Meksiko Sambut Dingin Referendum Pengadilan Korupsi Lima Mantan Presiden
Analisis berbagai media lokal menyebutkan, masyarakat Meksiko skeptis dengan referendum saat ini. Mantan presiden ataupun pejabat negara sebenarnya bisa diadili seperti rakyat pada umumnya tanpa perlu referendum.
Oleh
Laraswati Ariadne Anwar
·3 menit baca
AFP/ULISES RUIZ
Seorang perempuan bersiap menggunakan hak suaranya dalam referendum nasional di Guadalajara, Negara Bagian Jalisco, Meksiko, Minggu (1/8/2021).
MEXICO CITY, SENIN — Referendum yang diadakan oleh Pemerintah Meksiko untuk memutuskan apakah lima mantan presiden negara itu harus diadili atas dugaan korupsi ternyata tidak diikuti animo masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat membuat hasil referendum tersebut tidak valid.
Referendum dilakukan pada Minggu (1/8/2021) waktu setempat di seluruh penjuru Meksiko. Berdasarkan undang-undang di Meksiko, hasil referendum dinyatakan sah dan mengikat apabila diikuti oleh minimal 40 persen dari seluruh penduduk yang telah cukup umur untuk mengikuti pemilihan umum. Kenyataannya, hanya 7 persen dari pencoblos yang mengikuti referendum itu.
Inisiatif referendum ini datang dari Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador dan didukung oleh partai politiknya, Morena. Referendum ini menanyakan kepada rakyat: apakah lima mantan presiden harus digugat ke pengadilan terkait dugaan korupsi selama mereka menjadi kepala negara? Kelima mantan presiden itu adalah Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vincente Fox (2000-2006), Felipe Calderon (2006-2012), dan Enrique Pena (2012-2018).
Sejumlah survei dilakukan untuk melihat reaksi masyarakat terhadap gagasan referendum ini, salah satunya oleh surat kabar El Financiero. Terungkap, sebanyak 77 persen responden mendukung langkah agar para mantan presiden itu harus bertanggung jawab di hadapan hukum, tetapi hanya 31 persen responden yang mengatakan mau ikut mencoblos.
AP PHOTO/FERNANDO LLANO
Seorang perempuan mendorong kereta dorong yang dinaiki anaknya melewati poster bergambar foto para mantan presiden Meksiko, yang ingin didorong melalui referendum nasional untuk diadili di Alun-alun Utama Zacalo, Mexico City, Meksiko, 26 Juli 2021.
Analisis berbagai media lokal menyebutkan, masyarakat skeptis dengan referendum ini. Pasalnya, di Meksiko, mantan presiden ataupun pejabat negara bisa diadili seperti rakyat pada umumnya sehingga tidak perlu referendum yang menghabiskan biaya 26,2 juta dollar AS. Lebih penting lagi ialah membuat gugatan resmi terhadap para mantan presiden dan melakukan penyelidikan.
Alasan lain mengenai keengganan masyarakat ialah mereka menganggap referendum ini hanya akal-akalan politik Lopez Obrador dan Partai Morena agar mereka bisa tampil sebagai pahlawan. Partai Morena sebelumnya tidak pernah berada di tampuk kekuasaan sehingga mudah bagi mereka menyalahkan pihak lain karena Morena belum memiliki catatan politik sepanjang partai-partai lain.
Tuduhan pengalihan isu
Di samping itu juga ada kelompok masyarakat yang menilai Lopez Obrador mengadakan referendum sebagai pengalihan isu. Presiden ini sering dikritik masyarakat karena terlalu lunak terhadap kartel-kartel narkoba yang telah berbuat kekerasan, bahkan pembunuhan massal. Selain itu, ia juga dikritik gagal menangani pandemi Covid-19.
Berdasarkan data lembaga pengawasan antikorupsi Transparency International 2020, Meksiko menduduki peringkat ke-124 dari 179. Warga pesimistis pemerintah yang sekarang benar-benar akan melakukan gugatan hukum kepada lima mantan presiden mengingat sistem penegakan hukum negara itu masih digerogoti korupsi.
AFP/MEXICAN PRESIDENCY
Foto yang dikeluarkan oleh kantor Kepresidenan Meksiko ini menunjukkan Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador menyampaikan konferensi pers di Oaxaca, Meksiko, pada Jumat (18/10/2019), sehari setelah terjadi pertempuran besar melawan kartel narkoba di Culiacán, Sinaloa.
”Asas praduga tak bersalah tetap harus dipegang, termasuk kepada lima mantan presiden. Oleh sebab itu, pertanyaan di dalam referendum bukan mengenai apakah rakyat setuju presiden digugat karena korupsi, melainkan apakah rakyat setuju tindakan korupsi harus diadili walaupun dilakukan oleh presiden. Ini pertanyaan dasar yang tidak membutuhkan referendum,” kata Roy Campos, peneliti lembaga kajian politik Consulta Mitofsky.
Menurut dia, terlepas hasil referendum, kemungkinan besar pemerintahan Lopez Obrador tetap akan membuat komite pencari fakta. Namun, soal apakah hasil penyelidikan mereka akan dibawa ke meja hijau masih menjadi pertanyaan berikutnya.
Meskipun demikian, bagi warga yang mengikuti referendum hal itu ternyata tidak terlalu penting. ”Saya tidak berharap banyak pada hasil referendum akan ditindaklanjuti atau tidak. Bagi saya, yang paling penting adanya referendum ini lambang penghentian impunitas oleh rakyat. Masih ada harapan bagi keadilan untuk ditegakkan,” kata Montserrat Rosas (25), pegawai negeri sipil.
AFP/ULISES RUIZ
Seorang pria menanti memberikan suaranya dalam referendum nasional di Guadalajara, Negara Bagian Jalisco, Meksiko, Minggu (1/8/2021).
Seperti dikutip harian Milenio, Sekretaris Jenderal Partai Morena, Citlalli Hernandez, menyalahkan Institut Pemilihan Umum Nasional Meksiko (INE) atas rendahnya partisipasi masyarakat dalam referendum. Ia menuduh INE melakukan sabotase secara sistematis karena lembaga ini diisi orang-orang dengan afiliasi politik pada para presiden yang digugat.
”INE sama sekali tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai referendum ini. Mereka juga hanya mendirikan tempat pemungutan suara yang lebih sedikit dibandingkan ketika pemilu presiden,” tutur Hernandez. (AP/REUTERS)
