Olimpiade Musim Dingin Front Baru Perseteruan China Vs AS
Seperti era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing menjadi front baru persaingan AS-China. Seperti Uni Soviet, Beijing siap membalas boikot AS.
Oleh
Luki Aulia
·4 menit baca
BEIJING, KAMIS — Ketegangan hubungan antara China dan Amerika Serikat serta sekutunya, seperti Australia, Inggris, dan Kanada, kembali meningkat. Hal itu terjadi setelah keempat negara tersebut memutuskan tidak mengirimkan delegasi resmi pemerintah ke Olimpiade Musim Dingin Beijing, 4-20 Februari 2022, dengan alasan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di China, terutama di wilayah Xinjiang.
Pemerintah China mengancam negara-negara tersebut akan merasakan balasan atas tindakan mereka. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China menegaskan ancaman tersebut, Kamis (9/12/2022).
”Langkah AS, Australia, Inggris, dan Kanada memanfaatkan platform Olimpiade untuk manipulasi politik itu tidak populer dan seperti mengisolasi diri sendiri. Mereka akan merasakan akibat dari tindakan keliru itu,” kata Wang Wenbin, juru bicara Kemlu China.
Meskipun memboikot dengan tidak mengirim pejabatnya, negara-negara tersebut tetap mengirim para atletnya tampil di Beijing. Wang mengatakan, China tidak mengundang pejabat AS, Kanada, atau Inggris. ”Tak ada masalah, pejabat mereka mau datang atau tidak, mereka bakal melihat kesuksesan Olimpiade Musim Dingin,” ujarnya.
”Olahraga tak ada kaitan dengan politik,” kata Wang. ”Itu yang telah mereka tulis, mereka arahkan, dan mereka tunjukkan dengan lelucon ini.”
Beijing yakin, aksi boikot itu tidak akan berdampak pada keikutsertaan sponsor. Wang menyebut, negaranya memperoleh dukungan global yang melimpah.
”Hingga kini, sejumlah kepala negara, pemimpin pemerintah, dan anggota keluarga kerajaan telah menyatakan akan hadir di Olimpiade Musim Dingin Beijing. Kami akan menyambut mereka,” kata Wang.
AS merupakan negara yang pertama kali menyatakan memboikot dengan tidak mengirimkan pejabatnya ke Olimpiade Musim Dingin Beijing. Washington beralasan masih terjadi pelanggaran HAM di China, terutama di daerah Xinjiang. Langkah AS ini diikuti para sekutunya, seperti Australia, Inggris, dan Kanada.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyebut, alasan tidak mengirim delegasi pemerintah ke Olimpiade Musim Dingin itu karena susahnya membuka kembali kanal-kanal diplomatik dengan China untuk membahas HAM di Xinjiang dan juga karena langkah China memblokir barang-barang dari Australia.
Selandia Baru juga memberi tahu Beijing untuk tidak mengirim pejabatnya, tetapi dengan alasan pembatasan perjalanan terkait pandemi Covid- 19. Meski demikian, Wellington tetap menyampaikan keprihatinannya terkait isu HAM.
Adapun Perancis tidak mau ikut-ikutan dengan AS, Australia, Inggris, dan Kanada. ”Mengenai boikot diplomatik, Perancis tidak akan melakukannya,” kata Jean-Michel Blanquer, Menteri Pendidikan Perancis, kepada BFM TV. ”Olahraga adalah dunia tersendiri, yang harus dijaga dari pengaruh campur tangan politik.”
Menteri Olahraga Perancis Roxana Maracineanu akan hadir di Olimpiade Musim Dingin Beijing. Paris telah ditetapkan menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas pada 2024.
Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian dalam konferensi pers bersama Menlu Jerman Annalena Baerbock di Paris mengatakan, Uni Eropa perlu memiliki posisi bersama dalam isu boikot diplomatik terhadap Beijing.
Seperti Perang Dingin
Ancaman China untuk membalas aksi boikot AS dan sekutunya juga dilontarkan jubir Kemlu China lainnya, Zhao Lijian, Senin (6/12/2021). Namun, hingga kini, tak dirinci bentuk balasan yang disiapkan China. AS akan menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas tahun 2028 di Los Angeles. Menjadi pertanyaan dan teka-teki apa yang akan dilakukan China saat AS menggelar Olimpiade 2028.
Aksi boikot oleh AS pada ajang olahraga tingkat dunia seperti itu pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Pada tahun 1980, misalnya, di tengah suasana Perang Dingin, Presiden AS Jimmy Carter tidak memperbolehkan tim atlet AS berlaga di Olimpiade Moskwa 1980. Kala itu, Washington memimpin aksi boikot 66 negara.
Aksi boikot tersebut sebagai bentuk protes AS terhadap invasi Soviet ke Afghanistan. Negara-negara Blok Komunis membalas tindakan itu dengan aksi boikot serupa saat AS sebagai tuan rumah Olimpiade di Los Angeles, empat tahun kemudian.
Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan AS-China sudah memburuk sejak pemerintahan AS dipimpin Presiden Donald Trump. Presiden Joe Biden juga konsisten menekan China, khususnya untuk urusan penegakan HAM. Perbedaan pendapat di antara dua negara dengan perekonomian terkuat dunia itu meluas ke berbagai isu, termasuk perdagangan, asal-usul virus Covid-19, dan sengketa wilayah Laut China Selatan.
China menyatakan tidak ada masalah di Xinjiang, wilayah komunitas minoritas Muslim Uighur. Beijing menilai, tuduhan pelanggaran HAM itu mengada-ada dan bohong.
DPR AS, Rabu lalu, mengesahkan undang-undang melarang impor dari Xinjiang karena adanya dugaan kerja paksa. Rancangan UU ini disetujui DPR tanpa ada keberatan. Untuk bisa menjadi UU, RUU tersebut harus disetujui Senat dan ditandatangani Biden.
”China sangat menentang keputusan ini. AS sebaiknya segera menghentikan kekeliruan ini. Kami akan mengambil langkah tegas untuk melindungi hak dan kepentingan China,” kata Gao Feng, juru bicara Kementerian Perdagangan China.
Gao menuding Pemerintah AS saat ini justru sedang melakukan praktik unilateralisme, proteksionisme, dan merundung China dengan mengatasnamakan HAM. Keputusan AS jelas akan merusak kepentingan perusahaan-perusahaan dan konsumen di kedua negara. Selain itu juga akan memperburuk kesulitan rantai pasokan global dan membebani pemulihan ekonomi global. (AP/AFP/REUTERS)