Malaysia menolak memberi visa kepada atlet squash Israel yang hendak berpartisipasi pada kejuaraan dunia squash di Kuala Lumpur, Malaysia, 7-12 Desember 2021. Hal sama pernah dilakukan Malaysia di Paralimpiade 2019.
Oleh
Musthafa Abd. Rahman, dari Kairo, Mesir
·3 menit baca
Israel sampai saat ini masih gagal menembus negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di Asia Tenggara. Ada tiga negara berpenduduk mayoritas Muslim di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.
Setelah gagal menggiring Indonesia ke dalam forum Abraham Accord tahun lalu, Israel kali ini terancam tak bisa mengirimkan atletnya pada kejuaraan squash dunia di Kuala Lumpur, Malaysia, Desember 2021. Pemerintah Malaysia menolak memberi visa kepada para atlet squash Israel yang akan ikut berlaga dalam kejuaraan skuash dunia di Kuala Lumpur itu.
Padahal Israel sempat optimistis Malaysia akan memberi visa kepada atlet squash-nya. Ini didasarkan atas perubahan kebijakan sejumlah negara di Arab. Melalui Abraham Accord yang ditandatangani tahun lalu, satu per satu negara Arab mulai membuka hubungan resmi dengan Israel, yakni Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko.
Harian Israel, The Jerusalem Post, edisi Selasa (23/11/2021), merilis tentang tren dunia Arab yang menerima Israel. Qatar misalnya, akan menyambut baik para turis Israel yang akan ikut meramaikan Piala Dunia 2022 di Qatar. UEA, Bahrain, dan Maroko juga menerima turis Israel.
Media Israel juga merilis cukup besar berita pertemuan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, dan pejabat Duta Besar Israel untuk Bahrain, Itay Tagner, di sela-sela forum Dialog Manama Tentang Keamanan Regional ke-17, Sabtu (20/11).
Israel seperti diberitakan harian The Jerusalem Post, tidak menyerah begitu saja atas penolakan Malaysia itu. Asosiasi Squash Israel menekan Federasi Squash Dunia atau World Squash Federation (WSF) untuk mencari cara agar bisa membawa tim atlet Skuash Israel ke Kuala Lumpur.
Presiden WSF, Zena Wooldridge, telah menyampaikan kepada Israel bahwa ia sampai saat ini belum menemukan solusi. Namun ia berjanji akan terus berusaha.
Asosiasi Squash Israel atau Israel Squash Association (ISA) mengancam akan membawa WSF ke meja pengadilan arbitrasi untuk olahraga, jika atlet squash Israel gagal berangkat ke Kuala Lumpur.
Asosiasi Squash Israel atau Israel Squash Association (ISA) mengancam akan membawa WSF ke meja pengadilan arbitrasi untuk olahraga, jika atlet squash Israel gagal berangkat ke Kuala Lumpur. ISA juga mencoba berkomunikasi dengan Persatuan Squash Malaysia atau Squash Racquets Association of Malaysia (SRAM) untuk menanyakan sekaligus membantu para atlet squash Israel mendapat visa khusus.
Namun SRAM, seperti dilansir The Jerusalem Post, mengabaikan dan tidak menjawab pertanyaan dari ISA itu. Menolak berkomunikasi langsung dengan ISA, SRAM hanya bersedia berkomusikasi tidak langsung dengan ISA melalui perantaraan WSF. SRAM telah memberi tahu WSF pada 27 September lalu bahwa Malaysia menolak partisipasi Israel pada kejuaraan squash dunia di Kuala Lumpur, Desember.
Malaysia tampaknya belajar dari kehadiran delegasi Israel pada sebuah forum internasional yang digelar PBB di Kuala Lumpur pada 2018. Hal itu menyulut krisis politik di Malaysia.
Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Malaysia mengecam keras pemerintah yang dianggap kecolongan memberi visa kepada delegasi Israel. Partai oposisi Malaysia saat itu memanfaatkan situasi itu dengan mendesak pemerintah Malaysia mundur sekaligus menuntut digelarnya pemilu dini.
"Sulit mempercayai bahwa di era modern ini, masih ada tempat untuk diskriminasi sekaligus mencampuradukkan pertimbangan politik dengan olahraga," kata Menteri Olahraga dan Kebudayaan Israel, Chili Tropper dalam sebuah pernyataan, mengutip Times of Israel.
Pada 2019, Asosiasi Paralimpiade Internasional mencabut hak Malaysia menjadi tuan rumah kompetisi tahun itu setelah negara itu menolak mengizinkan atlet Israel berpartisipasi.