China Siapkan Pedoman untuk Keamanan Data ke Luar Negeri
Beijing memperketat cengkeramannya pada perusahaan-perusahaan China dan sejumlah besar data yang mereka kendalikan. China menilai perkembangan industri internet di negara itu telah mencapai kondisi tidak sehat.
Oleh
Pascal S Bin Saju
·3 menit baca
AP/MARK SCHIEFELBEIN
Seorang wanita berjalan melewati kantor perusahaan teknologi China, Alibaba, di Beijing, China, Selasa (10/8/2012). Aturan-aturan baru di China memunculkan berbagai reaksi di luar negeri, seperti kemungkinan membuat perusahaan-perusahaan asing enggan berinvestasi di China.
BEIJING, JUMAT — Regulator internet China, Jumat (29/10/2021), merilis draf pedoman teknis yang mengharuskan semua perusahaan meninjau keamanan data sebelum mengirimkannya ke pengguna di luar negeri. Hal itu berlaku bagi perusahaan dengan lebih dari 1 juta pengguna di dalam negeri.
Dalam pernyataannya, Cyberspace Administration of China (CAC) di Beijing menyebutkan, persyaratan itu juga bakal diterapkan jika data perusahaan dikumpulkan dan dihasilkan oleh operator infrastruktur informasi penting. Juga jika data yang akan dikirim ke luar negeri berisi informasi penting.
Perusahaan yang telah mengirimkan data ke luar negeri atau berniat mengirimkan data ke luar negeri dikenai persyaratan yang sama. Informasi pribadi lebih dari 100.000 pengguna atau informasi pribadi sensitif milik 10.000 pengguna juga mesti mematuhi peraturan tersebut.
Langkah tersebut muncul saat Beijing memperketat cengkeramannya pada perusahaan-perusahaan China dan sejumlah besar data yang mereka kendalikan. Namun, rancangan peraturan itu masih terbuka untuk mendapat masukan atau tinjauan publik hingga 28 November sebelum diundangkan.
AP/ANDY WONG
Warga menggunakan telepon selulernya saat berjalan di jembatan penyeberangan di depan Menara TV Oriental Pearl, Shanghai, China, Rabu (25/8/2021). Pemerintah China per 1 September 2021 menerapkan Undang-Undang Keamanan Data guna merombak industri daring di negara itu.
Sebelum rancangan peraturan tersebut diumumkan, China telah mengesahkan undang-undang baru untuk mencegah bisnis mengumpulkan data pribadi yang sensitif, Agustus lalu. Keputusan terkait keamanan data dan perlindungan informasi pribadi itu diambil di tengah peningkatan kasus penipuan internet dan penyalahgunaan informasi pribadi klien.
Di bawah UU tersebut, badan usaha milik negara dan swasta yang menangani informasi pribadi akan diminta untuk mengurangi pengumpulan data dan harus dengan persetujuan pengguna. Walau demikian, otoritas China tetap mempertahankan akses ke petak-petak data pribadi.
Pada Juli lalu, CAC mengusulkan agar perusahaan dengan lebih dari 1 juta pengguna melapor ke regulator untuk tinjauan keamanan data sebelum mencatatkan sahamnya di luar negeri. Hal itu terjadi beberapa hari setelah otoritas menangguhkan penawaran umum perdana perusahaan taksi daring terbesar, Didi Chuxing, atas dugaan pelanggaran kebocoran data konsumen.
Pada 1 September, China menerapkan UU Keamanan Data guna merombak industri daring di negara itu yang oleh pemerintah dinilai tidak sehat secara sosial ataupun ekonomi. UU tersebut menegaskan bahwa setiap perusahaan harus menerapkan pengelolaan data secara transparan.
AFP/JADE GAO
Seorang wanita memotret pelangi menggunakan telepon pintarnya di Central Television Tower, Beijing, China, Kamis (26/8/2021). Pemerintah juga akan meluncurkan UU Perlindungan Data Pribadi per 1 November 2021 yang akan melengkapi UU Keamanan Data.
Perusahaan juga harus membuka kejelasan penyimpanan data dan penggunaannya. Transparansi juga berlaku untuk pihak ketiga, termasuk sejauh mana pihak ketiga bisa mengakses data.
Untuk memperkuat UU Keamanan Data, Kementerian Perindustrian China kemudian menerbitkan rancangan peraturan pelaksanaan. Di dalamnya termasuk definisi tentang apa yang dianggap sebagai data inti dan penting, di mana perlu izin khusus untuk pengiriman ke luar negeri.
CAC juga merinci dokumen apa yang perlu diserahkan perusahaan. Dikatakan, tinjauan keamanan data harus diselesaikan dalam jangka waktu 45 hari. Namun, jika situasinya ”rumit”, tinjauan keamanan akan membutuhkan waktu dua bulan atau 60 hari.
Menurut rancangan regulasi baru ini, setiap tinjauan keamanan hanya memiliki masa berlaku selama dua tahun. Faktor-faktor seperti perubahan lingkungan hukum negara atau wilayah tempat penerima di luar negeri berada memungkinkan peninjauan baru.
China meningkatkan upaya untuk mempromosikan internet yang beradab. Pengawasan terhadap situs-situs berita dan platform daring pun diperkuat. China mendorong mereka untuk lebih mempromosikan nilai-nilai inti sosialis.
AFP/NOEL CELIS
Seorang wanita memainkan telepon pintar saat berjalan di jembatan layang yang menghadap ke cakrawala saat matahari terbenam di Beijing, Kamis (26/8/2021). Pemerintah China menilai perkembangan industri internet di negara itu telah mencapai kondisi yang tidak sehat.
Setelah bertahun-tahun mengalami pertumbuhan tak terkendali dan perubahan cepat, regulator China mencoba memperkuat kontrol atas masyarakatnya. Mereka memperketat pengawasan di berbagai sektor mulai dari teknologi hingga pendidikan dan hiburan.
Norma perilaku di dunia maya diperkuat dengan menumbuhkan etika dan aturan yang selaras dengan nilai-nilai inti sosialis. Xinhua melaporkan, platform internet dipakai untuk meningkatkan disiplin diri. Tata kelola platform konten streaming langsung diperkuat. Perumusan, revisi, serta implementasi UU yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya dan perlindungan anak di bawah umur juga akan dipercepat. (REUTERS/AFP)
