Mantan PM Turnbull Ragukan Australia Mampu Rawat Kapal Selam Nuklir
Mantan PM Australia Malcolm Turnbull mempertanyakan kemampuan negaranya merawat kapal selam nuklir tanpa memiliki fasilitas pendukungnya. Keputusan pembatalan itu juga akan merugikan Australia dalam waktu yang lama.
Oleh
Mahdi Muhammad
·3 menit baca
CANBERRA, RABU – Keputusan Pemerintah Australia memilih kapal selam bertenaga nuklir, teknologi yang dikembangkan oleh Amerika Serikat, untuk memperkuat pertahanannya, mulai mendapat gugatan. Salah satunya, dari mantan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull.
Turnbull, yang mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri setelah digulingkan oleh faksi konservatif garis keras dalam kepemimpinan Partai Liberal Australia pada 2018, mempertanyakan kemampuan Australia untuk merawat dan mengelola kapal selam nuklir tersebut.
Di hadapan peserta National Press Club, Rabu (29/9/2021), Turnbull mengatakan, dirinya mendapat masukan dari Departemen Pertahanan bahwa armada pertahanan bertenaga nuklir bukanlah pilihan yang tepat tanpa ada fasilitas nuklir lokal di Australia. Pernyataan Morrison bahwa Australia bisa menjadi negara pertama yang mengoperasikan armada kapal selam bertenaga nuklir tanpa keberadaan industri nuklir sipil atau keahlian nuklir, kata Turnbull, sangat berbeda dengan saran Dephan Australia tiga tahun lalu.
“Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Apakah kredibel untuk memiliki reaktor nuklir hands-off, plug and play berisi uranium tingkat persenjataan dan tidak memeriksanya selama 35 tahun?” kata Turnbull.
Turnbull adalah pengambil kebijakan yang membuat Australia memutuskan membeli 12 kapal selam bertenaga diesel dari Perancis senilai 90 miliar dollar Australia atau sekitar 66 miliar dollar AS pada tahun 2016. Kesepakatan itu dibatalkan oleh Morrison setelah ia bersama Presiden AS Joe Biden dan PM Inggris Boris Johnson sepakat membentuk AUKUS pada 15 September lalu. Morrison memutuskan untuk mengadakan setidaknya delapan kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan AS dan Inggris.
Dalam penjelasannya, Morrison mengatakan bahwa keputusannya bakal menjadi pengubah permainan. Kapal selam buatan AS itu sendiri diklaim oleh Morrison menggunakan reaktor sendiri dan tidak perlu mengisi bahan bakar selama 35 tahun umur kapal. Ia menyebut keputusannya beralih memilih kapal selam bertenaga nuklir dipicu oleh perubahan dinamika di kawasan Asia Pasifik, yang ditandai meningkatnya kekuatan militer China.
Turnbull mengatakan, armada bertenaga nuklir yang tidak dikelola sendiri oleh militer Australia bukanlah pilihan kebijakan yang tepat. “Jika Anda tidak dapat memelihara kapal Anda sendiri, Anda tidak memiliki kendali penuh atas mereka,” ujar Turnbull.
Turnbull, yang menggambarkan dirinya sebagai teman pribadi Presiden Perancis Emmanuel Macron, mengatakan bahwa Morrison seharusnya berdiskusi dengan Perancis dan mengemukakan kekhawatirannya bila kapal selam konvensional tidak akan memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan yang terus berkembang. Sikap Morrison yang secara mendadak memutuskan kontrak kerja sama dinilai merugikan Australia dalam jangka waktu yang lama.
Perancis menuding AS dan Australia telah berkhianat dalam kasus pembatalan kontrak pengadaan kapal selam bertenaga diesel dengan membentuk aliansi trilateral yang dirundingkan secara rahasia. Perancis sempat menarik pulang duta besarnya dari Washington dan Canberra. Paris telah memutuskan menugaskan kembali dubesnya ke AS setelah Presiden AS Joe Biden menelepon Presiden Macron. Namun, belum ada kejelasan soal dubesnya untuk Australia.
"Ini adalah episode yang mengerikan dalam urusan internasional Australia dan konsekuensinya akan merugikan kita untuk waktu yang sangat lama," kata Turnbull.
Mantan Perdana Menteri Paul Keating dan Kevin Rudd, yang memimpin Partai Buruh kiri-tengah, juga telah menjadi pengritik vokal kesepakatan terkait kapal selam bertenaga nuklir itu.
Energi atom adalah masalah yang berat di Australia. Negeri Kanguru ini memiliki reaktor tunggal di Sydney yang membuat isotop nuklir untuk penggunaan medis. Australia melarang pembangunan dan pengembangan reaktor nuklir serta menolak mengekspor uranium ke negara-negara yang akan menggunakannya untuk keperluan militer, termasuk tenaga nuklir. (AP/AFP)