Hubungan Uni Eropa dan Polandia semakin tegang. Pemerintah Polandia memiliki sikap dan posisi tegas yang dianggap bertentangan dengan Uni Eropa.
Oleh
Luki Aulia
·3 menit baca
AP/OLIVIER MATTHYS
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen (kiri) berpidato di pleno Parlemen Eropa di Brussels, Rabu, 27 Mei 2020. Uni Eropa akan mengungkap rencana pemulihan besar-besaran akibat Covid-19 senilai ratusan miliar euro untuk membantu negara-negara membangun kembali ekonomi mereka yang sakit. Namun, blok itu masih sangat terpecah atas kondisi apa yang harus dilampirkan pada dana tersebut.
BRUSSELS, SELASA —Hubungan Uni Eropa dan Polandia memasuki masa krisis. Hal ini menyusul sederetan perbedaan sikap antara kedua belah pihak yang semakin tajam dalam beberapa bulan terakhir hingga Uni Eropa mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada Polandia.
Kasus terakhir sekaligus puncak perbedaan sikap antara Polandia dan Uni Eropa (UE) terjadi pekan lalu saat Pengadilan Konstitusi Polandia memutuskan bahwa hukum Uni Eropa (UE) tidak sesuai dengan konstitusi Polandia. Persoalan ini kemudian diangkat di Parlemen UE, Selasa (19/10/2021). Selama sekitar empat jam, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki adu argumentasi.
Leyen menyatakan bahwa putusan Pengadilan Konstitusi Polandia merupakan bentuk serangan langsung terhadap kesatuan tatanan hukum Eropa. Sebagai respons UE, ia memberikan tiga opsi. Pertama, Komisi Eropa menggugat balik keputusan Pengadilan Konstitusi Polandia yang bisa berujung pada penerapan denda kepada Polandia.
Pilihan kedua adalah menghentikan atau menahan dana UE untuk Polandia. Jika persoalan antara UE dan Polandia tak kunjung selesai, hibah 23,9 miliar euro dan 12,1 miliar euro pinjaman lunak untuk dana pemulihan pascapandemi Covid-19 yang diajukan Polandia tak akan pernah disetujui. UE bahkan bisa memblokir akses Polandia ke bantuan UE untuk proyek-proyek pembangunan dan struktural untuk tahun anggaran 2021-2027 yang nilainya mencapai 70 miliar euro.
Adapun untuk pilihan ketiga adalah penerapan Pasal 7 dalam perjanjian UE. Aturan ini menyebutkan, hak-hak negara anggota, termasuk hak pilih dalam mekanisme pengambilan keputusan UE, bisa ditangguhkan karena negara yang bersangkutan dianggap sudah melanggar nilai-nilai utama dari UE.
AP PHOTO/FRANCISCO SECO, POOL
Dari kiri ke kanan, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan Presiden Perancis Emmanuel Macron berbicara selama pertemuan puncak Uni Eropa di Brussel, Belgia, Sabtu (18/7/2020).
Komisioner Kehakiman Eropa Didier Reynders, berbicara setelah pertemuan para menteri Uni Eropa, mengatakan, Komisi akan memulai prosedur tertulis terhadap Polandia dalam beberapa minggu mendatang. Untuk itu, ia berencana mengunjungi Warsawa untuk pembicaraan lebih lanjut dalam beberapa pekan ke depan.
Para pemimpin Uni Eropa diperkirakan akan membahas masalah ini pada pertemuan puncak di Brussels, Kamis pekan ini. Para diplomat Uni Eropa mengatakan, sebagian besar negara Uni Eropa kritis terhadap Polandia. Sementara Hongaria pada posisi membela Polandia.
Brussels telah lama menuduh Pemerintah Polandia mencampuri independensi peradilannya. Putusan Pengadilan Konstitusi Polandia pekan lalu memicu krisis hubungan Polandia-UE sekaligus meningkatkan kekhawatiran keluarnya Polandia dari UE.
Partai Hukum dan Keadilan yang berkuasa di Polandia menegaskan, tidak ada rencana Polandia keluar dari UE. Dukungan masyarakat agar Polandia tetap bergabung dengan UE sejauh ini masih tinggi.
AP PHOTO/KNTARO KOMIYA
Sebuah pesawat dan bendera Polandia dan Uni Eropa tecermin di gedung Kedutaan Besar Polandia di Tokyo tempat atlet Belarusia Krystsina Tsimanouskaya menginap, Selasa, 3 Agustus 2021.
Dalam surat terbuka yang disampaikan pada Senin lalu, Morawiecki menyebutkan, ada upaya diam-diam yang mengarah pada suatu ”organisme yang dikelola secara terpusat dan diatur oleh lembaga-lembaga yang dirampas kendali demokrasinya”.
Pernyataan ini kembali ditegaskan Morawiecki saat hadir dan berhadapan dengan Leyen pada debat di Parlemen Eropa Selasa pekan ini. Ia menuding UE sudah melampaui kewenangannya. ”UE memiliki batasan yang jelas dan Polandia tidak akan tinggal diam jika batasan itu dilanggar. Jadi, Polandia menyatakan iya pada universalisme Eropa, tetapi kita menyatakan tidak pada sentralisme Eropa,” ujarnya.
Menteri Urusan Eropa Finlandia, Tytti Tuppurainen, menegaskan, negara-negara anggota UE tidak bisa diam saja dan mengompromikan persoalan ini. Ia mendorong UE untuk segera bertindak.
”Kami sebenarnya tak mau mengusir siapa pun keluar. Kami menghargai keinginan rakyat Polandia untuk tetap ada di dalam UE. Tetapi, kami tidak bisa mengompromikan nilai-nilai mendasar UE,” ujarnya. (REUTERS/AFP/AP/LUK)
