Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berjanji akan melawan krisis Covid-19 dan melindungi stabilitas keamanan dan perdamaian Jepang beserta seluruh rakyatnya.
Oleh
Luki Aulia
·3 menit baca
Tokyo, Jumat - Melawan krisis Covid-19 dan melindungi stabilitas keamanan dan perdamaian Jepang beserta seluruh rakyatnya menjadi janji komitmen Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, setelah menggantikan posisi Yoshihide Suga. Ujian pertama dan terpenting bagi Kishida adalah memimpin Partai Demokrat Liberal yang saat ini berkuasa ke pemilu, 31 Oktober mendatang.
"Saya bertekad mengabdikan jiwa raga untuk mengatasi krisis nasional ini bersama rakyat, mengukir era baru, dan mewariskan negara yang warganya kaya hati ke generasi berikutnya," kata Kishida (64) dalam pidato resmi pertamanya di parlemen, Jumat (8/10/2021).
Kishida yang pernah menjadi menteri luar negeri dan terkenal rendah hati itu mengatakan pemerintah akan segera menyusun paket stimulus untuk membantu mereka yang terdampak pandemi Covid-19. Ia juga mengambil langkah-langkah legislatif untuk mengamankan kebutuhan peralatan medis. Pada bulan lalu, Kishida menyebut akan memberikan paket bantuan sebesar 268 miliar dollar AS.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Jepang, Shunichi Suzuki, berharap mengkompilasi anggaran tambahan untuk mendanai paket stimulus segera setelah pemilu dan disetujui oleh parlemen pada akhir tahun. Kishida menekankan perlunya mendukung warga yang membutuhkan dan menyerukan pembayaran tunai kepada perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19.
Selain perusahaan, Kishida juga berjanji akan memberikan pembayaran tunai kepada pekerja tidak tetap, keluarga dengan anak, dan mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan karena pandemi. Kishida menegaskan kembali tekadnya untuk mengatasi deflasi, melanjutkan dengan pelonggaran moneter, pengeluaran fiskal yang cepat, dan strategi pertumbuhan perekonomian.
Jaga stabilitas
Untuk isu keamanan nasional dan luar negeri, Kishida berjanji akan melindungi stabilitas keamanan dan perdamaian Jepang. "Dengan situasi keamanan di sekitar Jepang yang kian menantang, saya akan melindungi wilayah darat, perairan, udara, sumber daya alam, dan kehidupan seluruh rakyat," ujarnya.
Jepang menghadapi tantangan yang dianggap sebagai ancaman dari China yang gencar membangun kekuatan militernya dan agresif memperluas maritimnya. Di saat yang sama, Jepang juga menghadapi ancaman dari program nuklir dan rudal Korea Utara. Untuk itu, Kishida berencana memperbarui strategi keamanan nasional dan mendorong kemampuan pertahanan rudal serta penjaga pantai.
Terkait dengan isu China, Kishida menilai membangun hubungan yang stabil dan menjaga dialog masih tetap penting bagi Jepang. Namun, Jepang tidak akan berbasa-basi. "Kita punya nilai-nilai universal yang sama dengan China dan kami menuntut China berperilaku secara bertanggungjawab. Kami akan menjaga dialog dan bekerja sama mengatasi masalah apapun," ujarnya.
China mengklaim hampir semua wilayah perairan yang kaya akan sumber energi di Laut China Selatan. China membangun pos-pos militer di pulau-pulau buatan dan mengklaim pulau-pulau yang dikelola Jepang di Laut China Timur. Kishida menilai aliansi keamanan Jepang dengan Amerika Serikat sebagai landasan perdamaian dan kemakmuran dunia sehingga tetap perlu dipertahankan.
Kishida sudah berbicara dengan Presiden China, Xi Jinping, melalui telepon. Dalam perbincangan itu, kata Xi, ia mengatakan kepada Kishida bahwa kedua belah pihak seharusnya menangani isu-isu sensitif seperti Taiwan dengan cara yang tepat. Harian China, People\'s Daily, menyebutkan Xi juga mengatakan China dan Jepang seharusnya aktif memperkuat dialog, koordinasi kebijakan ekonomi, dan mendorong kerja sama regional. "Untuk saat ini, banyak peluang dan tantangan dalam hubungan China dan Jepang," sebut harian itu.
Pemerintahan baru Jepang pada, Selasa, mengisyaratkan sikap yang lebih tegas pada sikap China terhadap Taiwan. Jepang akan menyiapkan berbagai skenario untuk menangani isu itu. Situasi di Taiwan kian tegang karena China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya sementara Taiwan mengklaim sebagai negara merdeka yang akan mempertahankan kebebasan dan demokrasinya. (REUTERS/AFP)