Kasus Covid-19 Meroket, Jerman Nyatakan Darurat Nasional
Kasus harian di Jerman menembus angka 50.000. Pemerintah Jerman berencana menerapkan pembatasan sosial lebih ketat, tetapi kalangan politisi malah lebih sibuk membentuk pemerintahan baru.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·4 menit baca
BERLIN, JUMAT — Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn, Jumat (19/11/2021) di Berlin, menyatakan keadaan darurat nasional akibat lonjakan kasus Covid-19. Spahn mengungkapkan, situasi saat ini lebih buruk dibandingkan dengan sepekan sebelumnya karena kasus harian menembus 50.000 kasus. Jerman juga tidak menutup kemungkinan untuk karantina total wilayahnya.
Merujuk data yang dihimpun Robert Koch Institute, jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 bertambah 52.970 kasus dalam 24 jam terakhir. Total kasus Covid-19 di Jerman menjadi 5,25 juta kasus dengan 93.738 kematian. Korban jiwa bertambah 201 orang dalam sehari terakhir.
”Kami berada dalam situasi darurat nasional,” kata Spahn saat konferensi pers. Tingkat kegawatan Covid-19 lebih serius. Vaksinasi, lanjutnya, tidak akan cukup membendung laju penyebaran virus korona tipe baru jika tidak ada kontrol ketat.
Para pemimpin Jerman, Kamis (18/11/2021), menyetujui pembatasan baru yang lebih ketat pada warga yang tidak atau belum divaksinasi. Kebijakan baru itu menyebutkan, warga yang tidak atau belum divaksinasi dilarang masuk dan makan di restoran serta tidak boleh hadir dalam kegiatan olahraga dan pertunjukan budaya. Kebijakan diambil setelah para pemimpin dari 16 negara bagian di Jerman bertemu dan berbicara dengan Kanselir Jerman Angela Merkel.
Kita perlu segera mengerem kenaikan kasus eksponensial dan hunian tempat tidur perawatan intensif. (Angela Merkel)
Warga yang naik kendaraan umum di seluruh Jerman juga diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes Covid-19. Untuk melindungi kelompok warga paling rentan, pemerintah sepakat mewajibkan vaksinasi bagi petugas kesehatan dan karyawan di panti jompo. ”Kita perlu segera mengerem kenaikan kasus eksponensial dan keterisian tempat tidur perawatan intensif,” kata Merkel, menyebut situasinya sangat dramatis.
Warga yang tidak atau belum divaksinasi secara lengkap dilarang berada di ruang publik tertentu di daerah dengan tingkat rawat inap lebih dari 3 pasien per 100.000 orang selama tujuh hari terakhir. Hingga Kamis, Negara Bagian Hamburg, Lower Saxony, Schleswig-Holstein, dan Saarland berada di atas 3 pasien. Lewat aturan yang disebut ”2G”—hanya mengizinkan warga yang divaksinasi penuh dan pulih dari Covid-19—kebijakan itu berlaku untuk acara-acara besar serta aktivitas yang menggunakan fasilitas rekreasi dan olahraga.
Daerah dengan tingkat rawat inap lebih dari 6 orang harus menerapkan aturan ”2G plus”, yakni warga perlu dites serta divaksinasi. Daerah dengan tingkat di atas 9 orang harus menerapkan tindakan tambahan seperti pembatasan kontak. Para pemimpin daerah juga ingin aturan 2G diterapkan pada pesepak bola Bundesliga. Bulan lalu, bintang klub Bayern Muenchen, Joshua Kimmich, memicu perdebatan tentang vaksinasi setelah mengakui dia memilih tidak divaksin.
Di ujung masa jabatannya sebagai kanselir, Merkel mendesak lebih banyak warga Jerman divaksinasi. Ia mengatakan, banyak tindakan yang diambil sekarang tidak akan diperlukan jika lebih banyak warga telah divaksinasi lengkap. ”Dengan dinamika saat ini, kita menghadapi situasi yang sangat, sangat sulit, terutama bagi semua orang yang bekerja di rumah sakit, khususnya di ruang perawatan intensif,” kata Merkel.
Setelah gegap gempita vaksinasi digelar selama musim semi, tingkat inokulasi vaksin Covid-19 di Jerman mengalami stagnasi selama musim panas. Saat ini warga yang sudah menerima vaksin Covid-19 penuh masih di bawah 70 persen.
Kalangan politisi di Jerman juga dinilai tidak serius menanggulangi lonjakan kasus Covid-19. Mereka malah memusatkan perhatian pada negosiasi untuk membentuk pemerintahan Jerman setelah pemilihan pada September. Kekusutan politik itu terlihat jelas pada Kamis pagi di majelis rendah parlemen. Terjadi perselisihan sengit ketika anggota parlemen diminta memberikan suara pada rancangan undang-undang sebagai landasan hukum bagi Merkel dan para pemimpin regional untuk menerapkan kebijakan baru terkait Covid-19. Kebuntuan politik membayangi pembahasan RUU itu.
Austria
Tetangga Jerman, Austria, justru menjadi negara Eropa pertama yang kembali menerapkan karantina total (lockdown) untuk menghadang laju penyebaran Covid-19. Pemerintah Austria, Jumat, juga memutuskan untuk mewajibkan vaksinasi bagi penduduknya per 1 Februari 2022. Karantina total akan dimulai Senin pekan depan dan berlangsung selama 20 hari.
Sebenarnya Austria telah memberlakukan karantina bagi warga yang belum divaksinasi lengkap pada Senin. Akan tetapi, kasus terus bertambah. Jumlah infeksi Covid-19 di Austria termasuk yang tertinggi di Eropa. Penularan sepekan mencapai 991 kasus per 100.000 orang. ”Kami belum berhasil meyakinkan cukup banyak orang untuk divaksinasi,” kata Kanselir Austria Alexander Schallenberg dalam konferensi pers.
Sekitar dua pertiga warga Austria telah divaksinasi penuh. Ini termasuk yang terendah di Eropa bagian barat. Banyak orang skeptis terhadap vaksin. Partai berhaluan kanan dan terbesar ketiga di parlemen, Partai Kebebasan, mendukung pandangan skeptis ini. Mereka berencana menggelar protes atas kewajiban vaksinasi pada Sabtu besok.
”Terlalu banyak orang di antara kita yang tidak cukup solider. Saya minta Anda semua membantu. Ambil bagian, dukung kebijakan ini, mari kita coba kurangi kontak sosial selama 20 hari supaya liburan Natal terjamin,” ujar Schallenberg.
”Kita tidak ingin ada gelombang kelima. Juga keenam atau ketujuh,” lanjutnya. (AP/AFP/REUTERS)