Terkait Aksi Protes, AS Tingkatkan Tekanan terhadap Kuba
AS menerapkan sanksi baru untuk meningkatkan tekanan kepada pemerintah Kuba setelah aksi protes bulan lalu di negara pulau di Karibia itu. Washington juga meninjau ulang kebijakan pengiriman uang dari AS ke Kuba.
Oleh
Pascal S Bin Saju
·4 menit baca
CHANDAN KHANNA/AFP
Seorang pengunjuk rasa meneriakkan slogan ketika orang-orang mengusung spanduk "Bebaskan Kuba" dalam pawai yang menyerukan Kebebasan di Kuba, Venezuela dan Nikaragua, di Miami, Sabtu, 31 Juli 2021.
WASHINGTON, MINGGU — Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru kepada polisi nasional Kuba dan dua pemimpinnya. Washington menerapkan sanksi untuk meningkatkan tekanan pada pemerintah komunis Kuba setelah aksi protes bulan lalu di negara pulau di Karibia itu.
Kantor berita AP dan Reuters, Sabtu (31/7/2021), melaporkan, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) di Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Polisi Revolusioner Nasional (PNR) Kuba. Sanksi juga diberikan kepada Direktur PNR Oscar Callejas Valcarce dan wakilnya, Eddie Sierra Arias.
PNR adalah badan di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri Kuba dan menjadi subyek sorotan pemerintahan Presiden Donald Trump, awal Januari lalu. Sanksi terbaru oleh pemerintahan Presiden Joe Biden merupakan respons atas tindakan keras Havana terhadap para pengunjuk rasa damai pada Juli lalu.
Sementara itu, warga Kuba-Amerika di Miami, Florida, Sabtu, berpawai untuk mendukungan gerakan warga Kuba-Amerika di Kuba dan rakyat Kuba. Mereka mengusung spanduk ”Bebaskan Kuba” dalam pawai yang menyerukan kebebasan di Kuba, Venezuela, dan Nikaragua.
Aksi protes di Kuba pada Juli lalu meletus di tengah krisis ekonomi terburuk sejak runtuhnya Uni Soviet, sekutu lama Kuba, dan rekor lonjakan infeksi Covid-19. Ribuan orang marah dan turun ke jalan di Havana dan kota-kota lain di Kuba untuk memprotes kekurangan bahan pokok, pembatasan kebebasan sipil, dan buruknya penanganan pandemi oleh pihak berwenang.
”Kami mendengar seruan kebebasan datang dari pulau itu. AS mengambil tindakan bersama untuk mendukung perjuangan rakyat Kuba,” kata Presiden Joe Biden pada pertemuan Gedung Putih dengan warga Kuba-Amerika di Washington DC, akhir pekan kemarin.
Pertemuan itu dihadiri Yotuel Romero, salah satu penulis lagu ”Patria y vida!” yang telah menjadi semacam lagu mars bagi aksi protes. Hadir juga L Felice Gorordo, CEO eMerge Americas; Ana Sofía Peláez, pendiri Miami Freedom Project; mantan Wali Kota Miami Manny Díaz; dan Senator Robert Menendez, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS.
MATIAS J. OCNER/MIAMI HERALD VIA AP
Seorang anak perempuan, Sol Diaz (7), menghadiri rapat umum di Bayfront Park di pusat kota Miami, AS, Sabtu, 31 Juli 2021. Rapat umum itu diadakan sebagai bentuk solidaritas dengan aksi protes anti-pemerintah yang terjadi di Kuba, 11 Juli lalu.
Pemerintahan Biden juga sedang mempertimbangkan opsi-opsi tambahan, termasuk menyediakan akses internet nirkabel ke Kuba. Akses internet adalah masalah sensitif di Kuba. Pada hari-hari sebelum protes yang dimulai 11 Juli lalu, ada seruan di media sosial untuk demonstrasi antipemerintah. Havana pun menutup akses internet, terutama Twitter, di negara itu.
Beberapa pemimpin AS, termasuk Gubernur Florida Ron DeSantis, mengatakan, Gedung Putih harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan layanan internet di Kuba agar tetap terjamin. Langkah darurat yang bisa diambil adalah menggunakan balon sebagai titik akses Wi-Fi bagi penduduk.
Washington juga membentuk kelompok kerja yang bertugas meninjau kembali kebijakan pengiriman uang AS ke Kuba dan memastikan uang diterima oleh keluarga Kuba-Amerika di Kuba tanpa dipotong pemerintahan Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel. Langkah itu berdasarkan usulan para pendukung perdagangan AS-Kuba, tetapi tetap perlu persetujuan Havana.
Dalam pertemuan di Gedung Putih itu, Biden juga berjanji menambahkan lebih banyak sanksi lagi ke Havana. ”Akan ada lebih banyak (sanksi) lagi. Kecuali terjadi beberapa perubahan drastis di Kuba, yang tidak saya antisipasi,” kata Biden. ”AS mengambil tindakan bersama untuk mendukung perjuangan rakyat Kuba.”
Pertemuan itu terjadi hampir tiga minggu setelah protes yang dimulai 11 Juli 2021. Dalam demonstrasi langka, protes pertama sejak 1990-an, itu ada ribuan orang turun ke jalan di Havana dan kota lain Kuba.
Rezim Komunis Kuba mengerahkan PNR untuk menyerang massa pengunjuk rasa, kata Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan. Dalam foto dan video yang beredar tampak polisi menyerang dan menangkap pengunjuk rasa di Havana, termasuk anggota ”Movement of July 11 Mothers”.
Di Camagüey, seorang imam Katolik dipukuli dan ditangkap oleh PNR saat dia membela pengunjuk rasa, menurut Departemen Keuangan AS. Petugas PNR juga memukul sekelompok pengunjuk rasa damai, termasuk beberapa anak di bawah umur. Ada juga kejadian yang didokumentasikan saat PNR menggunakan pentungan untuk membubarkan protes damai di seluruh Kuba.
”Departemen Keuangan akan terus menunjuk dan menyebut nama mereka yang memfasilitasi keterlibatan rezim Kuba dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius,” kata Andrea Gacki, Direktur OFAC.
Menurut Gacki, sanksi yang diberikan kepada PNR dan dua pemimpinnya itu untuk meminta pertanggungjawaban mereka karena telah menekan seruan rakyat Kuba yang menuntut kebebasan dan penghormatan terhadap HAM.
AP/Marta Lavandier
Masyarakat Amerika-Kuba menilai kondisi Kuba saat ini berada di dasar jurang keterpurukan dalam berbagai bidang kehidupan dan harus segera diselamatkan. Aksi protes di Kuba pecah pada 11 Juli 2021 dan berlangsung beberapa hari untuk memprotes berbagai kebijakan yang tidak prorakyat.
Pekan lalu, Washington mengumumkan sanksi terhadap Menteri Angkatan Bersenjata Kuba lvaro López Miera dan Brigade Khusus Kementerian Dalam Negeri, yang dikenal sebagai ”baret hitam”, karena berpartisipasi dalam penangkapan para pengunjuk rasa. Organisasi internasional telah mengkritik keras pemerintah Kuba.
Kadang-kadang, aksi protes di Kuba ini berubah menjadi vandalisme dengan penjarahan, perampokan, dan konfrontasi dengan polisi. Para simpatisan pemerintah juga turun ke jalan untuk membela penguasa dan revolusi. Sejauh ini tidak jelas berapa banyak orang ditahan meskipun otoritas kehakiman mengatakan ada 19 persidangan yang menyeret 59 tersangka.
Alejandro Ortiz (32), warga Kuba yang pindah ke Miami, AS, mengatakan, tanggapan Biden terhadap pemerintah Kuba seusai aksi protes itu terlalu lambat. ”Saya melihat sikap yang sedikit pasif,” katanya. ”Dia harus lebih cepat dan lebih tegas dalam tindakannya.” (AP/REUTERS)
