Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin mengingatkan, kredibilitas ASEAN terancam jika ASEAN tetap mengizinkan pemimpin junta Myanmar hadir pada pertemuan puncak para pemimpin ASEAN, akhir Oktober ini.
Oleh
kris mada
·5 menit baca
AFP/SAI AUNG MAIN
Para pengunjuk rasa menginjak foto wajah Panglima Militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing dalam demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, 11 Februari 2021.
MANILA, JUMAT — Desakan agar Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengucilkan junta Myanmar semakin menguat. Sebab, junta Myanmar dinilai tidak mau bekerja sama dengan ASEAN untuk menyelesaikan krisis setelah kudeta 1 Februari 2021.
Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin mengatakan, kredibilitas ASEAN terancam jika mengizinkan pemimpin junta hadir di pertemuan pemimpin ASEAN pada akhir Oktober 2021. ”Kita bisa terus berjarak (dengan Myanmar). Akan tetapi, jika kita mengabaikan, kredibilitas kita sebagai organisasi kawasan akan hilang,” ujarnya dalam webinar yang diselenggarakan Lowy Institute Australia, Kamis (14/10/2021).
Karena itu, Locsin mendukung wacana ASEAN tidak mengundang pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing dalam pertemuan pemimpin ASEAN pada 26-28 Oktober 2021. ”Saya akan membahas itu dengan kolega di ASEAN,” ujarnya.
Para menlu ASEAN dijadwalkan menggelar telekonferensi pada Jumat (15/10/2021) sore untuk membahas masalah kehadiran Min Aung Hlaing di KTT ASEAN. Menteri Luar Negeri (Menlu) kedua Brunei Darussalam sekaligus Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, mengatakan, sejumlah anggota ASEAN sudah menjajaki kemungkinan tidak mengundang junta.
Sejumlah diplomat menyebut bahwa Indonesia bersama Malaysia dan Singapura mengisyaratkan dukungan atas pengucilan terhadap junta Myanmar. Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah dalam jumpa pers di Kuala Lumpur, Jumat (15/10/2021), menyatakan bahwa Malaysia tak ingin pemimpin junta Myanmar hadir dalam KTT ASEAN mendatang jika dia tidak menghormati komitmennya pada rencana damai di Myanmar.
AFP PHOTO / MYANMAR NEWS AGENCY
Dalam foto dari kantor berita Myanmar yang diambil pada 4 Juni 2021, pemimpin militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing (kanan) bertemu Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Darussalam Erywan Yusof (ketiga dari kiri) dan Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi (kedua dari kiri) di Naypyidaw, Myanmar.
Saifuddin mengungkapkan, dirinya mendapat informasi bahwa Erywan berencana berkunjung ke Myanmar, Senin mendatang. "Malam ini, kami akan mencermati detail-detail rencana kunjungan itu. Jika tidak ada kemajuan, sikap Malaysia tidak berubah, bahwa kami tidak ingin jenderal (Min Aung Hlaing) menghadiri pertemuan puncak. Tidak ada kompromi soal itu," ujarnya.
Jika pengucilan Myanmar nanti terwujud, sejak kudeta militer pada 1 Februari lalu, Myanmar sudah dua kali dikucilkan dari organisasi lintas negara. Dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2021, junta juga tidak diizinkan hadir. Karena itu, Myanmar tanpa wakil dalam acara tahunan PBB itu.
Beberapa opsi
Saifuddin mengatakan, tanpa konsensus, tidak ada protokol di ASEAN untuk mengucilkan anggotanya. Ia yakin, bakal ada solusi. "Kami tidak mempunyai sistem di mana Anda menurunkan status perwakilan anggota tertentu di KTT. Jadi, mungkin akan ada cara lain untuk menangani hal ini," katanya.
Seorang diplomat di Asia Tenggara mengungkapkan kepada The Associated Press (AP) bahwa dalam pertemuan nanti para menlu ASEAN akan mempertimbangkan beberapa opsi proposal. Salah satu dari proposal itu, misalnya, yakni memperbolehkan Min Aung Hlaing menghadiri KTT, tetapi tidak diberi izin untuk berbicara. Opsi lainnya, yakni Min Aung Hlaing dilarang ikut KTT, tetapi mengizinkan pejabat level lebih rendah untuk menghadirinya.
ANDREA VERDELLI/POOL VIA REUTERS
Menteri Luar Negeri China Wang Yi (kanan) berbicara dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Saifuddin Abdullah dalam jumpa pers setelah menggelar pertemuan di Wisma Tamu Negara Diaoyutai, Beijing, China, Kamis (12/9/2019).
Dalam berbagai kesempatan, Menlu RI Retno LP Marsudi menunjukkan ketidaksabaran terhadap junta. Militer Myanmar terus berusaha menghambat dan menunda upaya ASEAN membantu mengatasi krisis negara itu.
Padahal, dalam pertemuan pada April 2021 di Jakarta, Min Aung Hlaing setuju bekerja sama dengan ASEAN. Karena dia setuju, ASEAN membuat kesepakatan berisi lima konsensus soal Myanmar. Kesepakatan itu terdiri dari penunjukan utusan khusus, lawatan utusan ke Myanmar, dialog antara semua pihak di Myanmar yang difasilitasi utusan khusus ASEAN, pengiriman bantuan kemanusiaan, serta penghentian kekerasan.
Dari lima poin itu, baru penunjukan utusan khusus terwujud pada Agustus 2021. Pada September-Oktober 2021, Erywan berencana menunaikan sebagian mandatnya, yakni melawat ke Myanmar dan bertemu dengan para pihak di sana.
Pada awal September 2021, junta setuju Erywan bertandang dan akan membahas teknis lawatan itu. Pada 13 Oktober 2021, juru bicara junta Mayor Jenderal Zaw Min Tun mengumumkan bahwa Erywan tidak bisa bertemu Aung San Suu Kyi, Win Myint, dan sejumlah tokoh lain. Junta beralasan, Suu Kyi dan Win Myint adalah terdakwa dalam kasus pidana menurut hukum Myanmar. Karena itu, mereka tidak bisa bebas ditemui.
Padahal, pertemuan Erywan dengan semua pihak di Myanmar merupakan salah satu dari kesepakatan ASEAN yang disetujui Min Aung Hlaing. Karena junta menolak mengizinkan pertemuan itu digelar, Erywan membatalkan kunjungan ke Myanmar.
AFP PHOTO / MYANMAR'S MINISTRY OF INFORMATION
Foto yang diambil pada 24 Mei 2021 oleh Kementerian Informasi Myanmar memperlihatkan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar yang digulingkan, Win Myint (kanan), hadir dalam sidang perdana mereka di sebuah pengadilan di Naypyidaw, Myanmar.
Zaw Min Tun beralasan, Myanmar sedang berusaha menjaga ketertiban. Karena itu, sebagian permintaan Erywan tidak bisa dipenuhi. ”Kami sudah berusaha sebaik mungkin mengakomodasi usulan utusan khusus dalam kunjungan ke Myanmar,” katanya.
Mandat belum terwujud
Erywan seharusnya menyampaikan perkembangan tugasnya kepada para menlu ASEAN pada akhir September 2021. Karena belum satu pun mandatnya bisa terwujud, ia belum bisa melapor.
Pertemuan dengan Suu Kyi dan Win Myint, yang ditangkap pada 1 Februari 2021 dini hari, adalah sebagian dari agenda lawatan Erywan. Pertemuan itu bagian dari pelaksanaan mandat Erywan untuk memfasilitasi dialog para pihak di Myanmar.
Sampai sekarang, tidak ada tanda-tanda para pihak di Myanmar akan berdialog. Junta dan kubu oposisi serta milisi suku malah makin gencar terlibat perang saudara.
Myanmar Now dan Frontier Myanmar melaporkan, junta telah mengerahkan ribuan tentara, antara lain ke Chin, Sagaing, dan Magway. Junta juga memutus sambungan internet di 25 kota di Myanmar utara.
STR / AFP
Dalam foto pada 4 Juni 2021 yang diambil di Kayah, Myanmar, terlihat milisi membuat senjata rakitan. Mereka melawan tentara Myanmar (Tatmadaw) yang punya senjata lengkap hasil impor dari sejumlah negara.
Junta juga mengintensifkan penangkapan terhadap aparat. Panglima Komando Operasi Utara Brigadir Jenderal Phyo Thant ditangkap. Ia dicurigai berencana membelot ke Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), milisi yang dibentuk pemerintahan oposisi Myanmar. Ia salah satu pejabat tertinggi Tatmadaw, militer Myanmar, yang ditangkap karena tudingan pembelotan ke PDF.
Sejauh ini, memang banyak anggota Tatmadaw membelot dan bergabung dengan PDF atau kelompok lain. Salah satunya adalah Zin Yaw yang kini menjadi komandan salah satu unit PDF.
Kehadiran Zin Yaw dan rekan-rekannya membuat PDF bisa memahami taktik yang diterapkan Tatmadaw dalam pertempuran. Di berbagai penjuru Myanmar, terus ada baku tembak antara PDF dan kelompok milisi lain dengan Tatmadaw. (AFP/AP)
----------
Catatan Redaksi:
Artikel ini telah mengalami pembaruan dengan tambahan pernyataan Menlu Malaysia Syaifuddin Abdullah pada paragraf 5-9. Pembaruan artikel dilakukan pada Jumat, 15 Oktober 2021, jam 14.00 WIB. Terima kasih.
