Hindari Pengakuan Junta, Indonesia Tidak Undang Myanmar di Bali Democracy Forum
Bali Democracy Forum tidak hanya diselenggarakan untuk negara yang sudah mempraktikkan demokrasi. Forum ini juga memberi ruang bagi negara yang ingin belajar mempraktikkan demokrasi.
Oleh
Kris Mada
·3 menit baca
AP/LAILY RACHEV, INDONESIAN PRESIDENTIAL PALACE
Kepala negara dan kepala pemerintahan ASEAN bertemu di Jakarta, 24 April 2021. Mereka membahas masalah Myanmar.
JAKARTA, KOMPAS — Indonesia memutuskan tidak mengundang Myanmar dalam Bali Democracy Forum ke-14. Sebab, sampai sekarang Indonesia memandang belum ada pemerintahan definitif di Myanmar.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah mengatakan, Myanmar memang pernah diundang di Bali Democracy Forum (BDF) tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, Indonesia tidak mengundang Myanmar. ”Belum ada posisi definitif mengenai status pemerintahan,” ujarnya, Rabu (1/12/2021), di Jakarta.
Indonesia memang menjadikan BDF sebagai forum untuk berbagi gagasan dan pengalaman negara-negara soal demokrasi. BDF tidak dirancang untuk menjadi ajang menggurui oleh satu pihak kepada pihak lain. ”Semua diundang, tidak pilih kasih,” kata Faizasyah.
Keputusan Indonesia tidak mengundang Myanmar menjadi bukti tambahan penolakan pengakuan atas pemerintahan hasil kudeta 1 Februari 2021. Kala Panglima Militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing ke Jakarta pada April 2021, protokoler Indonesia memperlakukannya sebagai perwira militer. Indonesia tidak menyebut atau memperlakukannya sebagai pemimpin negara. Padahal, Min Aung Hlaing mengangkat dirinya sebagai Ketua Dewan Pemerintahan Negara (SAC) yang merupakan pemerintahan bentukan Tatmadaw (militer Myanmar) selepas kudeta Februari 2021.
ISTIMEWA/KEMENTERIAN LUAR NEGERI
Tangkapan layar Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi ketika menyampaikan pidato pembukaan forum kerja sama negara-negara demokrasi, Bali Democracy Forum (BDF) ke-13, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (10/12/2020).
Indonesia bersama sejumlah anggota ASEAN juga menolak kehadiran pejabat Myanmar di forum-forum ASEAN. Penolakan berlaku untuk pejabat setara atau lebih tinggi dari menteri.
Faizasyah mengatakan, Indonesia pernah mengundang Myanmar di BDF sebelumnya. Undangan itu dikirimkan karena BDF tidak hanya diselenggarakan untuk negara yang sudah mempraktikkan demokrasi saja. BDF juga memberi ruang bagi negara yang ingin belajar mempraktikkan demokrasi.
BDF pun diselenggarakan dengan semangat bahwa setiap negara punya versi demokrasi sesuai kondisi masing-masing. BDF tidak ingin menjadi ajang yang mengesankan hanya ada versi tunggal demokrasi dan pihak lain harus mengikuti versi itu.
”BDF telah berhasil menjadikan demokrasi sebagai agenda strategis di Asia dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dan politik yang seimbang, menciptakan perdamaian dan stabilitas. Selain itu, BDF juga berhasil memajukan kualitas pemenuhan hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan di kawasan yang merupakan tiga pilar penyangga konsep Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tutur Faizasyah.
Tantangan pandemi
BDF 2021 kembali diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 pada 9 Desember mendatang. Karena itu, isu pandemi masih menjadi perhatian forum yang sudah berlangsung sejak 2008 itu. ”Demokrasi, yang kian mengalami berbagai tantangan, bahkan sebelum terjadinya pandemi, terus-menerus harus mampu menjawab dan menangani isu-isu kemanusiaan selama masa-masa sulit ini,” ujarnya.
ISTIMEWA/KEMENTERIAN LUAR NEGERI
Tangkapan layar Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi ketika menyampaikan pidato pembukaan forum kerja sama negara-negara demokrasi, Bali Democracy Forum (BDF) ke-13, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (10/12/2020).
Mengusung tema ”Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic”, BDF akan menawarkan forum bagi negara dan masyarakat madani untuk menjawab tantangan demokrasi di era pandemi.
Lewat BDF, Indonesia dan para undangan membagikan pengalaman terbaiknya dalam memastikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi untuk masyarakat di tengah proses pemulihan dari pandemi dengan tetap menjaga nilai-nilai demokrasi.
Selain itu, ada pula sesi pembicara ahli. Mereka akan memaparkan pendapat mengenai cara demokrasi mengatasi persoalan-persoalan yang muncul terkait peningkatan kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan sosial, serta keadilan bagi seluruh masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang muncul akibat pandemi. Ada pula diskusi tentang langkah terbaik untuk memastikan demokrasi tetap efektif dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat dunia.
Direktur Diplomasi Publik Kemenlu RI Yusron B Ambary mengatakan, sejauh ini sudah 45 perwakilan negara yang mengonfirmasi kehadiran di BDF 2021. Seluruhnya sudah bertugas di Jakarta. Karena mempertimbangkan pandemi, panitia tidak mengundang peserta dari luar negeri. Hal itu bagian dari upaya memutus rantai penularan berbagai galur Covid-19.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, BDF memang ditujukan kepada negara-negara di Asia Pasifik. Karena itu, Indonesia juga mengundang peserta dari negara-negara kepulauan di Pasifik.
