikan pada 16 Agustus 2021, tidak lama setelah kelompok itu merebut kekuasaan di Afghanistan dari pemerintahan Presiden Ashraf Ghani.
Ia mencatat setidaknya ada tiga janji Taliban, yakni membentuk pemerintah yang inklusif, menghormati hak asasi manusia, termasuk hak perempuan dan anak perempuan, serta tidak menjadikan Afghanistan sebagai tempat pengembangbiakan dan pelatihan bagi terorisme.
”Dari semua laporan dan informasi yang saya peroleh, hanya ada satu kesimpulan, yaitu bahwa situasi kemanusiaan di Afghanistan semakin memburuk,” ujar Retno. ”OKI memiliki tanggung jawab moral dan mengambil langkah konkret membantu rakyat Afghanistan.”
Bencana kelaparan sudah melanda negara tersebut, ditambah meningkatnya risiko sakit akibat musim dingin dan kekeringan berkepanjangan. Harus ada pemahaman bahwa belum adanya pengakuan terhadap Taliban sebagai Pemerintah Afghanistan tidak boleh berimbas kepada penelantaran rakyat.
Hingga kini, para anggota OKI dan delegasi undangan belum ada yang mengakui Taliban sebagai pemerintah yang sah di Afghanistan.
Sidang luar biasa para menlu OKI itu dihadiri sekitar 24 menlu atau wakil menlu. Selain OKI, turut hadir pula perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Pembangunan Islam (IDB), Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Rusia, dan China. Adapun Afghanistan diwakili oleh Pelaksana Tugas Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi.
”Bencana kelaparan di Afghanistan akan menghasilkan krisis kemanusiaan. Dampak lebih lanjut adalah meningkatnya kekacauan, kekerasan, serta aktivitas dari Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS). Kita tidak ingin kekacauan merajalela,” kata Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dalam pidato sambutannya.
Pakistan adalah tetangga langsung Afghanistan. PM Khan meminta agar negara-negara Barat, terutama AS, tetap memperhatikan rakyat Afghanistan. Sejak Taliban merebut pemerintahan pada 15 Agustus lalu, AS langsung membekukan dana Pemerintah Afghanistan sebesar 10 miliar dollar AS yang disimpan di bank-bank di Negara ”Paman Sam”. Akibatnya, peredaran uang tunai di Afghanistan sekarang sangat terbatas.
Dilansir dari media Afghanistan, Pajwhok, Menlu Taliban Muttaqi bertemu dengan Menlu Pakistan Shah Mahmood Qureshi sebelum KTT OKI berlangsung. Qureshi menekankan bahwa harus ada kesadaran secara global bahwa, walaupun seluruh negara di dunia tidak mengakui pemerintahan Taliban, bantuan dan pendampingan terhadap rakyat Afghanistan tidak boleh terhenti.
”Ini butuh kedewasaan kita semua untuk bertindak. Kita harus menyusun sistem untuk memastikan kebutuhan mendasar rakyat terpenuhi,” ujarnya.
Berdasarkan data PBB, sebanyak 22,8 juta penduduk Afghanistan kelaparan dan 3,2 juta anak terpapar risiko kekurangan gizi akut. Total, ada 3,5 juta penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Pada periode Januari-September 2021 saja ada 665.000 orang kehilangan rumah.
Pesan untuk Taliban
Di sela sidang para menlu OKI, Retno juga bertemu dengan Muttaqi. Kepada Muttaqi, Retno menyampaikan harapan Pemerintah Indonesia agar janji Taliban yang disampaikan pada 16 Agustus lalu dapat dipenuhi. ”Implementasi janji Taliban ini akan memberikan kontribusi besar dalam menciptakan sebuah Afghanistan yang damai, stabil, dan makmur,” ujar Retno.
”Secara khusus, saya sampaikan kembali harapan mengenai penghormatan terhadap hak-hak perempuan, termasuk di bidang pendidikan. Indonesia siap menjadi bagian dari kerja sama pengembangan pendidikan dan pengembangan kapasitas bagi pendidikan untuk perempuan (di Afghanistan).”
Sekretaris PBB untuk Bantuan Kemanusiaan Martin Griffiths menerangkan bahwa bertumpu pada bantuan internasional saja tidak cukup untuk menolong rakyat Afghanistan. Menurut dia, negara-negara donatur juga harus menyusun skema pinjaman atau bantuan keuangan yang lebih lentur. Uang tersebut bisa digunakan untuk menggaji karyawan setempat, membayar biaya sekolah, tagihan listrik, ataupun membeli bahan bakar untuk menghangatkan rumah dan bensin kendaraan bermotor.
”Saat ini, 80 persen pendapatan keluarga Afghanistan habis untuk membeli makanan. Jika kita sebatas memberi bantuan, tanpa menyusun sistem yang lebih komprehensif, 97 persen rakyat Afghanistan akan jatuh ke bawah garis kemiskinan dan angka pengangguran bertambah dua kali lipat,” papar Griffiths.
Griffiths dan timnya menghitung, pada 2022, Afghanistan memerlukan bantuan langsung sebesar 4,5 miliar dollar AS. Ini untuk mencukupi kebutuhan pangan, selimut, dan obat-obatan. Mau tidak mau, dunia harus memikirkan metode investasi untuk pemberdayaan rakyat Afghanistan.
Dalam kesempatan yang berbeda, Wakil Direktur Program Asia di Wilson Center, lembaga riset berbasis di AS, Michael Kugelman menjelaskan bahwa peran OKI sangat penting dalam mendampingi Afghanistan. Hanya OKI yang memiliki kemampuan untuk mendekati Afghanistan secara personal dan spiritual.
Para tokoh agama dari negara-negara anggota OKI sejatinya memiliki kekuatan untuk mengajak Taliban menepati janji menciptakan pemerintahan yang inklusif. Penekanan terhadap isu itu juga diutarakan Ketua OKI Hussain Ibrahim Taha.
”Kami tentu ingin membantu. Akan tetapi, kami meminta jaminan Taliban melindungi hak-hak asasi manusia, terutama untuk perempuan dan anak-anak,” tutur Taha. (AP/REUTERS)