Mobilitas bagi yang Sudah Divaksin, Pembatasan untuk Mereka yang Belum
Sejumlah negara mulai menerapkan kebijakan mobilitas selektif. Bagi yang telah divaksinasi, mereka mendapatkan kelonggaran mobilitas sosial. Bagi yang belum divaksinasi, mobilitas sosialnya amat terbatas.
Oleh
kris mada
·5 menit baca
BANDAR AL-JALOUD / VARIOUS SOURCES / AFP
Kepala negara Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulazziz al Saud menerima vaksin Covid-19 dosis pertama pada 8 Januari 2021 di Riyadh. Mulai Agustus 2021, Riyadh melarang siapa pun masuk ke tempat umum jika belum divaksinasi. Bahkan, masuk masjid pun dilarang jika belum divaksinasi.
KUWAIT, RABU - Sejumlah negara mulai menerapkan mobilitas selektif bagi warganya. Bagi mereka yang sudah divaksin, pemerintah memberikan ruang mobilitas sosial yang lebih longgar. Sementara bagi yang belum, pemerintah membatasi ketat atau bahkan melarang mobilitas sosialnya.
Kebijakan ini antara lain mulai diterapkan pemerintah di negara-negara Arab. Pemerintah Kuwait misalnya, pada Selasa (27/7/2021) siang waktu setempat atau Rabu dini hari WIB, mengumumkan, hanya orang yang sudah divaksin yang boleh pergi ke luar negeri. Kebijakan yang berlaku per 1 Agustus 2021 ini hanya dikecualikan bagi warga berusia di bawah 16 tahun, perempuan hamil, dan orang yang secara medis tidak bisa divaksin.
Keterangan tidak dapat divaksin harus dikeluarkan oleh lembaga di bawah Kementerian Kesehatan. Warga yang belum divaksinasi tetapi layak dan berencana ke luar negeri, diberi waktu beberapa hari mendapat vaksin.
Sementara warga yang belum divaksin hanya boleh ke pasar tertentu, toko obat, dan beberapa lokasi penyedia kebutuhan pokok. Tempat-tempat di luar itu, terlarang.
Kebijakan itu bagian dari upaya Kuwait memacu vaksinasi sekaligus mengendalikan penularan Covid-19. Dari 4,8 juta penduduk, belum sampai 30 persen menerima vaksinasi lengkap. Adapun yang telah menerima satu dosis, realisasinya 75 persen. Kuwait telah memulai vaksinasi sejak akhir Desember 2020 dengan menggunakan Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan J&J.
Menara Kuwait diterangi dengan warna merah di Kota Kuwait untuk merayakan misi penyelidikan "Hope" Uni Emirat Arab ke Mars, 9 Februari 2021. (Photo by YASSER AL-ZAYYAT / AFP)Kebijakan serupa juga diterapkan Arab Saudi. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Senin (26/7/2021), mengumumkan larangan bagi warga yang belum divaksin mengunjungi fasilitas pemerintah, menghadiri kegiatan di luar rumah, dan menggunakan angkutan umum.
Berbeda dari Kuwait, Pemerintah Arab Saudi sama sekali tidak memberi pengecualian kepada orang yang belum divaksinasi untuk menghadiri kegiatan terkait ekonomi, perdagangan, budaya, dan hiburan. Larangan juga berlaku untuk fasilitas yang dikelola swasta. Pegawai sekali pun dilarang masuk kantor jika belum divaksinasi.
Aturan ini juga berlaku di masjid. Siapa pun dilarang masuk masjid jika belum divaksinasi. Ketentuan ini berlaku lebih ketat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
Pemerintah Arab Saudi juga hanya mengizinkan orang yang sudah divaksinasi untuk mengikuti umrah dan haji. Bagi mereka yang belum divaksin, dengan alasan apa pun, termasuk kesehatan, pemerintah tidak akan memberikan izin mengikuti haji dan umrah. Ketentuan ini berlaku bagi warga maupun pendatang.
Pemerintah Arab Saudi juga mengumumkan, mulai 9 Agustus 2021, perjalanan ke luar negeri hanya diizinkan bagi yang telah mendapat vaksinasi dosis lengkap. Itu pun untuk sejumlah negara tertentu yang dianggap memiliki risiko rendah. Bagi warga yang kedapatan nekat mengunjungi beberapa wilayah berisiko tinggi di luar negeri akan dilarang ke luar negeri selama tiga tahun.
Seperti Kuwait, Arab Saudi menggunakan vaksin buatan Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan J&J. Riyadh juga mengakui vaksin buatan produsen China yakni Sinovac dan Sinopharm.
Polisi memastikan jemaah taat menjalankan jaga jarak saat tawaf di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi dalam ibadah Umrah Minggu (30/5/2021).
Pembatasan gerak bagi yang belum divaksinasi juga diberlakukan di Abu Dhabi. Di ibu kota negara Uni Emirat Arab (UEA) itu, 93 persen penduduk sudah divaksinasi. Sementara di seluruh UEA, 83 persen penduduk telah divaksinasi.
Mereka yang belum divaksinasi dilarang masuk ke tempat-tempat umum seperti restoran, pasar, perkantoran. Layanan publik dan komersial pun tidak akan diberikan kepada mereka.
Di Dubai, daerah lain di UEA, belum ada larangan sejenis secara meluas. Meski demikian, beberapa lokasi di Dubai mewajibkan pengunjung menunjukkan sertifikat vaksin. Jika tidak punya, pengunjung dilarang masuk.
UEA menggunakan beberapa jenis vaksin. Selain Sinophram, UEA juga menggunakan vaksin buatan Pfizer, Moderna, J&J, dan AstraZeneca. Bahkan, UEA akan memproduksi vaksin Sinopharm.(AFP/REUTERS/RAZ)
Jemaah melakukan tawaf saat menjalankan ibadah umrah di Masjidil Haram, Kota Suci Mekkah, Arab Saudi, Minggu (30/5/2021).
Beberapa negara di Eropa juga mulai menerapkan kebijakan mobilitas selektif. Di antaranya adalah Italia, Jerman, dan Perancis. Uni Eropa (UE) juga telah mulai menyiapkan mekanisme paspor vaksin bagi pelawat dari luar negeri. Siapa pun dilarang masuk UE jika tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin.
Italia misalnya, negara ini mulai mengetatkan pembatasan bagi yang belum divaksin Dengan sedikitnya 50 persen populasi berusia di atas 12 tahun telah divaksinasi, Pemerintah Italia tengah membahas larangan makan di restoran dan minum di kedai bagi siapa pun yang belum divaksin. Mereka yang belum divaksin juga dilarang masuk tempat kebugaran, stadion, bioskop, dan kolam renang umum. Pengguna angkutan umum lintas daerah juga diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksin.
Italia menjadi pusat pandemi pada 2020. Oleh karena itu, Roma berusaha keras mencegah infeksi Covid-19 kembali meluas. Larangan masuk tempat umum bagi yang belum divaksinasi menjadi salah satu caranya.
Kewajiban menunjukkan sertifikat vaksin untuk masuk restoran dan kedai minum juga diberlakukan di Perancis. Presiden Perancis, Emmanuel Macron, menyebut, upaya itu untuk mendorong vaksinasi yang teruji mengurangi angka kesakitan dan kematian. Sedikitnya 60 persen dari seluruh populasi Perancis telah divaksinasi.
Macron mengatakan, vaksininasi tidak akan diwajibkan. Meski demikian, Paris akan terus membuat aneka kebijakan untuk mendorong vaksinasi. Larangan masuk restoran dan kedai minum bagi yang belum divaksinasi menjadi bagian dari dorongan itu.
AFP/BERTRAND GUAY
Antrean para pengunjung saat mereka tiba untuk mengunjungi Menara Eiffel di Paris, Perancis, Jumat (16/7/2021). Menara Eiffel dibuka kembali untuk pengunjung setelah sembilan bulan ditutup akibat pandemi Covid-19.
Sementara di China, beberapa pemerintah daerah sama sekali melarang warga keluar rumah jika belum divaksin. Pemerintah punya mekanisme pengawasan untuk memastikan ketentuan itu dipatuhi.
Larangan pergerakan di China termasuk yang terkeras dibandingkan negara lain. Meski diprotes sebagian pihak, sejumlah provinsi di China tetap memberlakukan kebijakan itu. China telah menyuntikkan 1,5 miliar dosis vaksin. Meski demikian, baru 225 juta dari 1,19 miliar penduduknya mendapat dosis lengkap.
Beijing menggunakan beberapa produk dalam negeri seperti Sinovac, Sinopharm, dan CanSino. Dengan menggunakan produksi dalam negeri, China menjadi negara terbesar untuk jumlah vaksinasi total. (AFP/REUTERS/RAZ)
