Presiden Jokowi: RI Berkomitmen Kuat Ikut Atasi Perubahan Iklim

Isu perubahan iklim dan lingkungan hidup dinilai tak dapat dilepaskan dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena itu, Presiden Joko Widodo berkomitmen kuat menjadikan RI bagian dari solusi perubahan iklim di dunia.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/MUCHLIS JR

Presiden Joko Widodo menerima Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa untuk Kebijakan Hijau Eropa dan Iklim Frans Timmermans di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia memiliki komitmen yang kuat sebagai bagian dari solusi masalah perubahan iklim. Isu perubahan iklim dan lingkungan hidup dinilai tidak dapat dilepaskan dari isu tujuan pembangunan berkelanjutan. Terkait hal tersebut, diperlukan keseimbangan antara menjaga alam dan melakukan pembangunan.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menerima Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa untuk Kebijakan Hijau Eropa dan Iklim Frans Timmermans di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/10/2021). Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

”Sebagai salah satu pemilik hutan dan ekosistem mangrove terbesar, Indonesia menyadari posisi strategisnya,” kata Presiden Jokowi, seperti disampaikan Menlu Retno Marsudi kepada Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/MUCHLIS JR

Presiden Joko Widodo menerima Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa untuk Kebijakan Hijau Eropa dan Iklim Frans Timmermans di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/9/2021). Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Menurut Presiden Jokowi, keseimbangan antara menjaga alam dan melakukan pembangunan diperlukan dan hal tersebut hanya akan tercapai melalui kerja sama. Dia pun menyampaikan langkah-langkah konkret yang telah dicapai Indonesia sebagai komitmennya dalam menangani perubahan iklim.

Baca juga : Hutan Mangrove, KTT G-20, dan Komitmen Ekonomi Hijau

Langkah tersebut misalnya penurunan emisi 29 persen dan 41 persen dengan bantuan internasional pada 2030 yang sejauh ini berjalan baik. ”Pemenuhan komitmen ini disumbang dari turunnya kebakaran hutan, penurunan emisi hutan dan tata guna lahan, deforestasi hutan yang mencapai tingkat terendah, dan rehabilitasi mangrove yang mencapai 600.000 hektar,” kata Retno.

Indonesia tidak ingin terjebak dalam retorika. Indonesia memilih bekerja sama memenuhi pengurangan emisi sebagaimana komitmennya dalam Persetujuan Paris.

Pada kesempatan tersebut Retno juga menyampaikan pandangan Presiden Jokowi yang disampaikan kepada pihak Uni Eropa bahwa teknologi dengan harga terjangkau dan investasi sangat penting bagi semua negara untuk melakukan transisi energi. ”Di sinilah kerja sama menjadi kunci bagi suksesnya transisi energi,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, sektor transportasi berperan penting memberikan akses keterhubungan bagi masyarakat. ”Sektor transportasi juga berperan mengurangi emisi gas rumah kaca,” katanya saat menjadi pembicara kunci pada konferensi yang digelar secara daring oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rabu (13/10/2021).

Selain berperan penting memberikan akses keterhubungan bagi masyarakat, sektor transportasi juga berperan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Negara-negara di dunia berupaya bersama untuk mengatasi perubahan iklim guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini sesuai yang diatur dalam resolusi PBB tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kompas/Wawan H Prabowo

Kendaraan terjebak kemacetan saat jam pulang kantor di Jalan Tol Dalam Kota, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2/2021). Untuk menekan tingkat emisi gas buang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melarang mobil berusia lebih dari 10 tahun untuk beroperasi di wilayah Ibu Kota. Putusan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara dan berlaku efektif mulai tahun 2025.

”Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, termasuk dalam transportasi,” kata Menhub Budi Karya pada konferensi bertema ”Peran Badan Pemeriksa untuk Mencapai Transportasi Berkelanjutan dan Pembangunan Ramah Lingkungan” tersebut.

Rilis Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan menyebutkan, komitmen Indonesia di sektor transportasi tersebut ditunjukkan melalui pembangunan infrastruktur. Selain itu, juga lewat peningkatan pelayanan angkutan umum, seperti pembangunan MRT, LRT, kereta cepat, serta bandara dan pelabuhan hijau.

Kunjungan kehormatan

Bertempat di Istana Merdeka, Presiden Jokowi pada Senin, 18 Oktober 2021, juga menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Saifuddin Abdullah. Kepala Negara pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa Malaysia adalah tetangga dekat Indonesia.

Hubungan kedua negara dinilai penting untuk terus ditingkatkan. ”Indonesia dan Malaysia akan dapat terus meningkatkan kerja sama. Tidak saja untuk kepentingan bilateral kita, tetapi juga untuk perdamaian dan kesejahteraan kawasan,” kata Presiden Jokowi.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/MUCHLIS JR

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Saifuddin Abdullah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/10/2021). Turut mendampingi Presiden Jokowi pada kesempatan tersebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Menlu Retno Marsudi menuturkan bahwa Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri Yakoob berencana berkunjung ke Indonesia pada November 2021. Rencana ini disambut baik Presiden Jokowi. Kunjungan yang menunjukkan hubungan kuat kedua negara tersebut akan digunakan tidak hanya membahas hubungan bilateral, tetapi juga isu kawasan dan global.

Baca juga : Poin Penting Hubungan Indonesia-Malaysia

Kepala Negara menyampaikan, kedua negara perlu mulai menyiapkan perjalanan aman, termasuk untuk pelaku bisnis. Hal ini tentu dengan terus memperhatikan faktor kesehatan dan kondisi Covid-19.

Oleh karena itu, Menlu Retno mengatakan, Presiden Jokowi mengharapkan dalam kunjungan PM Malaysia nantinya kedua pihak dapat menyepakati pengaturan koridor perjalanan. Selain itu, juga diharapkan ada kesepakatan mengenai saling pengakuan sertifikat vaksinasi dan saling mengenali sistem yang dipakai di kedua negara. Indonesia, dalam hal ini, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

Presiden Joko Widodo mengharapkan kerja sama untuk pelindungan WNI di Malaysia semakin diperkuat.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menekankan lagi arti penting pelindungan warga negara Indonesia di Malaysia. Presiden akan terus memberikan perhatian terhadap isu tersebut. Pelindungan WNI di Malaysia selalu menjadi prioritas perhatian Presiden Jokowi setiap bertemu dengan PM Malaysia.

”Presiden mengharapkan kerja sama untuk pelindungan ini semakin diperkuat,” kata Menlu Retno sesuai mendampingi Presiden Jokowi pada pertemuan yang juga dihadiri Sekretaris Kabinet Pramono Anung tersebut.

KOMPAS/Tangkapan layar

Tangkapan layar paparan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada diskusi kelompok terfokus virtual yang bertema ”Perubahan Iklim dan Dampaknya pada Infrastruktur”, Selasa (30/3/2021).