Jegal Lawan Politiknya, Hun Sen Larang Kewarganegaraan Ganda

PM Kamboja Hun Sen akan mengamandemen konstitusi negaranya agar para pejabat tertinggi tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Hal ini ditengarai untuk menjegal lawan politiknya yang kini tengah pengasingan.

ANG CHHIN SOTHY / AFP

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyambut langsung penumpang kapal pesiar Westerdam di peLabuhan Sihanoukville, Jumat (14/2/2020).

PHNOM PENH, RABU — Pemimpin Kamboja, Hun Sen, memerintahkan Kementerian Kehakiman untuk mengamendemen konstitusi yang melarang pemegang jabatan tertinggi negara itu, termasuk perdana menteri, memiliki dua kewarganegaraan. Tindakan itu dimaksudkan utuk menjegal lawan politiknya yang berada di pengasingan.

Pernyataan Hun Sen yang dikeluarkan di laman Facebook-nya, Rabu (6/10/2021), muncul beberapa hari setelah sebuah laporan investigasi surat kabar Inggris, The Guardian, menyebut bahwa dirinya adalah salah satu dari ribuan warga non-Eropa yang mendapatkan paspor Siprus, mengutip data ”Pandora Papers”.

Namun, pengacara pemerintah Kamboja, dalam pernyataannya, Rabu (6/10), mengatakan bahwa laporan The Guardian itu salah. Hun Sen hanya memiliki satu kewarnegaraan, yaitu Kamboja. ”Pengacara pemerintah menyangkal dan mengabaikan cerita Guardian sepenuhnya sebagai tidak benar, tidak berdasar, dan bertentangan dengan kebenaran,” kata mereka dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan itu tidak merinci apakah Hun Sen pernah memegang lebih dari satu kewarganegaraan pada masa lalu atau tidak.

Partai Rakyat Kamboja (CPP) pimpinan Hun Sen telah berkuasa sejak 1979 dan mengendalikan badan legislatif menyusul pembubaran partai oposisi utama tiga tahun lalu karena diduga merencanakan penggulingan pemerintah. Tokoh oposisi yang menolak pembubaran itu ditangkapi dan dipenjara. Sebagian ada yang melarikan diri ke pengasingan dan menerima kewarganegaraan dari negara-negara tempat mereka mendapatkan suaka.

PHOTO BY SADIQ ASYRAF / AFP

Pemimpin oposisi Kamboja di pengasingan, Sam Rainsy, yang memimpin Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP), tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur di Sepang pada 9 November 2019.

Salah satunya adalah Sam Rainsy, tokoh oposisi utama Kamboja sekaligus lawan politik Hun Sen, yang kini menjadi warga negara Perancis. Dalam sebuah proses peradilan in absentia pada Maret 2021, Rainsy dijatuhi hukuman 25 tahun penjara karena diyakini berupaya menggulingkan pemerintahan yang sah. Istri dan beberapa tokoh oposisi lainnya juga dijatuhi hukuman serupa, hukuman penjara berkisar 20-22 tahun.

Sikap berlawanan

Sikap Hun Sen yang meminta amendemen soal kewarganegaraan ganda itu tidak terlepas dari sikapnya beberapa tahun lalu, setelah Amerika Serikat dan Uni Eropa mengancam akan menjatuhkan sanksi, berupa pembekuan aset kroni pemerintah dan keluarganya di luar negeri.

Hun Sen, kala itu, menantang negara-negara Barat untuk membuktikan pernyataannya. ”Lakukan saja sekarang jika Anda cukup berani. Tidak ada gunanya Barat mencoba merebut aset pejabat Kamboja karena mereka tidak akan sebodoh itu untuk menyimpan aset di luar negeri,” katanya.

PHOTO BY TANG CHHIN SOTHY / AFP

Polisi Militer Kamboja berjaga-jaga di depan Bandara Internasional Phnom Penh pada peringatan hari kemerdekaan ke-66 negara itu pada 9 November 2019. Di saat sama, tokoh oposisi Kamboja yang diasingkan Sam Rainsy tiba di Malaysia untuk menggalang dukungan melawan Perdana Menteri Hun Sen.

Akan tetapi, laporan khusus Reuters yang muncul pada Oktober 2019 memperlihatkan orang-orang dekat Hun Sen, mulai dari anggota keluarga, pejabat kepolisian, serta rekan bisnis dan politiknya, memiliki aset di luar negeri dengan nilai puluhan juta dollar AS. Mereka menggunakan aset-aset tersebut untuk membeli kewarganegaraan asing, sebuah praktik yang ditentang Hun Sen karena dinilai tidak patriotik.

Di antara mereka yang telah memperoleh atau mengajukan permohonan paspor Uni Eropa melalui pengaturan penjualan kewarganegaraan di Siprus adalah keponakan Hun Sen dan suaminya yang merupakan kepala polisi nasional Kamboja, pasangan bisnis paling kuat di negara itu yang merupakan teman lama keluarga, dan menteri keuangan sekaligus penasihat lama Hun Sen.

TANG CHHIN SOTHY / AFP

Kem Sokha, mantan pemimpin Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) yang sekarang dibubarkan sedang berbicara kepada media ketika ia meninggalkan kediamannya menuju ke pengadilan kota Phnom Penh untuk disidang pada Rabu (15/1/2020).

Foto-foto di media sosial juga menunjukkan kerabat Hun Sen menikmati gaya hidup Eropa yang mewah. Dengan berperahu di Capri, misalnya, bermain ski di Verbier, dan berpesta di Ibiza. Ini bertentangan dengan citra diri perdana menteri sebagai pemimpin rakyat Kamboja yang rendah hati.

Hun Sen berusia 67 tahun dan telah memerintah Kamboja dengan tangan besi selama lebih dari tiga dekade. Di ASEAN, Hun Sen hanya bisa disaingi oleh Soeharto, mantan Presiden RI yang jatuh pada 1998. Jika Hun Sen mengundurkan diri besok, Vladimir Putin harus memerintah Rusia selama 15 tahun lagi untuk menyamai masa kekuasaannya. (REUTERS)