Youtube Blokir Konten-konten Antivaksin

Youtube memblokir informasi palsu atau salah tentang vaksin Covid-19. Termasuk di dalamnya adalah ”influencer” atau aktivis yang mengampanyekan informasi salah tentang vaksin Covid-19.

KOMPAS/BENNY DWI KOESTANTO

Tangkapan layar Youtube yang berisi informasi tentang kebijakan perusahaan berbagi video itu untuk melarang unggahan yang terkait antivaksin secara umum secara global, Sabtu (2/10/2021).

WASHINGTON, KAMIS — Manajemen Youtube menyatakan bakal memblokir semua konten antivaksin, termasuk vaksin Covid-19 dan vaksin flu. Perusahaan video daring milik Alphabet Inc itu juga melarang saluran yang terkait dengan beberapa aktivis antivaksin terkemuka, termasuk Robert F Kennedy Jr, Sherri Tenpenny, dan Joseph Mercola.

Dalam pernyataan yang diunggah melalui blog perusahaan, pihak Youtube menyatakan, cakupan kebijakan blokir diperluas dari kebijakan sebelumnya. Ini, misalnya, mencakup konten dengan informasi salah atau palsu yang berkaitan dengan vaksin yang telah disetujui serta dikonfirmasi aman dan efektif oleh otoritas kesehatan setempat dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Baca juga: Dampak Covid-19, Warga Amerika Kehilangan Tempat Tinggal

Misalnya, unggahan informasi palsu tentang vaksin Covid-19 ataupun vaksin-vaksin lain. Selain itu, blokir akan diterapkan untuk klaim palsu tentang imunisasi rutin untuk penyakit seperti campak dan Hepatitis B. Konten yang diunggah para vloger yang mengklaim bahwa vaksin yang disetujui tidak berfungsi atau salah mengaitkannya dengan efek kesehatan kronis juga bakal diblokir.

Contoh konten yang tidak akan diizinkan di Youtube lewat kebijakan terbaru itu, antara lain, klaim bahwa vaksin flu menyebabkan infertilitas dan klaim vaksin MMR yang melindungi dari campak, gondong, dan rubella dapat menyebabkan autisme. Sejak tahun lalu, Youtube telah menghapus sedikitnya 130.000 unggahan video yang dianggap melanggar kebijakannya terkait informasi vaksin Covid-19.

”Konten yang secara keliru mengatakan bahwa vaksin yang disetujui menyebabkan autisme, kanker, atau infertilitas atau bahwa zat dalam vaksin dapat melacak mereka yang menerimanya akan dihapus. Seperti halnya pembaruan signifikan lainnya, sistem kami akan membutuhkan waktu untuk meningkatkan layanan itu sepenuhnya,” kata Youtube.

AFP/OLIVIER DOULIERY

Dalam ilustrasi foto ini, logo Covid-19 Unemployment Assistance Updates ditampilkan pada telepon pintar di atas aplikasi untuk tunjangan pengangguran pada 8 Mei 2020, di Arlington, Virginia, Amerika Serikat.

Langkah pengetatan konten itu dilakukan menyusul kritik keras pada Youtube dan perusahaan lain, seperti Facebook Inc dan Twitter Inc. Sejumlah pihak menilai raksasa teknologi itu tidak berbuat cukup untuk menghentikan penyebaran informasi salah atau palsu tentang kesehatan di situs mereka.

Penelusuran oleh AFP menemukan bahwa Tenpenny, misalnya, mendukung secara luas gerakan antivaksin, meremehkan masker dan pengujian, serta bahkan menyangkal bahwa Covid-19 itu nyata. Mercola, seorang dokter osteopathic yang berbasis di Florida, menjadi subjyek artikel New York Times berjudul ”Penyebar Misinformasi Daring Virus Korona yang Paling Berpengaruh”. Sementara Robert F Kennedy Jr telah diblokir dari Instagram pada Februari lalu karena menyebarkan informasi yang salah tentang Covid-19 dan vaksin.

Perintah Gedung Putih

Masih terkait kebijakan vaksinasi, dari Washington DC dilaporkan, Gedung Putih mendesak maskapai penerbangan besar AS untuk mewajibkan vaksinasi bagi seluruh kru pesawat dan karyawan perusahaan. Batas waktu terakhir per 8 Desember 2021 tanpa perpanjangan.

AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menerima suntikan vaksin Covid-19 ketiga di Gedung Putih pada 27 September 2021. Gedung Putih dilaporkan mewajibkan perusahaan-perusahaan maskapai besar di AS segera memvaksinasi para pekerjanya hingga tuntas akhir tahun ini.

Sejumlah sumber menyebutkan, koordinator Penanggulangan Covid-19 Gedung Putih, Jeffrey Zients, berbicara dengan pimpinan American Airlines, Delta Air Lines, dan Southwest Airlines pada Kamis (30/9/2021). Gedung Putih memastikan maskapai penerbangan bekerja secepatnya untuk memenuhi protokol kesehatan tersebut sebelum tenggat 8 Desember berakhir.

Beberapa pejabat maskapai telah meminta Gedung Putih untuk menunda aturan yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden bulan lalu. Setidaknya aturan ditunda hingga musim liburan yang sibuk berakhir.

Baca juga: Suntikan Dosis Vaksin Penguat bagi Biden dan Isu Ketimpangan Akses Vaksin

Ketiga maskapai itu secara terpisah mengonfirmasi pertemuan tersebut, tetapi menolak untuk membahas secara spesifik. Zients juga tidak menanggapi permintaan untuk mengomentari panggilan tersebut.

”Perusahaan harus bertindak sekarang untuk melindungi tenaga kerja mereka. Semakin banyak perusahaan yang menjadikan persyaratan vaksin sebagai standar, di semua sektor,” kata Zients pada sebuah pernyataan pers yang digelar pada Jumat (1/10/2021) tanpa secara langsung membahas soal maskapai penerbangan.

Bulan lalu, Biden menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal untuk memenuhi kewajiban vaksinasi karyawan-karyawan mereka. Maskapai penerbangan besar AS memiliki sejumlah perjanjian kerja sama itu dengan pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah dengan Armada Udara Cadangan Sipil (CRAF), yang diaktifkan pada Agustus untuk membantu mengangkut orang-orang yang telah dievakuasi dari Afghanistan untuk mendukung Departemen Pertahanan AS. (AFP/REUTERS/BEN)