Uni Eropa Dihadapkan pada Dilema Pengurangan Utang

Penerapan pakta anggaran sesuai aturan di masa normal di Uni Eropa menjadi dilematis. Penerapan pakta anggaran yang ketat akan menyebabkan pengurangan brutal dalam investasi publik.

AP PHOTO/THANASSIS STAVRAKIS

Wisatawan menikmati matahari di pantai Plaka di Pulau Aegean Naxos, Yunani, Jumat, 14 Mei 2021. Yunani meluncurkan musim pariwisatanya pada di tengah persaingan kompetitif di seluruh Mediterania untuk memikat wisatawan yang telah bebas dari kebijakan pembatasan aktivitas pandemi Covid-19.

FRANKFURT, JUMAT — Ada aneka konsekuensi yang harus ditanggung dari sebuah pilihan. Utang publik negara-negara di Zona Euro meningkat karena stimulus ekonomi digeber guna mencegah pandemi Covid-19 menjadi pandemi perekonomian. Kini, ketika muncul seruan pelonggaran aturan anggaran dilema pun terjadi, seiring kinerja ekonomi di 27 negara Eropa mencoba bangkit.

Para menteri keuangan Uni Eropa bertemu pada Jumat (10/9/2021) dan Sabtu (11/9) di Slovenia. Isu tentang anggaran itu dibicarakan dengan hati-hati. Komisi Eropa, eksekutif Uni Eropa yang mengawasi anggaran negara-negara anggota UE, berupaya melakukan yang terbaik. Perkelahian politik dicegah, jangan sampai meluas dan mengganggu kampanye pemilihan umum Jerman yang akan digelar bulan ini. ”Kita harus menemukan aturan yang berbeda, pengembalian (utang) yang berbeda untuk keseimbangan anggaran,” Menteri Keuangan Perancis, Bruno Le Maire, saat dirinya tiba di Slovenia.

Inti masalahnya adalah tentang pakta stabilitas dan pertumbuhan ekonomi UE. Seperangkat aturan tentang belanja anggaran yang mengikat negara-negara anggota—setidaknya di atas kertas—berbunyi bahwa utang publik maksimal hanya 60 persen dari total produk domestik bruto (PDB) setiap negara. Defisit tahunan harus tetap di bawah tiga persen.

Baca Juga: Ekonomi Zona Euro Pulih Lebih Kuat Dibanding AS dan China

Namun, ambang batas soal anggaran itu telah dilanggar oleh banyak negara UE. Beberapa negara anggota bahkan meminta komisi untuk mengusulkan cara menyesuaikan aturan agar lebih dekat ke kenyataan di lapangan. Hal itu bahkan telah diusulkan sebelum pandemi Covid-19.

AFP/MARCO BERTORELLO

Wisatawan berjalan melewati Istana Doge di Venesia, Italia, Kamis (20/5/2021). Pembukaan ekonomi di negara-negara di Eropa diharapkan mendorong pemulihan dari tekanan akibat pandemi Covid-19.

Di 19 negara yang menggunakan mata uang tunggal euro, rata-rata utang mereka diperkirakan mencapai 102 persen dari PDB pada akhir tahun ini. Ada hal yang menambah kekhawatiran soal tingkat besaran utang itu. Negara seperti Perancis dan Belgia termasuk dalam negara dengan tingkat utang besar itu.

Besaran utang mereka terhadap PDB masing-masing diperkirakan akan menembus 120 persen pada tahun ini. Tingkat itu mendekati tingkat utang Yunani dan Italia. Besaran tingkat utang Yunani dan Italia terhadap PDB setiap secara berturut adalah 200 persen dan 160 persen.

Besaran tingkat utang Yunani dan Italia terhadap PDB masing-masing secara berturut adalah 200 persen dan 160 persen.

Penerapan pakta anggaran sesuai aturan di masa normal akan menjadi dilematis saat ini. Penerapan pakta anggaran yang ketat akan menyebabkan pengurangan brutal dalam investasi publik untuk negara-negara ini. Risikonya juga tidak main-main: jatuhnya Eropa ke dalam resesi.

Menghapus aturan batas utang maksimal 60 persen dari PDB adalah hal yang mustahil. Materi yang—diduga—akan didiskusikan para menteri adalah kemungkinan untuk mengurangi seberapa agresif pemerintah harus memotong pengeluaran. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi tumpukan utang.

Namun, sekali lagi hal itu dapat memicu terjadinya ledakan politik. Di sebagian besar negara UE, pengeluaran terbesar adalah untuk program-program sosial. Program dana pensiun, misalnya, menimbulkan lubang terbesar dalam anggaran mereka. Mengurangi utang berarti bakal merugikan pensiunan yang notabene adalah para konstituen.

Namun, negara-negara kaya, Jerman di antaranya, percaya bahwa inilah saatnya bagi mitra mereka untuk mengurangi program kesejahteraan yang sudah ada sejak era pasca-Perang Dunia II. Argumen itu cukup bisa dikesampingkan selama pandemi. Aturan anggaran ditangguhkan sehingga negara-negara UE dapat memilih jalan keluar mereka dari tekanan ekonomi akibat pandemi.

AFP/LOUISA GOULIAMAKI

Warga berlindung di bawah pohon perindang di tepi pantai Pantai Lambiri, Patras, Yunani, saat Helikopter Sikorsky S-64 Skycrane terbang rendah untuk mengisi air saat memadamkan kebaran lahan di dekat kawasan tersebut, Minggu (1/8/2021) waktu setempat.

Ketika kini ekonomi blok itu mulai membaik, perdebatan pun menyeruak kembali. Kompromi yang mungkin adalah dikecualikannya investasi dalam transisi hijau Eropa. Muncul juga usulan untuk memasukkan klausul belanja—terkait program stimulus—sebagai utang.

Baca Juga: Uni Eropa dan ”Brussels Effect”

Pendekatan yang lebih lunak dan pro-pertumbuhan ini didukung oleh Komisaris Urusan Ekonomi UE, Paolo Gentiloni. Muncul juga dukungan dari Bank Sentral Eropa, Perancis, dan lebih banyak negara di selatan Eropa yang memiliki tingkat utang tinggi terhadap PDB. ”Kita harus menganggap ini sebagai respons baru terhadap apa yang terjadi sekarang. Dan apa yang terjadi sekarang adalah pandemi dan transisi iklim,” kata Gentiloni.

Sebaliknya, kubu yang berlawanan—pendukung penghematan—menginginkan UE segera kembali ke aturan anggaran. Kubu pendukung penghematan diantaranya adalah Belanda, Austria, Finlandia, dan Slovakia. ”Keuangan publik yang sehat adalah pilar utama dari keanggotaan UE dan landasan bagi serikat ekonomi dan moneter,” kata mereka dalam sebuah kertas posisi. (AFP)