Tiga Penyedia Konten di Australia Tuding Facebook Tidak Adil
Tiga perusahaan pembuat konten gaya hidup Australia bersiap memerkarakan Facebook karena dianggap mengambil konten yang dibuatnya tanpa membayar kompensasi. Beberapa pihak menilai ada celah dalam UU Internet dan Media.
Oleh
Mahdi Muhammad
·3 menit baca
AP PHOTO/RICK RYCROFT
Foto halaman depan beberapa surat kabar di Australia tanggal 19 Februari 2021 yang memberitakan soal pertarungan antara industri media di negara itu dengan dua raksasa media sosial, Google dan Facebook.
CANBERRA, KAMIS — Tiga penerbit konten gaya hidup Australia, yaitu Broadsheet Media, Urban List, dan Concrete Playground, menuding bahwa Facebook telah menggunakan artikel yang mereka terbitkan di layanan berita mereka, Facebook News. Kasus terbaru antara industri media dan platform media sosial Facebook itu membuka celah ketidaksempurnaan Undang-Undang Media di Australia.
UU tersebut, antara lain, mengatur kompensasi bagi media yang kontennya dipublikasikan platform media sosial dan perusahaan raksasa digital. Salah satu tujuan terbitnya UU itu adalah untuk mencegah platform media sosial dan perusahaan raksasa digital menampilkan karya jurnalistik tanpa memberikan kompensasi yang memadai bagi media pembuat konten.
Broadsheet Media, Urban List, dan Concrete Playground, tiga situs yang sering menerbitkan berita hiburan, ulasan produk dan sebagainya, mengatakan bahwa setelah UU Media itu disahkan, manajemen ketiganya telah mendekati Facebook Australia untuk mendiskusikan soal kompensasi yang dimaksud dalam peraturan perundangan. Namun, Facebook menjauhkan mereka dan menyebut bahwa konten yang diproduksi ketiganya tidak cocok untuk platform Facebook News.
Sebaliknya, Facebook merekomendasikan ketiganya untuk mengajukan permohonan dana hibah yang tersedia, yaitu sekitar 15 juta dolar Australia atau sekitar 11 juta dollar AS bagi media-media regional dan digital ”Negeri Kanguru” tersebut.
”Mereka mengatakan kepada saya bahwa kami tidak akan disertakan dan (mereka) tidak akan membayarnya. Yang mengejutkan kami, saat kami bangun pada suatu pagi minggu lalu dan semua konten kami ada di sana (di platform Facebook),” kata Nick Shelton, pendiri Broadsheet Media, Kamis (12/8/2021).
Facebook menolak berkomentar langsung tentang ketiga perusahaan tersebut. Perusahaan pengelola media sosial itu mengatakan bahwa Facebook News, agregator berita yang didesain khusus untuk berita-berita terkurasi (currated news), telah menciptakan nilai bagi ruang redaksi dan industri media dengan mengirimkan para pembaca ke situs mereka.
Berdasarkan UU yang baru disahkan itu, Facebook dan Google harus menegosiasikan kesepakatan pembayaran atas keberadaan berita-berita yang dibuat oleh perusahaan media di platform mereka dengan perusahaan media atau melalui arbiter yang ditunjuk. Namun, sebelum melakukan negosiasi, penerbit harus terlebih dahulu membuktikan bahwa kerja mereka memproduksi berita untuk kepentingan publik dan telah didiskualifikasi dengan tidak adil oleh Google atau Facebook.
Kompas
Sebuah disklaimer yang muncul di halaman khusus (fanpage) Biro Meteorologi Australia pada 18 Februari 2021. Akibat perseteruan antara Facebook, Google, dan Pemerintah Australia yang saat itu merencanakan pembuatan peraturan baru tentang internet dan media, Facebook memblokir semua informasi publik yang berasal dari Australia.
Ketiga pengelola situs di Australia itu menyatakan, Facebook menolak untuk memberikan kompensasi bagi mereka. Ketiganya tengah mencari bantuan pemerintah untuk menangani hal itu.
”Jika pada akhirnya kami tidak termasuk dalam perjanjian komersial, mereka benar-benar membutuhkan tongkat. Kami adalah tiga contoh utama penerbit dan bisnis media yang harus dimasukkan sebagai bagian dari kerangka kerja ini,” kata Shelton.
Menurut Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC), ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan media jika ingin tercakup dalam peraturan perundangan itu. Persyaratan tersebut, di antaranya, adalah perusahaan media harus terdaftar pada Otoritas Komunikasi dan Media, yang mendasarkan kriterianya pada perusahaan media dengan kegiatan utama adalah jurnalisme untuk kepentingan publik. Dari tiga perusahaan, baru Urban List yang masuk dalam daftar.
ARSIP MAFINDO
Proporsi lokasi penyebaran hoaks, berdasarkan temuan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) untuk tahun 2019. Facebook menyumbang 718 atau 68,9 persen dari total hoaks yang mencapai 1.042 hoaks.
Sementara Broadsheet Media dan Concrete Playground belum mendaftar. Keduanya menyatakan tengah mencoba bertahan dengan mencari kesepakatan terpisah.
Praktik tak jujur
Tama Leaver, profesor Studi Internet pada Universitas Curtin Australia, berpandangan bahwa sebelum mencapai badan arbitrase, Facebook belum bisa dianggap melanggar hukum. Namun, di sisi lain, dia mengatakan, perlakuan nyata Facebook terhadap ketiga pembuat konten adalah praktik yang sangat buruk, tidak jujur, dan sangat merugikan perusahaan-perusahaan kecil.
ACCC saat ini juga tengah menyelidiki klaim bahwa Facebook menolak melakukan negosiasi kesepakatan lisensi dengan The Conversation, platform yang sering digunakan para ilmuwan untuk menuangkan ide dan gagasannya, tanpa alasan yang jelas. Sementara, Google telah melakukan kesepakatan dengannya.
”Jika Google telah membuat kesepakatan dengan mereka, saya tidak melihat Facebook mempunyai alasan untuk tidak melakukannya,” Rod Sims, Ketua ACCC. (REUTERS)
