AS Semakin Sulit Bendung Penghentian Layanan Pemerintahan

Pemerintah AS punya waktu sampai 18 Oktober 2021 untuk menemukan cara menambah uang di kas negara. Jika gagal, AS akan kehabisan uang sehingga layanan pemerintahan akan terhenti.

AFP/GETTY IMAGES/KEVIN DIETSCH

Dalam foto pada 23 September 2021 ini, Ketua DPR AS  Nancy Pelosi (baju merah muda) dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen (di kiri Pelosi) di Gedung Capitol, kantor parlemen AS. Pemerintah dan parlemen AS tengah mencari cara agar kas pemerintah AS tidak kosong.

WASHINGTON, KAMIS — Fraksi Demokrat dan Republik di Senat Amerika Serikat setuju menggelar pemungutan suara pada Kamis (30/9/2021). Fokusnya adalah mendanai operasional pemerintahan AS tanpa harus menaikkan pagu utang.

Ketua Fraksi Demokrat Chuck Schumer mengumumkan persetujuan itu pada Rabu (29/9/2021) malam waktu Washington atau Kamis pagi WIB. ”Kami sepakat dengan Republikan, terus mencari penyelesaian untuk mencegah penghentian layanan pemerintahan (shutdown). Kami akan memberi suara besok pagi,” katanya.

Baca juga : Batas Utang, Pemicu Ancaman Kebuntuan Setiap Tahun di Amerika Serikat

Republikan setuju membahas APBN darurat untuk mendanai layanan penting. Republikan menolak pembahasan yang mencakup kenaikan pagu utang.

Mekanisme pengesahan APBN darurat berbeda dengan persetujuan kenaikan pagu utang atau pengesahan APBN biasa.

Pengesahan APBN atau APBN Perubahan, serta pagu utang, butuh sokongan dari sekurangnya 60 senator. Adapun pengesahan APBN darurat hanya perlu dukungan 51 dari 100 senator AS. Kini, Demokrat dan Republikan punya masing-masing 50 senator. Jika terjadi kebuntuan dengan posisi suara 50:50, Wakil Presiden AS yang sekaligus Presiden Senat AS bisa memberi suara.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen telah mengumumkan, kas Pemerintah AS akan kosong paling telat 18 Oktober 2021. Kalau itu terjadi, mayoritas layanan pemerintahan AS akan dihentikan. Sebab, Washington tidak punya uang untuk mendanai operasional pemerintahan.

Untuk mencegah hal itu terjadi, parlemen perlu mengizinkan kenaikan pagu utang agar pemerintah bisa menambah utang lagi. Sampai sekarang, parlemen AS belum menyetujui kenaikan pagu itu. Tanpa kenaikan pagu, AS tidak bisa menambah utang. Padahal, utang menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintahan AS. Utang dipakai untuk operasional pemerintahan dan membayar utang lama.

AFP/OLIVIER DOULIERY

Dalam foto pada 22 September 2021 ini, Ketua Fraksi Republik di Senat Amerika Serikat  Mitch McConnell (dua dari kanan) menjelaskan sikap fraksinya soal wacana menaikkan pagu utang Pemerintah AS. Republikan menolak usulan kenaikan itu.

Dalam 50 tahun terakhir, pemerintahan Republikan telah 49 kali menaikkan pagu utang. Sementara pemerintahan Demokrat menaikkan 29 kali. Salah satu rangkaian utang yang dibuat pemerintahan Republikan terjadi pada 2020 atau di masa kekuasaan Donald Trump. Washington menerbitkan lebih dari 3 triliun surat utang yang sebagian besar diserap oleh bank sentral dan lembaga pengelola jaminan sosial AS. Dengan obligasi itu, pemerintahan Trump mengucurkan stimulus 5,4 triliun dollar AS untuk menangani dampak pandemi Covid-19.

Pemerintahan Joe Biden mengusulkan tambahan subsidi 3,5 triliun dollar AS lagi. Untuk mendanainya, dibutuhkan kenaikan pagu utang dan tarif pajak.

Hambatan

Paket belanja dan kebutuhan pendanaan usulan Biden ditentang, baik oleh Republikan maupun Demokrat. Republikan menentang rencana pendanaan. Ketua Fraksi Republikan di Senat AS Mitch McConnell menegaskan, fraksinya tidak akan mendukung kenaikan pagu. ”Mari memperjelas: dengan presiden dari Demokrat, DPR (dikuasai) Demokrat, dan Senat Demokrat, Demokrat punya semua perangkat untuk menaikan pagu utang. Itu sepenuhnya tanggung jawab mereka. Republikan tidak akan memfasilitasi belanja yang ceroboh dan kebijakan perpajakan partisan,” ujarnya.

Sementara sebagian politisi Demokrat menolak rencana belanja. Dari 50 senator Demokrat, ada Joe Manchin yang menolak usulan belanja 3,5 triliun dollar AS dari pemerintahan Biden. ”Saya tidak bisa mendukung tambahan belanja 3,5 triliun dollar AS kala kita telah membelanjakan 5,4 triliun dollar AS sejak Maret. Kita harus bertanya, harus berapa banyak lagi,” ujarnya.

Baca juga : AS Terancam Gagal Bayar Utang

Tanpa dukungan Manchin, sulit bagi pemerintahan Biden mendapat persetujuan rencana APBN yang di dalamnya termasuk kenaikan pagu utang. Butuh dukungan paling sedikit 60 senator untuk menyetujui kenaikan pagu. Dengan penolakan Manchin, hanya ada 49 senator Demokrat yang mungkin mendukung kenaikan pagu utang dan rencana belanja pemerintahan Biden. Seluruh Republikan jelas menolak mendukung.

Sejumlah pihak telah memperingatkan dampak kegagalan pemerintah menyepakati pagu baru. Goldman Sachs menaksir, 40 persen pembayaran cicilan pokok dan kupon obligasi AS akan tertunda. Dengan kata lain, Pemerintah AS akan gagal bayar utang.

Kegagalan bayar dan penghentian layanan pemerintahan (shutdown) ditaksir bisa menghilangkan hingga 15 triliun dollar AS dari perekonomian AS. Selain itu, 6 juta orang akan kehilangan pekerjaan karena kondisi itu. Penghentian pelayanan dapat terjadi kala Rancangan APBN belum disepakati atau pemerintah kehabisan uang. Hanya militer dan penjaga perbatasan yang beroperasi penuh kala layanan pemerintahan dihentikan.

Sementara sektor lain hanya beroperasi sebagian atau sama sekali berhenti. Sebab, para pegawainya dirumahkan tanpa bayaran dan tidak ada uang untuk mendanai aneka kebutuhan operasional, mulai dari tagihan listrik, internet, hingga pembelian kertas dan tinta. Hal itu berlaku hingga ke kantor perwakilan diplomatik AS di luar negeri.

AFP/GETTY IMAGES/MICHAEL REYNOLDS-POOL

Gedung Capitol, kantor parlemen Amerika Serikat, pada April 2021. Pemerintah dan parlemen AS tengah mencari cara agar kas Pemerintah AS tidak kosong. Yellen telah mengingatkan, Pemerintah AS hanya punya uang untuk operasional sampai 18 Oktober 2021.

Dampak kegagalan bayar, terutama akan dirasakan warga dan badan usaha AS. Sebab, hampir 22 triliun dollar AS dari total utang AS, yang mendekati 29 triliun dollar AS, dipegang oleh warga dan badan usaha atau lembaga di AS. Pemegang terbesar adalah Bank Sentral AS, lembaga jaminan sosial, dan lembaga dana pensiun. Sisanya dipegang perseorangan dan lembaga keuangan swasta. (AFP/REUTERS)