Inggris Siap Usulkan G-7 Terapkan Sanksi Baru terhadap Taliban
Kelompok tujuh negara kaya alias G-7 akan menggelar pertemuan pada Selasa (24/8/2021). Pemerintah Inggris dalam kesempatan itu akan mengusulkan kepada G-7 untuk menjatuhkan sanksi kepada Taliban.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·3 menit baca
LONDON, MINGGU — Pemerintah Inggris berencana mendorong para pemimpin dunia untuk mempertimbangkan sanksi baru terhadap Taliban. Usulan ini akan disampaikan Perdana Menteri Boris Johnson dalam pertemuannya dengan para pemimpin negara-negara Kelompok Tujuh atau G-7, Selasa (24/8/2021) pekan ini.
Kelompok G-7 mencakup negara-negara kaya dunia, yakni Amerika Serikat (AS), Inggris, Italia, Perancis, Jerman, Jepang, dan Kanada. Inggris yang tahun ini memimpin G-7 mengusulkan pertemuan virtual untuk membahas itu. Usulan ini disampaikan pada Minggu (22/8/2021) atau sepekan setelah Taliban mengambil alih kekuasaan atas Afghanistan di Kota Kabul.
Seorang sumber dari Pemerintah Inggris, menyatakan, Inggris percaya G-7 harus mempertimbangkan sanksi ekonomi dan menahan bantuan bagi Taliban. Hal itu dilakukan karena Taliban melanggar hak asasi manusia dan membiarkan wilayahnya digunakan sebagai suaka bagi militan. Hal senada diungkapkan juga sumber dari kalangan diplomat sebuah negara Barat.
Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada wartawan pada Minggu lalu bahwa Taliban tidak mengambil tindakan apa pun terhadap pasukan AS yang mengendalikan bandara Kabul. Kelompok itu dinilai sebagian besar telah memenuhi janji mereka untuk membiarkan orang Amerika mencapai bandara dengan selamat. Ketika ditanya apakah dia akan mendukung dorongan Inggris untuk sanksi jika Taliban melakukan pelanggaran, Biden berkata, ”Jawabannya adalah ya. Itu tergantung pada perilakunya (Taliban).”
Sangat penting bahwa komunitas internasional bekerja sama untuk memastikan evakuasi yang aman, mencegah krisis kemanusiaan dan mendukung rakyat Afghanistan mengamankan keuntungan dari 20 tahun terakhir. (Boris Johnson)
Taliban menguasai Kabul akhir pekan lalu. Situasi ini membuat warga sipil dan sekutu militer Afghanistan hengkang dari negeri itu untuk menyelamatkan diri. Banyak yang takut akan kembalinya interpretasi keras hukum Islam yang diberlakukan selama pemerintahan Taliban sebelumnya yang berakhir 20 tahun lalu.
”Sangat penting bahwa komunitas internasional bekerja sama untuk memastikan evakuasi yang aman, mencegah krisis kemanusiaan, dan mendukung rakyat Afghanistan mengamankan manfaat yang diraih selama 20 tahun terakhir,” cuit Johnson di Twitter pada Minggu.
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab pertama kali mengangkat usulan sanksi untuk menekan Taliban pada pekan lalu. Meskipun demikian, salah seorang diplomat Barat lainnya menilai sanksi terhadap Taliban tidak mungkin diterapkan segera.
Biden sendiri, yang mendapat kecaman di dalam dan luar negeri karena penanganan penarikan pasukan AS dari Afghanistan, pekan lalu, mengatakan, para pemimpin G-7 akan melakukan pendekatan bersama terhadap Taliban.
Biden dilaporkan telah mengadakan pembicaraan bilateral dengan Johnson, Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Perancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Italia Mario Draghi. Johnson berencana mendorong Biden memperpanjang tenggat 31 Agustus untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan. Menurut laporan sejumlah media Inggris, usulan itu disampaikan agar lebih banyak orang dapat dievakuasi dari Afghanistan.
Masih pada Minggu, Biden mengatakan, militer AS sedang mendiskusikan kemungkinan perpanjangan tenggat itu. Diharapkan langkah itu tidak sampai harus dilakukan. Dia mengatakan Washington akan mempertimbangkan perpanjangan jika diminta oleh G-7 sekaligus bekerja sama dengan negara-negara G-7 dan negara-negara lainnya untuk membantu mengevakuasi warganya.
Sebelumnya, militer AS mengatakan telah memerintahkan pesawat komersial untuk membantu mengevakuasi warga dari Afghanistan. Biden mengatakan dirinya dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan bekerja dengan negara lain untuk menetapkan ”syarat ketat” sebelum mengakui pemerintahan Taliban atau pun kerja sama dengan Taliban. Persyaratan diterapkan mengingat catatan pelanggaran HAM yang dilakukan Taliban selama berkuasa di Afghanistan, 1996-2001.
Dari Kabul dilaporkan, upaya evakuasi warga Inggris dan warga Afghanistan yang memenuhi syarat berlangsung semakin cepat. Hal ini dikatakan Duta Besar Inggris untuk Afghanistan, Laurie Bristow, kepada BBC. Ia mengungkapkan, hampir 6.000 orang diterbangkan dengan penerbangan Inggris sejak 13 Agustus hingga awal pekan ini. Sebanyak 1.000 orang di antaranya telah berangkat dalam waktu 14 jam terakhir hingga Minggu.
Berbicara dari pusat penanganan evakuasi di Kabul, Laurie memuji upaya semua orang yang membantu Inggris. Termasuk dari mereka adalah tentara, diplomat, dan staf pasukan perbatasan. Menurut dia, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, ia sangat bangga dengan apa yang dilakukan warga Inggris terkait dinamika di Afghanistan. (REUTERS/BEN)