KTT ASEAN Dimulai Minus Myanmar, Presiden Biden Pimpin Delegasi AS
KTT ASEAN kali ini tak diikuti Myanmar setelah junta Myanmar tak mau menjalankan lima poin konsensus ASEAN. Presiden AS Joe Biden akan memimpin delegasi AS pada KTT ASEAN untuk pertama kali dalam empat tahun terakhir.
Oleh
Mahdi Muhammad
·5 menit baca
BANDAR SERI BEGAWAN, SELASA — Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN mulai berlangsung, Selasa (26/10/2021) ini, tanpa diikuti perwakilan Myanmar. Pertemuan puncak secara virtual itu akan dihadiri beberapa pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan pemimpin lainnya dari China dan Rusia.
Dalam sambutan pembuka pertemuan, Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN tahun ini tidak menyebut ketidakhadiran Myanmar di KTT ini. Demikian juga Sekretariat ASEAN. ASEAN pada 15 Oktober lalu telah memutuskan untuk tidak mengundang pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, karena dinilai tidak mematuhi komitmen melaksanakan lima konsensus pemimpin ASEAN dalam penyelesaian krisis politik di negaranya.
Brunei menyatakan, perwakilan nonpolitik dari Myanmar diundang menggantikan Min Aung Hlaing. Namun, tidak ada konfirmasi pula dari Brunei soal kehadiran perwakilan nonpolitik Myanmar itu. Pada Senin malam, junta Myanmar mengatakan hanya akan bersedia mengirimkan kepala negara atau perwakilan tingkat menteri ke KTT.
Juru bicara junta Myanmar, Zaw Min Tun, mengatakan kepada sejumlah media Myanmar bahwa tindakan itu melanggar prinsip ASEAN. Dia juga mengonfirmasi bahwa ASEAN mengundang Dirjen Kementerian Luar Negeri Myanmar Chan Aye dalam KTT tersebut.
”Namun, kami tidak yakin apakah (dia) akan hadir atau tidak. Menghadiri pertemuan itu dapat memengaruhi kedaulatan dan citra negara kami,” kata Zaw Min Tun, Senin malam.
Michael Vatikiotis, Direktur Asia pada Pusat Dialog Kemanusiaan yang berkantor di Geneva, Swiss, mengatakan bahwa junta Myanmar ”kemungkinan memberi perhatian pada posisinya dibekukan dari KTT (ASEAN)” meski negara mereka memiliki sejarah panjang terisolasi dari dunia internasional. ”Pertanyaan kini, apakah para pemimpin kawasan (ASEAN) akan sepakat untuk terlibat secara lebih formal dengan pemerintahan bayangan, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), seperti yang sudah mulai dilakukan AS dan Uni Eropa,” kata Vatikiotis.
NUG adalah aliansi kelompok-kelompok prodemokrasi dan tentara etnis minoritas yang terbentuk setelah kudeta militer 1 Februari lalu.
Kehadiran Biden
Pada agenda Selasa ini, selain pertemuan antarpemimpin ASEAN, para pemimpin ASEAN juga akan menggelar pertemuan dengan AS, China, dan Korea Selatan. Tiga negara ini merupakan sebagian dari 11 negara mitra wicara ASEAN.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan memimpin delegasi AS. Ini keterlibatan langsung pertama Biden sebagai presiden dalam pertemuan dengan para pemimpin negara Asia Tenggara. Keikutsertaan Biden pada pertemuan ASEAN-AS nanti bakal menjadi pertemuan pertama antara presiden AS dan para pemimpin ASEAN selama empat tahun terakhir.
Terakhir presiden AS menghadiri KTT ASEAN adalah pada tahun 2017 saat Donald Trump datang di KTT ASEAN di Manila, Filipina. Setelah itu, Pemerintah AS memilih mengirimkan pejabat setingkat menteri atau direktur jenderal untuk menghadiri KTT ASEAN.
Dalam keterangannya, Gedung Putih mengatakan, kehadiran Biden secara langsung untuk bertemu dengan para pemimpin ASEAN akan membahas komitmen jangka panjang negara adidaya itu terhadap peran sentral ASEAN. Biden juga akan mengusulkan sejumlah inisiatif baru untuk memperkuat kemitraan strategis AS di kawasan.
Hal-hal yang akan dibahas pada pertemuan nanti di antaranya tentang kerja sama penanganan pandemi Covid-19, krisis iklim, pertumbuhan ekonomi pascapandemi, hingga tantangan lain yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan.
”Ini akan menjadi pertemuan pertama Biden dengan para pemimpin ASEAN sebagai presiden. Dia ingin meyakinkan mereka bahwa Asia Tenggara penting bagi pemerintahannya,” kata Murray Hiebert, pakar Asia Tenggara di lembaga pemikir Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Washington.
Hiebert mengatakan, para pemimpin ASEAN akan sangat ingin mendengar rencana AS untuk meningkatkan penyediaan vaksin Covid-19 ke kawasan yang menjadi ”hitam” karena pandemi. Hal lainnya yang ditunggu, menurut dia, adalah rencana Washington untuk terlibat dalam perdagangan, investasi, dan infrastruktur.
Biden tidak memberikan tanda-tanda bahwa AS akan kembali ke blok kemitraan perdagangan regional yang dihentikan Trump empat tahun lalu. Seorang diplomat Asia yang tak mau disebut namanya mengatakan, kurangnya keterlibatan ekonomi AS di kawasan dalam beberapa tahun terakhir adalah kerugian besar bagi kawasan ini.
”Bagian yang paling penting bagi kawasan adalah bagian ekonomi. Kami agak terjebak di kawasan yang mengatakan: Anda telah menempatkan semacam struktur kompetitif strategis dengan China, tetapi ini tidak menguntungkan kawasan sama sekali. Dan, sementara itu, kita semua mendapat keuntungan ekonomi, hubungan yang tumbuh dengan China,” katanya.
Yang dimaksud oleh diplomat tersebut adalah Aliansi Quad, yang melibatkan AS, India, Australia, dan Jepang, serta AUKUS, kerja sama AS dengan Australia dan Inggris. Dua hal ini dibaca oleh kalangan pemerhati hubungan internasional sebagai bagian upaya Biden dan AS untuk menghadang pengaruh China di Asia. Bahkan, yang terakhir, yakni AUKUS, dibaca sebagai upaya AS menghadirkan aliansi militer baru yang akan meningkatkan suhu persaingan AS-China di halaman depan Asia Tenggara.
Para pejabat AS belum menyebutkan secara spesifik agenda pertemuan khusus yang membahas soal China. Mereka juga tengah mempersiapkan pertemuan Presiden Biden dengan Presiden China Xi Jinping yang direncanakan berlangsung pada akhir tahun ini.
Edgard Kagan, Direktur Senior untuk Asia Timur Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, pada pekan lalu mengatakan bahwa Washington tidak melihat Quad sebagai penjelmaan NATO di Asia dan tidak dimaksudkan untuk bersaing dengan ASEAN. Kepentingan AS bekerja bersama ASEAN lebih pada pengamanan rantai pasokan, iklim, dan mengatasi tantangan bersama berbagai persoalan maritim. Hal yang terakhir ini bisa dibaca sebagai upaya menantang klaim China soal Laut China Selatan. (AFP/REUTERS)