Taliban Ingin Berpidato di PBB untuk Raih Pengakuan Internasional

Taliban ingin mendapatkan pengakuan internasional. Mereka mengajukan surat untuk berpidato di Sidang Ke-76 Majelis Umum PBB dan mengajukan calon utusan khusus mereka untuk PBB.

EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / POOL / AFP

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres berpidato di Sidang Ke-76 Majelis Umum PBB, Selasa (21/9/2021), di New York, Amerika Serikat.

KABUL, RABU — Kelompok Taliban, penguasa baru Afghanistan, berharap bisa berpidato di depan para pemimpin dunia dalam Sidang Ke-76 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, yang dimulai pada Selasa (21/9/2021).  Taliban juga mengajukan Suhail Shaheen, juru bicara perwakilan mereka di Doha, Qatar, sebagai calon Duta Besar Afghanistan untuk PBB.

Menurut Reuters dan AFP, Rabu (22/9) pagi, permintaan dan usulan Taliban disampaikan lewat surat resmi mereka. Surat dikirim Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi kepada Sekjen PBB Antonio Guterres, Senin (20/9), sehari sebelum sesi pertama berlangsung. Muttaqi diharapkan berpidato di hari terakhir sidang Majelis Umum PBB, Senin (27/9).

Surat Taliban itu tidak memerinci apakah Muttaqi ingin melakukan perjalanan ke New York untuk berbicara langsung di depan para pemimpin dunia yang hadir atau mengirimkan rekaman video.

Menurut PBB, di kepala surat Taliban tertulis ”Emirat Islam Afghanistan, Kementerian Luar Negeri”. Disebutkan dalam surat itu bahwa Presiden Afghanistan Ashraf Ghani telah ”digulingkan” pada 15 Agustus 2021 dan saat ini dia telah meninggalkan negara itu. ”Negara-negara di seluruh dunia tidak lagi mengakui dia sebagai presiden,” kata surat itu seperti dilaporkan AFP.

Juru bicara Guterres, Farhan Haq, membenarkan adanya surat Muttaqi. Ghulam Isaczai, Duta Besar Afghanistan di PBB, sangat tidak nyaman dengan surat itu. Apalagi, dalam surat itu, Muttaqi menyebutkan, misi Isaczai sudah berakhir dan dia tidak lagi mewakili Afghanistan. Sementara itu, menurut aturan Majelis Umum, Isaczai tetap menjabat sampai komite kredensial membuat keputusan.

AP PHOTO/MUHAMMAD FAROOQ

Penjabat Menteri Luar Negeri Afghanistan di kabinet interim Taliban, Amir Khan Muttaqi, memberikan konferensi pers di Kabul, Afghanistan, Selasa (14/9/2021).

Sementara itu, juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan, Guterres juga telah menerima surat terpisah dari Isaczai, tertanggal 15 September 2021. Surat itu berisi daftar delegasi Afghanistan. Surat mencantumkan Isaczai sebagai wakil tetap Afghanistan. Surat Muttaqi bertolak belakang dengan surat Isaczai.

”Kedua surat itu telah dikirim oleh sekretariat kepada anggota komite kredensial setelah berkonsultasi dengan kantor Ketua Majelis Umum,” kata Dujarric.

Haq tidak menyinggung surat dari Isaczai. Ia hanya mengatakan, permintaan Taliban, termasuk untuk pos yang diperebutkan itu, telah dikirim ke komite kredensial. Komite itu berisi sembilan anggota, yakni Amerika Serikat, China, Rusia, Bahama, Bhutan, Chili, Namibia, Sierra Leone, dan Swedia.

Komite kredensial dilaporkan tidak mungkin bertemu untuk membahas masalah tersebut, terutama permintaan dan usulan Taliban, sebelum Senin pekan depan. Komite kredensial biasanya bertemu pada setiap Oktober atau November.

Saat itu, komite menilai kredensial semua anggota PBB sebelum menyerahkan laporan mereka untuk mendapat persetujuan dari Majelis Umum. Laporan dan persetujuan itu biasanya dibuat sebelum akhir tahun. Oleh karena itu, masih diragukan bahwa Muttaqi dapat berbicara di depan para pemimpin dunia di forum global itu. Kondisi serupa juga berpengaruh pada pengajuan Shaheen sebagai utusan khusus Afghanistan untuk PBB.

Para diplomat mengatakan, komite dan Majelis Umum biasanya bekerja berdasarkan konsensus tentang kredensial. Ketika pemerintahan Taliban jilid I (1996-2001), utusan Afghanistan untuk PBB dari pemerintahan yang mereka gulingkan tetap menjabat walau Taliban mengusulkan penggantian. Hal itu terjadi setelah komite kredensial menunda keputusannya atas klaim Taliban.

EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / POOL / AFP

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres berpidato pada Sidang Ke-76 Majelis Umum PBB, Selasa (21/9/2021), di New York, Amerika Serikat.

Saat itu, keputusan ditunda ”dengan pemahaman bahwa perwakilan Afghanistan yang terakreditasi untuk PBB akan terus berpartisipasi dalam agenda kerja Majelis Umum”, kata laporan komite. ”Di masa lalu, komite menahan diri untuk tidak membuat keputusan dan malah merujuknya ke Majelis Umum agar mengadakan pemungutan suara,” kata seorang sumber diplomatik.

Upaya Taliban mencalonkan Shaheen sebagai utusan khusus Afghanistan merupakan langkah mereka untuk meraih pengakuan internasional. Jika pengakuan itu diraih, Taliban bisa kembali mengakses aset dan cadangan devisa Afghanistan yang dibekukan di luar negeri. Dana itu sangat diperlukan untuk memulihkan ekonomi Afghanistan yang hancur akibat perang.

Guterres mengatakan, keinginan Taliban meraih pengakuan internasional patut dihargai. Akan tetapi, negara-negara akan terlebih dahulu menilai bagaimana Taliban mewujudkan komitmennya, termasuk janji untuk membangun pemerintahan yang inklusif, menghormati HAM, serta mengakomodasi hak-hak perempuan dan kelompok minoritas di Afghanistan.

Sementara itu, Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ketika berbicara di podium Majelis Umum PBB, mendesak para pemimpin dunia agar tidak mengabaikan Taliban. Qatar memainkan peran penting di Afghanistan setelah penarikan AS.

Thani menekankan perlunya melanjutkan dialog dengan Taliban. Menurut dia, boikot hanya mengarah pada polarisasi dan reaksi, sedangkan dialog dapat membawa hasil yang positif.

EDUARDO MUNOZ/POOL PHOTO VIA AP

Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, berpidato di Sidang Ke-76 Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York, Selasa (21/9/2021).

Sementara itu, pihak Taliban mengatakan bahwa mereka menginginkan pengakuan internasional. Taliban mengatakan, adalah tanggung jawab PBB untuk mengakui pemerintahan mereka dan bagi negara-negara lain untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Taliban.

Sampai saat ini, belum ada negara yang resmi dan terbuka mengakui pemerintahan Taliban. Banyak pihak menyoroti kabinet interim Taliban yang antara lain diisi oleh tokoh-tokoh yang masuk dalam daftar hitam PBB dan daftar teroris AS. Pemerintahan Taliban saat ini juga dinilai masih bersifat eksklusif, sementara dunia menuntut pemerintahan yang inklusif. (REUTERS/AFP/AP)