Iran Desak Jepang Cairkan Dana Teheran yang Dibekukan di Tokyo
Akibat sanksi AS, Iran tidak dapat mencairkan asetnya yang diperkirakan mencapai puluhan milliar dollar AS di bank-bank asing. Aset itu terutama berasal dari ekspor minyak dan gas Teheran.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·4 menit baca
Kompas
Presiden Iran Ebrahim Raisi menyampaikan konferensi pers pertamanya seusai terpilih sebagai Presiden Iran pada 21 Juni 2021. Dalam pertemuannya dengan Menlu Jepang Toshimitsu Motegi di Teheran, Minggu (22/8), Raisi mendesak Jepang melepaskan dana-dana Teheran yang dibekukan di perbankan Jepang.
DUBAI, MINGGU — Presiden Iran Ebrahim Raisi meminta Jepang untuk melepaskan dana milik entitas-entitas Iran yang dibekukan di perbankan Jepang karena sanksi Amerika Serikat. Permintaan itu disampaikan Raisi kepada Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi di tengah kunjungan Motegi ke Teheran awal pekan ini.
Motegi tiba di Teheran pada Minggu (22/8/2021) malam dalam rencana kunjungan dua harinya di negara itu. Kunjungan itu dibayangi serangan terhadap sejumlah kapal tanker di Teluk Oman. Salah satu kapal di antaranya berbendera Jepang.
”Peningkatan hubungan dengan Jepang sangat penting bagi Iran. Setiap penundaan dalam pembukaan blokir aset-aset Iran di bank-bank Jepang tidak dibenarkan,” kata Raisi kepada Motegi, seperti dilaporkan stasiun televisi Pemerintah Iran.
Iran tidak dapat mencairkan asetnya yang diperkirakan mencapai puluhan milliar dollar AS di bank-bank asing. Aset itu terutama berasal dari ekspor minyak dan gas. Di bank-bank Jepang, aset Teheran diperkirakan 3 miliar dollar AS.
Penerapan sanksi AS terhadap sektor perbankan dan energi Iran melatarbelakangi kondisi itu. Sanksi AS itu diberlakukan kembali pada 2018 setelah Washington meninggalkan kesepakatan nuklir Teheran 2015 dengan enam kekuatan dunia.
AP Photo/Ebrahim Noroozi
Presiden Iran Ebrahim Raisi (tengah) berdiri di hadapan para pendukungnya dalam kampanye pemilihan presiden di Teheran, Iran, 29 April 2021 lalu.
Pakta nuklir iran adalah perjanjian program nuklir antara Iran dan lima negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Jerman dan Uni Eropa. Kelima anggota Dewan Keamanan PBB itu meliputi China, Perancis, Rusia, Inggris, dan AS. Pada 14 Juli 2015, perjanjian itu telah disepakati. Namun, pada 8 Mei 2018, Presiden Trump mengumumkan bahwa AS mundur dari perjanjian tersebut. Lantas, AS mengaktifkan kembali sanksi kepada Iran.
Sejak April tahun ini, upaya untuk mengaktifkan kembali pakta nuklir Iran dilakukan. Teheran setuju untuk mengendalikan program nuklirnya. Ini terutama merujuk pada usaha mencari material fisil untuk senjata. Konsesinya, Iran mendapat keringanan sanksi dari AS. Teheran sendiri selama ini selalu membantah mencari senjata nuklir.
Material fisil adalah material yang berguna untuk memperpanjang reaksi berantai nuklir. Dengan kata lain, material ini berfungsi untuk memperbesar daya ledak nuklir.
Putaran keenam pembicaraan tidak langsung antara Teheran dan Washington di Vienna ditunda pada 20 Juni lalu. Penundaan itu terjadi hanya dua hari setelah Raisi yang ulama garis keras Iran itu memenangi pemilihan umum presiden Iran.
Namun, para pejabat Iran dan Barat mengatakan bahwa masih ada kesenjangan kepentingan di antara kedua belah pihak untuk mengaktifkan kembali pakta tersebut. Putaran keenam pembicaraan tidak langsung antara Teheran dan Washington di Vienna ditunda pada 20 Juni lalu. Ini terjadi hanya dua hari setelah Raisi yang dikenal sebagai ulama garis keras Iran memenangi pemilihan umum presiden Iran.
Iran dan enam negara partisipan belum mengumumkan kapan akan melanjutkan negosiasi itu. Raisi, yang telah mengajukan kabinetnya ke parlemen untuk mendapatkan mosi percaya, diperkirakan mengadopsi pendekatan ”garis keras” dalam pembicaraan di Vienna. Hal itu diungkapkan sejumlah sumber di Teheran.
Tidak diperoleh tanggapan Motegi atas permintaan pembukaan akses dana oleh Raisi tersebut. Namun, Motegi mendesak Teheran untuk kembali ke kesepakatan multilateral atas program nuklir Teheran. Hal ini diungkapkan Kementerian Luar Negeri Jepang dalam pernyataan seusai pertemuan Motegi-Raisi, sebagaimana dikutip oleh salah satu media Jepang, Japan Times, Senin (23/8/2021). Kunjungan Motegi yang notabene menjalin hubungan persahabatan dengan Iran sekaligus bersekutu dengan AS itu diharapkan dapat membuka jalan untuk mempromosikan dialog antara Iran dan Barat.
PHOTO BY TOM NICHOLSON / POOL / AFP
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab (kanan) berbincang sambil berjalan dengan Menlu Jepang Toshimitsu Motegi dalam pertemuan bilateral keduanya di sela-sela pertemuan para menlu G-7 di London, Senin (3/5/2021).
Pada jumpa pers setelah bertemu Raisi, Motegi mengatakan kepada wartawan Jepang bahwa selama kunjungannya dia telah membahas situasi di Afghanistan setelah penguasaan Kabul oleh kelompok Taliban. Motegi mengatakan dirinya sepakat dengan posisi Iran, Turki, dan Irak tentang Afghanistan, yakni perlunya bekerja sama untuk menghindari kondisi Afghanistan menjadi ”faktor destabilisasi lebih lanjut” di kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah.
Raisi sendiri, seperti pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, telah mendukung pembicaraan nuklir di Vienna. ”Iran tidak memiliki masalah dengan prinsip negosiasi. Apa pembenaran untuk mempertahankan sanksi AS terhadap Iran?” kata Raisi kepada Motegi seperti dikutip media Pemerintah Iran. Pada 2019, Khamenei menolak untuk membalas pesan yang dibawa Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ke Teheran dari AS yang saat itu yang masih dipimpin Presiden Donald Trump.
Pada pertengahan Juli lalu, AS mengatakan, pihaknya mengizinkan Iran untuk menggunakan dana beku untuk menyelesaikan utang di Korea Selatan (Korsel) dan Jepang. Melalui Departemen Luar Negeri AS, Washington mengaku telah membiarkan perusahaan Jepang dan Korsel menerima pembayaran dari rekening Iran. Dana itu ditargetkan AS untuk membayar ekspor yang dikirim sebelum pemerintahan mantan Trump mulai memberlakukan sanksi terberatnya pada 2019.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dilaporkan telah menandatangani pengabaian sanksi untuk sementara waktu dan telah memperpanjangnya selama 90 hari. Langkah ini dilakukan karena ”transaksi pembayaran terkadang memakan waktu”.
Korsel bersama Jepang yang merupakan dua eksportir teknologi utama dunia itu memegang miliaran dollar aset dari Iran yang telah macet sejak sanksi Trump. Pada April lalu. Korsel mengatakan telah menyelesaikan perselisihan lebih dari 7 miliar dollar AS yang diblokir dari Iran. Jepang, Korsel, dan mitra AS lainnya, terutama India, terpaksa berhenti membeli minyak dari Iran setelah Trump memberlakukan embargo sepihak dengan ancaman menghukum siapa pun yang membeli dari Teheran. (AFP/REUTERS/BEN)
