Presiden Jokowi: Indonesia Siap Membantu Afghanistan
Untuk pertama kalinya Presiden Jokowi menyoroti situasi kemanusiaan di Afghanistan yang terus memburuk pasca jatuhnya Afghanistan ke tangan Taliban. Pemerintah RI menegaskan komitmen untuk membantu rakyat Afghanistan.
Oleh
Nina Susilo
·4 menit baca
BOGOR, KOMPAS - Presiden Joko Widodo menyoroti situasi kemanusiaan di Afghanistan yang memburuk karena pemerintahan inklusif yang belum terwujud. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk membantu rakyat Afghanistan.
Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat berbicara pada Sesi Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13 Asia-Europe Meeting (ASEM) yang diselenggarakan secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (26/11/2021). Dalam pertemuan ini, Presiden didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, I Gede Ngurah Swajaya.
"Saat ini, pemerintahan inklusif belum terwujud. Situasi kemanusiaan memburuk. Sekitar 23 juta rakyat Afghanistan terancam krisis pangan. Bantuan kemanusiaan menjadi prioritas. Kami berkomitmen memberikan bantuan, termasuk untuk bantuan kapasitas," katanya.
Terkait Afghanistan, dua isu yang menjadi perhatian adalah pemberdayaan perempuan dan kerja sama antarulama. Presiden Jokowi mengingatkan bahwa penghormatan hak-hak perempuan adalah salah satu janji Taliban. Untuk memenuhi janji tersebut, Indonesia bisa berkontribusi melalui Indonesia-Afghanistan Women Solidarity Network dan mendorong kerja sama pemberdayaan perempuan. Selain itu, Pemerintah Indonesia siap memberikan beasiswa pendidikan bagi perempuan Afghanistan.
Kerja sama antarulama dinilai penting karena peran ulama sangat penting di masyarakat. Pada tahun 2018, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan trilateral ulama Afghanistan-Pakistan-Indonesia. Pertemuan ini diselenggarakan untuk mendukung proses perdamaian.
"Saat ini, pemerintahan inklusif belum terwujud. Situasi kemanusiaan memburuk. Sekitar 23 juta rakyat Afghanistan terancam krisis pangan. Bantuan kemanusiaan menjadi prioritas. Kami berkomitmen memberikan bantuan, termasuk untuk bantuan kapasitas"
"Meskipun situasi Afghanistan sudah berbeda, namun ulama tetap berperan penting. Kami siap memfasilitasi dialog antara ulama, termasuk ulama Afghanistan," tambah Presiden Jokowi.
Jumat (26/11/2021), Presiden Jokowi juga menghadiri sesi pleno KTT ke-13 ASEM yang membahas masalah pemulihan dari pandemi dan dampak sosial ekonominya. Dalam sesi pleno ini, kata Menlu Retno, Presiden menyoroti masih lebarnya kesenjangan vaksinasi antarnegara.
Saat ini, 64,99 persen penduduk negara kaya telah menerima setidaknya satu dosis, sedangkan negara miskin baru 6,48 persen. Dalam keadaan seperti ini, diperkirakan hampir 80 negara tidak akan mencapai target memvaksinasi 40 persen populasinya di akhir tahun 2021. Bahkan, pada saat yang sama, lebih dari 100 juta dosis vaksin di negara G7 tidak terpakai dan kadaluwarsa.
Presiden Joko Widodo pun mengajak para pemimpin negara Asia dan Eropa untuk bekerja sama menghadapi pandemi Covid-19. "Dalam pertemuan ini saya mengajak kita semua mengubah situasi ini. Target vaksinasi WHO harus dicapai semua negara. Untuk itu, dose-sharing harus digalakkan, produksi vaksin dinaikkan, dan kapasitas penyerapan negara penerima vaksin ditingkatkan," tutur Presiden Jokowi.
Dalam jangka panjang Presiden Jokowi mengajak para pemimpin ASEM untuk terus memperkuat tata kelola dan arsitektur kesehatan global. Hal tersebut juga akan menjadi salah satu agenda utama dalam Presidensi Indonesia di G-20.
"Dalam kaitan ini, WHO harus diperkuat. Traktat pandemi harus didukung oleh semua negara dan mekanisme pendanaan kesehatan untuk negara berkembang perlu dibangun," tambah Presiden.
Untuk percepatan pemulihan ekonomi, Presiden Jokowi menyampaikan perlunya kerja sama erat para pemimpin ASEM. Adapun dua area kerja sama yang perlu ditingkatkan negara-negara ASEM adalah transisi energi menuju energi baru terbarukan dan transisi digital yang inklusif.
Inklusivitas dinilai sangat penting agar celah kesejahteraan tidak makin melebar dan tidak ada yang tertinggal. Inklusivitas dapat dicapai jika akses digital ditingkatkan.
"Digital ekonomi adalah masa depan ekonomi kita. Mari kita menjalin kerja sama agar kita dapat pulih bersama dan pulih lebih kuat," tambah Presiden.
KTT ke-13 ASEM ini dihadiri juga 50 pemimpin negara ASEM lainnya. Selain itu, hadir pula Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan Sekretaris Jenderal ASEAN Dato' Lim Jock Hoi.
Pembangunan inklusif
"Pentingnya kerja sama kedua kawasan dalam penanganan pandemi, perubahan iklim, dan pemberantasan kemiskinan. Selain itu, juga diperlukan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta penguatan rule based international system"
PM Kamboja Hun Sen dalam pidatonya, menurut Retno, menyampaikan pentingnya kerja sama kedua kawasan dalam penanganan pandemi, perubahan iklim, dan pemberantasan kemiskinan. Selain itu, juga diperlukan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta penguatan rule based international system.
ASEM dinilai sebagai forum penghubung Asia-Eropa yang strategis sebab mencakup 65 persen perekonomian dunia dan 55 persen perdagangan dunia. Selain itu, sebelas dari 20 anggota G-20 adalah anggota ASEM.
Untuk Indonesia, ASEM juga sangat penting. Sembilan dari sepuluh negara tujuan ekspor terbesar bagi Indonesia adalah negara-negara anggota ASEM. Sepuluh sumber investasi terbesar Indonesia berasal dari negara anggota ASEM.
Dalam KTT ke-13 ASEM ini, dihasilkan tiga dokumen yang disepakati. Pertama, Chair Statement yang memuat komitmen penguatan kerja sama ASEM antara lain untuk pencapaian SDGs, pemberdayaan perempuan, konektivitas, dan ekonomi digital. Dokumen kedua adalah Pnom Penh statement on Post-Covid-19 Socio Economic Recovery yang berisi kerja sama pemulihan pascapandemi melalui penguatan kesehatan dan ketahanan ekonomi global. Dokumen ketiga adalah The Way Forward on ASEM Connectivity yang membahas aturan teknis konektivitas ASEM.