Kejar Penguatan Mandat, Kishida Abaikan Kegiatan di Luar Negeri
Kishida telah mengungkap harapan LDP dan koalisinya bisa mempertahankan kursi mayoritas di parlemen. Dengan demikian, aneka agenda pemerintahannya bisa lancar mendapat persetujuan parlemen.
Oleh
kris mada
·3 menit baca
AFP/DU XIAOYI
Ketua Umum Partai Demokrat Liberal (LDP) Jepang Fumio Kishida selepas terpilih sebagai ketua umum pada 29 September 2021. Dalam sidang paripurna pada 4 Oktober 2021, parlemen Jepang setuju Kishida menjadi Perdana Menteri Jepang.
TOKYO, SELASA — Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berpeluang tidak hadir dalam sejumlah kegiatan di luar negeri pada akhir Oktober hingga pertengahan November 2021. Sebab, Jepang akan menggelar pemilu pada 31 Oktober 2021.
Dalam pernyataan pada Senin (4/10/2021) malam, Kishida mengatakan bahwa pemerintah perlu mendapat mandat baru. ”Penting untuk segera menggelar pemilu,” kata dia sebagaimana dikutip sejumlah media Jepang, seperti Jiji, Kyodonews, dan Asahi Shimbun.
Mandat baru diperlukan antara lain untuk menerapkan langkah penanganan dampak Covid-19 dan pengucuran stimulus baru. Nilai stimulus bisa mencapai beberapa triliun yen. Kishida berharap semua itu lebih mantap dilakukan jika pemilih telah menunjukkan suaranya lewat pemilu. Karena itu, ia akan membubarkan majelis rendah pada pekan kedua Oktober 2021. Selanjutnya, kampanye pemilu akan digelar pada pekan keempat Oktober dan pemungutan suara pada 31 Oktober 2021.
Dengan keputusan itu, Kishida dipastikan tidak akan menghadiri pertemuan para kepala negara anggota G-20 di Roma, Italia, pada 30-31 Oktober 2021. Kishida juga akan melewatkan pertemuan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim di Glasgow, Inggris, pada 1-2 November 2021.
Sejauh ini, ia hanya menyatakan akan hadir di kedua kegiatan itu secara virtual jika memungkinkan. Pernyataan itu mengecilkan peluang ia hadir. Padahal, sebelumnya ia disebut ingin hadir di Roma dan berpeluang datang ke Glasgow.
Jika tidak ke Glasgow, Kishida akan mengikuti Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Pada September 2021, Morrison tidak menjawab tegas kala ditanya akan hadir di Glasgow atau tidak. Morrison beralasan sudah terlalu sering ke luar negeri sepanjang 2021. Selepas dari luar negeri, ia harus mengarantina diri selama beberapa hari. Karantina adalah bagian dari protokol pengendalian Covid-19 di Australia dan banyak negara.
Pernyataan Morrison mengundang kecaman karena Canberra bolak-balik menolak menegaskan komitmen pada perubahan iklim. Australia masih menjadi produsen bahan bakar fosil lewat batubara dan gas alam. Dalam berbagai kesempatan, Morrison dan sejumlah politisi Australia memastikan akan terus menambang batubara dan gas alam.
Kompas
Mural memprotes penambangan batubara terpajang di Melbourne, Australia, pada Maret 2019. Dalam berbagai kesempatan, Australia terus menolak berkomitmen menghentikan produksi dan konsumsi batubara. Australia salah satu penambang utama batubara.
Jepang juga termasuk salah satu penghasil emisi gas alam—penyebab perubahan iklim—terbesar. Jepang menggunakan batubara lebih banyak dari Indonesia. Tokyo masih terus mengimpor batubara dan membangun pembangkit listrik tenaga batubara.
Pemilu
Selama kampanye pemilihan ketua umum Partai Demokratik Liberal (LDP), Kishida tidak pernah secara jelas membahas soal perubahan iklim. Ia lebih fokus pada isu ekonomi dan penanganan Covid-19. Untuk menangani isu itu, Kishida berharap mendapatkan kursi mayoritas dari 465 kursi majelis rendah atau Diet.
Berdasarkan sejumlah jajak pendapat, LDP ditaksir akan kehilangan hingga 30 kursi di pemilu 2021. LDP mungkin hanya akan mendapatkan 245 dari 465 kursi di parlemen hasil pemilu 2021. Dengan hasil itu, LDP tetap bisa membuat pemerintahan sendiri tanpa mitra koalisinya selama ini, yakni Komeito. ”Jika kehilangan 30 kursi, tidak masalah. Kalau kehilangan 40, maka akan jadi masalah serius,” kata pakar pemilu pada Meiji University, Masamichi Ida.
Kishida telah mengungkapkan harapan LDP dan koalisinya bisa mempertahankan kursi mayoritas di parlemen. Dengan demikian, aneka agenda pemerintahannya bisa lancar mendapatkan persetujuan parlemen.
Salah satu yang butuh persetujuan adalah janji menambah subsidi besar-besaran kala utang pemerintah terus melonjak. Jepang merupakan negara dengan rasio utang dibanding produk domestik bruto (PDB) tertinggi. Dengan PBD 5 triliun AS, utang Jepang melebihi 11 triliun dollar AS. (AFP/REUTERS)
