Kamera Pengawas, Mata di Seluruh Penjuru Singapura
Sebanyak 90.000 kamera pengawas telah terpasang di seluruh penjuru Singapura. Pemerintah Singapura berencana menambah dua hingga tiga kali lipat kamera baru dari jumlah terpasang saat ini guna meningkatkan pengawasan.
Oleh
Mahdi Muhammad
·3 menit baca
Dua pekan lalu, Pengadilan Singapura memvonis Muhammad Sadiq Syed Kadir (29) pidana penjara selama 12 pekan dan denda 1.000 dolar Singapura karena cara berkendaranya yang sembrono telah membahayakan dan mencelakakan orang lain. Hakim juga mencabut surat izin mengemudi (SIM) milik Sadiq untuk semua jenis kendaraan selama lima tahun.
Dikutip dari laman The Strait Times, Hakim Distrik Marvin Bay yang memimpin sidang pembacaan putusan, mengatakan, "Anda adalah risiko yang terus-menerus bagi pengguna jalan lain karena cara berkendara sepeda motor Anda yang sangat sembrono, tidak aman, serta perilaku kasar yang terus berulang,” kata hakim.
Perilaku berkendara Sadiq yang membahayakan pengguna jalan lainnya itu terekam kamera lalu lintas yang dipasang oleh Kementerian Dalam Negeri Singapura di berbagai sudut Singapura.
Melalui rekaman kamera lalu lintas itu diketahui bahwa tindakan sembrono Sadiq tidak cukup sekali dilakukan melainkan lima kali. Bahkan, ada tindakan Sadiq yang mengakibatkan korban jiwa.
Keberadaan kamera lalu-lintas di Singapura yang berjumlah 90.000 itu tidak hanya merekam kecelakaan lalu lintas. Kamera-kamera yang yang dipasang di berbagai sudut kota itu merekam berbagai kegiatan, termasuk balapan liar di jalanan Singapura yang terkenal mulus dan rata.
Dikutip dari laman Channel News Asia, lomba balap kendaraan bermotor biasanya berlangsung di kawasan Lim Chu Kang, Seletar, atau Tuas. Selain para peserta balap, ikut meramaikan para penggembira. Mereka tidak sekadar melihat balap liar tetapi juga ikut memantau bila ada patroli polisi yang mendekat.
Dari dulu hingga sekarang, balapan liar terus saja terjadi. Padahal, kegiatan ini dekat dengan risiko kecelakaan. Pada 13 Februari 2021, sebuah BMW seri M4, terlibat dalam kecelakaan di Tanjong Pagar. Berdasarkan rekaman kamera lalu lintas, mobil tersebut melaju kencang sebelum kehilangan kontrol. Lima orang tewas dalam kecelakaan itu.
Berdasarkan data otoritas jalan raya Pemerintah Singapura, selama 2018 hingga 2020, sebanyak 31 orang ditangkap dalam empat kasus balapan liar. Kemudian, pada April tahun lalu, seorang pria didakwa melanggar pembatasan Covid-19 setelah menyelenggarakan balapan mobil liar melibatkan lebih dari 50 kendaraan di Tuas South Avenue 4. Semua berkat kamera pengawas.
Salah satu sudut di kawasan Chinatown, Singapura yang lebih sepi dari biasanya karena pandemi Covid-19, Selasa (24/11/2020).Dengan luas tanah sedikit di atas 700 kilometer persegi, Singapura memiliki undang-undang yang ketat didukung mekanisme pengawasan yang ketat pula. Salah satunya adalah alat pengawasannya mencakup lebih dari 90.000 kamera polisi yang sudah dipasang di seluruh penjuru kota.
Kini, pemerintah Singapura kembali berencana untuk menambah kamera pengawas dalam jumlah besar, dua hingga tiga kali lipat dari jumlah terpasang sekarang. Menteri Dalam Negeri Singapura K Shanmugam, di hadapan parlemen, Selasa (3/8), mengatakan, penambahan jumlah kamera itu akan dikerjakan hingga tahun 2030.
Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan hidup bagi warga Singapura. Sebagai salah satu negara teraman di dunia versi jajak pendapat Gallup di 2019, Shanmugam mengatakan, pemerintah Singapura ingin mempertahankan capaian itu, terutama dengan penempatan kamera polisi.
Shanmugam tidak menyembunyikan fakta bahwa keberadaan kamera-kamera tersebut berisiko melanggar privasi warga. Namun, dalam pandangan pemerintah, hal itu menjadi faktor pengubah tatanan dan kebiasaan yang berlaku selama ini.
Kerja aparat keamanan misalnya akan menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengungkap kasus. Berkat jasa kamera pengawas, Shanmugam menambahkan, 4.900 kasus berhasil diselesaikan otoritas keamanan Singapura.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, pertengahan bulan lalu, menyatakan, tindakan pengawasan hanya dapat dibenarkan dalam keadaan yang didefinisikan secara sempit dengan tujuan yang sah.
Misalnya penyelidikan terhadap kejahatan serius dan ancaman keamanan yang serius. Bila teknologi itu digunakan untuk mengganggu privasi warga, Bachelet menyatakan, negara harus menunda penggunaannya. (AFP/REUTERS/MHD)