Cegah Gelombang Baru Pandemi, Eropa Ketatkan Lagi Pembatasan Gerak
Di Austria, polisi dikerahkan ke berbagai penjuru untuk menjaga pos-pos pemeriksaan. Polisi juga akan berpatroli untuk memastikan pembatasan gerak bagi warga yang belum divaksinasi.
Oleh
kris mada
·3 menit baca
BERLIN, SELASA — Sejumlah negara Eropa kembali mengetatkan pembatasan untuk mengendalikan laju infeksi Covid-19. Pengetatan ulang menyusul kenaikan kasus baru Covid-19.
Pemerintah Austria mengumumkan pembentukan ulang pos pemeriksaan di berbagai lokasi. Dalam pengumuman pada Senin (8/11/2021), semua yang belum divaksinasi dilarang masuk restoran, hotel, salon, hingga tempat perkumpulan massa.
Menteri Dalam Negeri Austria Karl Nehammer mengatakan, polisi dikerahkan ke berbagai penjuru untuk menjaga pos-pos itu. Selain di pos, polisi juga akan berpatroli untuk memastikan pembatasan gerak bagi warga yang belum divaksinasi. ”Bagi mereka yang patuh, sangat tidak adil jika ada yang mengira bisa mengakali peraturan dan panduan kesehatan,” ujarnya.
Austria akan mendenda 500 euro bagi orang yang belum divaksinasi dan kedapatan masuk restoran, hotel, salon, atau tempat umum lain. Sementara pengelola tempat-tempat itu akan didenda hingga 30.000 euro jika ditemukan ada konsumennya yang belum divaksinasi.
Pembatasan serupa diberlakukan di Slowakia. Pemerintah Slowakia mendesak vaksinasi ditingkatkan agar pembatasan segera diakhiri. Meski demikian, orang yang belum divaksinasi tetap bisa membeli makanan dari kedai dekat rumahnya dan menyantapnya di rumah. Mereka dilarang makan di kedai.
Adapun Denmark mendorong penggunaan sertifikat digital bagi yang akan masuk kedai makan dan minum. Sertifikat itu bisa dimasukkan ke dalam aplikasi di telepon seluler. Sertifikat ini untuk menunjukkan bahwa pemilik ponsel sudah divaksinasi atau terbukti negatif hasil tesnya.
”Beberapa negara Eropa kini sedang memasuki gelombang keempat. Di Denmark, sedang menuju gelombang ketiga,” kata Menteri Kesehatan Denmark Magnus Heunicke.
Dorong aturan baru
Dari Berlin dilaporkan, Robert Koch Institute di Jerman mengungkap, rata-rata ada 201 kasus di antara 100.000 warga Jerman dalam sepekan terakhir. Pada Desember 2020 tercatat rata-rata 197 kasus di antara 100.000 warga. Pada Minggu-Senin saja, ada 15.513 kasus baru di seluruh Jerman.
Ketua Fraksi Partai Hijau di parlemen Jerman, Katrin Goering-Eckardt, mendorong pembuatan aturan baru untuk pengendalian pandemi. Sebab, aturan lama akan segera berakhir masa berlakunya. ”Perlu aturan yang tidak bisa digugat,” ujar politisi salah satu partai yang akan membentuk pemerintahan Jerman pada Desember 2021 itu.
Bersama Partai Sosial Demokrat (SPD) dan FDP, Partai Hijau tengah berunding membentuk koalisi pemerintahan Jerman hasil pemilu 2021. Perundingan diharapkan tuntas November ini.
Goering-Eckardt mengatakan, dasar pembatasan sekarang kurang kuat. Sebab, sudah 67 persen dari 83 juta warga Jerman mendapat vaksinasi lengkap. ”Dengan begitu banyak orang sudah divaksinasi lengkap, tidak bisa secara sah melakukan penutupan total untuk mereka yang sudah divaksinasi,” ujarnya.
Sejumlah pihak menganggap, angka vaksinasi lengkap di Jerman belum cukup. Salah satu kendalanya adalah, Berlin tidak mewajibkan vaksinasi seperti dilakukan sejumlah negara Eropa lain.
Di Yunani, peminat vaksinasi dilaporkan meningkat beberapa waktu terakhir. Pejabat Kementerian Kesehatan Yunani Marios Themistocleous menyebut, ada lonjakan 185 persen untuk vaksinasi pertama dan kedua serta hingga 200 persen permintaan untuk vaksinasi penguat.
Themistocleous berharap, permintaan vaksinasi akan terus meningkat demi mencapai cakupan nasional. Sampai sekarang, baru 61 persen dari 11 juta penduduk Yunani mendapat vaksinasi lengkap.
Athena menetapkan, mereka yang belum divaksinasi hanya boleh masuk ke bank, kantor pemerintahan, dan toko hanya jika mereka bisa menunjukkan hasil tes negatif. Pekerja yang belum divaksinasi juga diwajibkan menunjukkan bukti tes negatif paling tidak setiap dua pekan sekali.
Gereja Orthodoks Yunani juga mendorong jemaat divaksinasi terlebih dahulu sebelum ke gereja. Padahal, Gereja Orthodoks Yunani tidak terlalu mendukung pembatasan gerak terkait pandemi. (AP/REUTERS)