AS Hapus Utang Lulusan Perguruan Tinggi yang Mengabdi pada Pelayanan Publik
Penghapusan utang itu hanya untuk lulusan perguruan tinggi yang sudah 10 tahun bekerja sebagai guru, tentara, pekerja sosial, pegawai negeri sipil, maupun di sektor layanan publik lainnya.
Oleh
Laraswati Ariadne Anwar
·3 menit baca
WASHINGTON, KAMIS — Amerika Serikat akan memberi pengampunan utang pendidikan tinggi kepada peminjam yang kini bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau di sektor pelayanan masyarakat. Ini merupakan bagian dari pemerintah berusaha meringankan beban masyarakat selama pandemi Covid-19 yang tidak bisa menanggung beban finansial akibat berkurangnya pendapatan.
Demikian diumumkan oleh Menteri Pendidikan AS Miguel Cardona di Washington, Selasa (5/10/2021) siang atau Rabu (6/10/2021) dini hari WIB. ”Pengampunan utang ini hanya untuk lulusan perguruan tinggi yang sudah 10 tahun bekerja sebagai guru, tentara, pekerja sosial, pegawai negeri sipil, maupun di sektor layanan publik lainnya,” ujarnya.
Cardona menjabarkan, syarat pengampunan berlaku bagi semua lulusan perguruan tinggi yang bekerja di sektor-sektor tersebut. Mereka wajib memiliki bukti telah mencicil pembayaran utang selama 120 bulan. Jika mereka bisa memasukkan bukti itu kepada pemerintah federal paling lambat 31 Oktober 2022, sisa utang mereka akan dimaafkan.
Departemen Pendidikan AS mencatat per tahun 2021 total utang pendidikan tinggi mencapai 1,7 triliun dollar AS. Dengan adanya pengampunan ini, mereka memperkirakan langsung memengaruhi 550.000 individu. Perhitungannya, di tahap pertama tahun 2022 akan ada 22.000 orang yang dinilai memenuhi syarat pengampunan utang dengan total nilai 1,7 miliar dollar AS.
Utang pendidikan tinggi merupakan pinjaman yang diambil oleh mahasiswa untuk membiayai kuliah mereka. Pelunasannya dilakukan ketika mahasiswa itu telah lulus kuliah dan bekerja. Skema cicilannya bermacam-macam, ada yang per bulan ataupun per tahun, tergantung dengan jenis program pinjaman yang diambil dan lembaga tempat mereka berutang.
Di AS, sebenarnya pengampunan utang biaya kuliah untuk lulusan perguruan tinggi yang bekerja di sektor layanan masyarakat telah dilakukan sejak tahun 2007. Akan tetapi, program ini dikritik tidak efektif karena birokrasinya berbelit-belit dan banyak persyaratan yang tidak transparan. Selain itu, pengampunan ternyata hanya bagi mereka yang meminjam melalui skema tertentu.
Seperti dilansir dari harian USA Today, mayoritas peminjam dana pendidikan tinggi melakukannya melalui program Pinjaman Pendidikan Keluarga Federal (Federal Family Education Loan/FFEL) atau dari pihak swasta, seperti bank dan perusahaan finansial yang diakui oleh otoritas keuangan setempat. Program FFEL dihentikan pemerintah sejak tahun 2010. Setelah itu, kebanyakan mahasiswa pun meminjam biaya kuliah dari pihak swasta.
Ternyata, meminjam dari jalur FFEL dan swasta tidak diakui untuk pengampunan utang. Pemerintah hanya menerima permohonan dari mereka yang meminjam secara langsung dari lembaga keuangan pemerintah, seperti bank badan usaha milik negara. Akibatnya, 98 persen orang yang melamar untuk pengampunan utang ditolak oleh pemerintah federal. Tercatat hanya 16.000 orang yang sisa utangnya diampuni.
Seth Frotman, Direktur Pusat Perlindungan Mahasiswa Peminjam (Student Borrower Protection Center), memuji langkah yang diambil oleh pemerintahan Presiden Joe Biden ini. Meskipun demikian, masyarakat akan terus memantau dan memastikan pemerintah menempati janji menghapus sisa utang semua pegawai sektor layanan masyarakat yang terbukti taat mencicil selama 120 bulan, terlepas mereka dulu meminjam tidak dari bank milik negara. (AP)