AS Berencana Boikot Olimpiade Musim Dingin di China

Di tengah upaya memperbaiki hubungannya dengan China, Pemerintah Amerika Serikat mempertimbangkan upaya boikot diplomatik Olimpiade Beijing 2022. Tudingan genosida terhadap Muslim Uighur menjadi alasannya.

REUTERS/THOMAS PETER

Para pejabat China menyebut kamp itu sebagai pusat pendidikan keterampilan kejuruan, tetapi warga Uighur menyebutnya sebagai penjara.

WASHINGTON, JUMAT — Pertemuan dua pemimpin negara adidaya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping, awal pekan ini sepakat untuk terus berupaya membuka jalur diplomasi dan mengurangi potensi konflik. Walau begitu, upaya Amerika Serikat menekan China jalan terus.

Pemerintah Amerikat Serikat  (AS) sedang mempertimbangkan pemboikotan diplomatik terhadap Olimpiade Beijing 2022, pesta olahraga multievent musim dingin empat tahunan, yang akan berlangsung Februari nanti. Langkah ini merupakan bentuk protes AS atas pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) di China, terutama soal dugaan genosida terhadap warga Uighur.

Baca Juga: China Diduga Kuat Melakukan Genosida Budaya Uighur

”Sesuatu yang kami pertimbangkan,” kata Biden, saat ditanya kemungkinan pemboikotan itu, ketika dia tengah duduk bersama Perdana Menteri Kanada Justine Trudeau di Gedung Putih, Kamis (18/11). Boikot diplomatik berarti pejabat AS tidak akan menghadiri upacara pembukaan Olimpiade yang, menurut rencana, digelar di Stadion Nasional, Beijing.

Keputusan AS untuk tidak mengirim diplomat akan menjadi teguran bagi Xi. Pemboikotan itu tidak lepas dari tekanan yang diberikan aktivis dan anggota kongres dari kedua partai, baik Republik maupun Demokrat, agar ada perbaikan pelaksanaan HAM di China. Sebaliknya, Beijing berkali-kali membantah bahwa mereka melakukan tindakan yang dituduhkan oleh Pemerintah AS, termasuk dugaan genosida terhadap warga Uighur yang mayoritas Muslim.

AFP/MANDEL NGAN

Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden CHina Xi Jinping bertemu secara virtual, Senin (15/11/2021). Beberapa hari setelah pertemuan, Biden mengatakan bahwa AS tengah mempertimbangkan melakukann boikot diplomatik Olimpiade Beijing 2022 karena pelanggaran HAM Beijing terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengakui, boikot diplomatik itu didorong atas kekhawatiran praktik pelanggaran HAM di Provinsi Xinjiang oleh Pemerintah China. ”Ada area yang kami khawatirkan: pelanggaran hak asasi manusia. Kami memiliki keprihatinan serius,” katanya.

Psaki tidak menjelaskan kapan keputusan akhir pemboikotan itu akan diambil oleh Biden. Dia menyatakan, hal itu adalah hak Biden untuk menentukan. ”Saya ingin memberikan ruang kepada Presiden untuk membuat keputusan,” katanya.

Baca Juga: Riset Terbaru Tunjukkan Bukti Pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur di China

Sumber di Gedung Putih yang mengetahui mengenai rencana ini mengatakan, ada konsensus di kalangan para petinggi pemerintahan bahwa mereka harus menjauhkan AS dari Olimpiade Beijing 2022. Menteri Luar Negeri Antony Blinken, pekan lalu, juga telah menyatakan kepada sejumlah negara bahwa mereka tengah mempertimbangkan tentang hal ini. Namun, Blinken tidak menjelaskan lebih detail mengenai kapan keputusan itu akan diumumkan.

Hubungan AS-China berada pada titik terendah ketika AS di bawah kekuasaan Donald Trump. Ini dimulai dengan kebijakan ekonomi AS yang memicu perang dagang besar-besaran dengan China. Selanjutnya pada masa pandemi Covid-19, AS memunculkan dugaan bahwa Covid-19 awalnya berasal dari kebocoran laboratorium di China. Beberapa bulan terakhir, gesekan AS dan China semakin intens pada isu Hong Kong dan Taiwan.

Muslim Uighur yang tinggal di Turki memprotes penindasan China terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, di Ankara, Turki, pada 5 Februari 2018.Biden, yang berkuasa sejak Januari 2021, berusaha menjalin hubungan dengan Xi, meski tetap memandang China adalah penantang serius hegemoni AS di kancah global. Pada saat yang sama, AS juga berupaya memperkuat aliansi tradisional AS untuk melawan pengaruh ekonomi dan kehadiran militer China yang terus tumbuh di seluruh kawasan Indo-Pasifik.

Sejak Oktober lalu, sejumlah senator dari kelompok bipartisan telah mengusulkan amendemen Undang-undang Kebijakan Pertahanan Tahunan yang akan melarang Departemen Luar Negeri AS membelanjakan dana federal untuk mendukung atau memfasilitasi kehadiran pegawai Pemerintah AS di Olimpiade Bejing 2022.

Baca Juga: China Terus Yakinkan Indonesia, Xinjiang Baik-baik Saja

Ketua DPR Demokrat Nancy Pelosi sepakat jika Gedung Putih mengeluarkan keputusan untuk melakukan boikot diplomatik. Dia menyatakan, para pemimpin dunia akan kehilangan otoritas moral mereka jika tetap hadir pada upacara pembukaan Olimpiade.

Sementara beberapa anggota parlemen dari Partai Republik bersuara lebih keras dan mendesak agar AS memboikot total penyelenggaraan Olimpiade kali ini.

GOOGLE MAP

Provinsi Xinjiang di China barat merupakan rumah bagi komunitas warga minoritas Muslim Uighur, Kazakhs, dan minoritas lainnya di China.

”Amerika Serikat harus menerapkan boikot penuh dan total terhadap Olimpiade Beijing. Ancaman terhadap atlet kami dan kejahatan China terhadap kemanusiaan membuat kami tidak punya pilihan lain,” cuit Senator Republik Tom Cotton. Cotton menambahkan, selain melarang para atlet untuk ikut serta, para pejabat dan pegawai federal serta perusahaan AS tidak boleh ambil bagian dalam Olimpiade.

Nikki Haley, mantan Duta Besar AS di Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga menyerukan hal yang sama. Dia menyatakan, kehadiran AS di Olimpiade akan mengirim pesan bahwa mereka menutup mata terhadap genosida.

Namun, Psaki mengatakan, hubungan AS-China harus dilihat dalam kerangka persaingan, bukan konflik. Soal pelanggaran HAM, Psaki menyatakan, Gedung Putih memiliki keprihatinan serius. (AFP/REUTERS)