Tanpa Tesla, AS Ingin Pacu Penjualan Kendaraan Listrik

Amerika Serikat memacu produksi kendaraan listrik untuk pasar domestik. Saat ini, pangsa pasar kendaraan listrik baru 2 persen dari total penjualan. Targetnya, pangsa pasarnya tumbuh menjadi 50 persen pada 2035.

(AP PHOTO/SUSAN WALSH)

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani surat perintah peningkatan produksi kendaraan listrik setelah berpidato di bagian selatan kompleks Gedung Putih di Washington, Kamis (5/8/2021).

WASHINGTON, JUMAT — Amerika Serikat ingin mengejar Uni Eropa dalam peningkatan penggunaan kendaraan listrik. Washington mau separuh kendaraan baru di pasar domestiknya pada 2030 adalah kendaraan listrik. Ambisi itu dikemas dalam hasrat menandingi China. Anehnya, peluncuran kebijakan itu tidak melibatkan Tesla yang menguasai pasar kendaraan listrik terbesar AS.

Presiden AS Joe Biden mengumumkan ambisi itu pada Kamis (5/8/2021) siang waktu Washington atau Jumat (6/8/2021) dini hari WIB. ”Hari ini saya menandatangani Instruksi Presiden untuk menetapkan 50 persen kendaraan penumpang yang dijual pada 2030 adalah kendaraan listrik,” kata Biden kala bertemu perwakilan manajemen dan serikat pekerja industri otomotif AS.

Baca juga: Perusahaan Otomotif Isyaratkan Beralih Produksi Mobil Listrik Tahun 2030

Gedung Putih hanya mengundang perwakilan manajemen GM, Ford, dan Stellantis dalam acara itu. Padahal, tiga perusahaan itu hanya menguasai tidak sampai 3 persen dari pasar kendaraan listrik baru AS. Bahkan, Stellanatis belum menjual kendaraan listrik di AS.

Pasar terbesar dikuasai Tesla serta sejumlah pabrikan Eropa dan Asia. Keputusan Biden tidak mengundang pabrikan Eropa dan Asia dapat dimaklumi bila alasannya kepentingan memacu industri dalam negeri. Namun, ketidakhadiran Tesla sebagai perusahaan asal AS yang menguasai lebih dari separuh pasar kendaraan listrik AS tentu memicu pertanyaan. Menurut pemimpin Tesla, Elon Musk, perusahaannya tidak diundang Gedung Putih dalam acara terkait kendaraan listrik itu.

AFP/STR/CHINA OUT

Warga mengisi daya untuk kendaraan listriknya di sebuah stasiun layanan pengisian daya di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, China, Senin (14/1/2019). Perkembangan industri dan pasar kendaraan listrik China menjadi salah satu alasan Pemerintah Amerika Serikat berusaha memacu industri kendaraan listrik di AS.

Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, tidak mau menjawab apakah kehadiran serikat pekerja otomotif (UAW) jadi alasan ketidakhadiran Tesla. Selama bertahun-tahun, UAW gagal membentuk perwakilan di pabrik Tesla. Psaki hanya menyatakan bahwa GM, Ford, dan Stellantis paling banyak mempekerjakan anggota UAW dan pekerja industri otomotif lainnya yang tidak bergabung dengan UAW. Ia juga mengatakan, akan ada acara sejenis di masa depan.

Pada kegiatan peluncuran yang diselenggarakan hampir dua pekan itu, beberapa produsen otomotif Eropa mengisyaratkan akan mengurangi atau sama sekali berhenti membuat kendaraan berbahan bakar minyak pada 2035. Uni Eropa membuat kebijakan untuk mendukung peningkatan kendaraan listrik, seperti menaikkan pajak bahan bakar minyak dan menyediakan tempat pengisian ulang daya kendaraan listrik setiap 60 kilometer di jalan tol.

Baca juga: Mobil Listrik Renault Zoe Mulai Diperkenalkan di Indonesia

Saat ini, pangsa pasar kendaraan listrik baru 2 persen dari total penjualan kendaraan baru di AS. Dengan demikian, AS hanya punya 9 tahun untuk meningkatkan pangsa pasar kendaraan listrik menjadi 48 persen pada 2030.

Guna mendukung kebijakan itu, Biden menyiapkan beberapa langkah. Pertama, membatalkan aturan ambang batas emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan pemerintahan Donald Trump. Saat itu, Trump melonggarkan kebijakan penghematan BBM kendaraan yang dikeluarkan Barack Obama untuk memacu industri otomatif.

Penghematan dihitung dengan cara membandingkan jarak tempuh dengan konsumsi BBM kendaraan. Semakin sedikit BBM yang dikonsumsi untuk menempuh jarak yang lebih jauh, semakin baik pula penilaiannya. Mobil-mobil buatan AS dikenal boros BBM karena kapasitas mesin yang besar.

Kompas

Warga mengisi ulang daya kendaraan listrik di halaman parkir Bandara John F Kennedy, New York, Amerika Serikat, 2 April 2021.

Badan Lingkungan Hidup (EPA) AS juga mengusulkan agar emisi gas rumah kaca pada kendaraan baru yang dijual pada 2030 lebih rendah 60 persen dari kendaraan baru yang dijual pada 2020. Sementara emisi dari keseluruhan industri otomotif pada 2030 diharapkan lebih rendah 50 persen dibandingkan pada 2005.

Emisi dari keseluruhan industri otomotif pada 2030 diharapkan lebih rendah 50 persen dibandingkan pada 2005.

Selain soal emisi, pemerintahan Biden juga memberi insentif berupa pembangunan hingga 500.000 tempat pengisian ulang daya kendaraan listrik. Akan disediakan pula kredit hingga 12.500 dollar AS atau Rp 180 juta untuk pembelian kendaraan listrik. Plafon kredit terbesar diberikan kepada konsumen yang mau membeli kendaraan buatan pabrik yang punya serikat pekerja.

Pemerintah AS juga akan mengganti ratusan ribu kendaraan dinasnya dari mobil BBM ke mobil listrik. Belanja besar-besaran itu akan memacu industri otomotif membuat kendaraan listrik.

AFP/GREG BAKER

Warga memanfaatkan stasiun pengisian ulang daya kendaraan listrik di Beijing, China, 11 September 2017.

Seperti dalam berbagai pidatonya, Biden tak lupa menyinggung persaingan AS-China kala membahas kendaraan listrik buatan AS. Seperti pada sektor lain, ia memandang AS tengah bersaing dengan China dan negara lain soal produksi kendaraan listrik.

”Kini, China unggul dan menjadi salah satu pasar kendaraan listrik terbesar dan paling cepat tumbuh. Kunci kendaraan listrik adalah baterai. Kini, 80 persen produksi (baterai) di China. Padahal, China tidak sebaik itu. Bukan karena teknologi baterai China lebih baik dibandingkan yang lain. Ingat, laboratorium, universitas, dan produsen otomotif kita memimpin pengembangan teknologi ini. Karena itu, tidak ada alasan kita tidak bisa mengambil lagi kepemimpinan itu. Kita harus bergerak cepat,” ujarnya.

Pemerintahan Biden menjanjikan subsidi miliaran dollar AS untuk mengembangkan kendaraan listrik. Dasar hukum subsidi tersebar di berbagai peraturan yang disahkan dalam beberapa bulan terakhir. Sebagian dasar hukum secara jelas menyebut persaingan dengan China sebagai alasan subsidi harus diberikan kepada berbagai pihak di AS. (AFP/REUTERS)