Dongkrak Citra dan Siapkan Pemilu, Modi Bongkar Kabinet
Perdana Menteri India Narendra Modi merombak kabinet besar-besaran. Tujuannya untuk menaikkan citranya yang anjlok gara-gara buruknya penanggulangan pandemi Covid-19 sekaligus persiapan pemilu negara bagian 2022.
Oleh
kris mada
·5 menit baca
ISTANA PRESIDEN INDIA VIA AP
Para anggota kabinet India selepas dilantik Presiden India Ram Nath Kovind, Rabu (7/7/2021), di New Delhi, India. Dari 52 orang, kini kabinet beranggota 77 orang yang terdiri dari 30 menteri kabinet, 2 menteri pada kantor perdana menteri, dan 45 menteri muda.
NEW DELHI, KAMIS — Di tengah kritik terhadap penanggulangan pandemi Covid-19 dan menjelang pemilu negara bagian, Perdana Menteri India Narendra Modi merombak besar-besaran kabinet. Dari 52 orang, kini anggota kabinet India menjadi 77 orang yang terdiri dari 30 menteri kabinet, 2 menteri pada kantor perdana menteri, dan 45 menteri muda.
Para menteri dan menteri muda di kabinet baru mulai bekerja pada Kamis (8/7/2021). Mereka dilantik Presiden India Ram Nath Kovind, Rabu (7/7/2021), di New Delhi, India. Dari 77 anggota kabinet, 36 merupakan wajah baru. Sementara tujuh menteri muda sebelum kabinet dirombak kini menjadi menteri kabinet.
Di antara menteri muda yang naik jabatan adalah Mansukh Mandaviya. Menteri Muda Pupuk dan Kimia itu kini merangkap jabatan sebagai Menteri Kesehatan (Menkes). Ia juga merangkap sebagai anggota majelis tinggi di parlemen India, Rajya Sabha, dari daerah pemilihan Gujarat. Di sejumlah negara dengan sistem parlementer seperti India, lazim anggota parlemen merangkap jabatan sebagai menteri.
Beberapa jam menjelang pengumuman perombakan kabinet, Vardhan bersama 5 menteri dan 6 menteri muda mengundurkan diri. Mereka, antara lain, adalah Menteri Hukum dan Teknologi Informatika Ravi Shankar Prasad, Menteri Lingkungan Prakash Javdekar, Menteri Pendidikan Ramesh Pokhriyal Nishank, serta Menteri Tenaga Kerja Santosh Gangwar.
Kompas
Awak ambulans beristirahat di Guwahati, India, pada 25 Juni 2021. Sistem kesehatan India kewalahan akibat lonjakan pengidap Covid-19. Angka kematian melonjak sampai pusat kremasi kesulitan melayani pembakaran jenazah. Sejumlah pusat kremasi sampai menghentikan layanan karena tungkunya meleleh gara-gara dipakai nyaris tanpa berhenti.
Gangwar dinilai gagal mengurus jutaan tenaga kerja yang menganggur selama pembatasan gerak di India. Adapun Prasad menjadi sorotan karena bertikai dengan sejumlah perusahaan teknologi dan media sosial asing.
Prasad mendesak perusahaan-perusahaan mematuhi hukum India. Sementara perusahaan-perusahaan itu menolak karena permintaan itu merupakan ancaman terhadap kebebasan berpendapat sekaligus merupakan sensor pemerintah.
Pergantian Menkes menjadi sasaran kritik pemimpin oposisi sekaligus Ketua Partai Kongres, Rahul Gandhi. ”Sekarang, apakah artinya tidak akan ada kesulitan vaksinasi lagi?” ujarnya sebagaimana dikutip media India, seperti India Today, TheTimes of India, dan The Indian Express.
Selama ini, Gandhi bolak-balik memprotes penangangan pandemi di India. Salah satunya adalah lambannya vaksinasi. Meski menjadi pabrik vaksin terbesar di bumi, India belum kunjung menuntaskan vaksinasi untuk 1,3 miliar jiwa penduduknya. Padahal, pemerintah sudah melarang ekspor vaksin sampai seluruh penduduk India divaksinasi.
Kritik juga menyasar tingginya lonjakan infeksi dan angka kematian akibat Covid-19. Akibatnya, India menjadi pusat pandemi di Asia. Seluruh kritik tersebut terutama tertuju pada Modi dan Vardhan.
Pada Maret-Mei 2021, sistem kesehatan India kewalahan akibat lonjakan pengidap Covid-19. Angka kematian melonjak sampai pusat kremasi kesulitan melayani pembakaran jenazah. Sejumlah pusat kremasi sampai menghentikan layanan karena tungkunya meleleh gara-gara dipakai nyaris tanpa henti.
AFP/JEWEL SAMAD
Anggota keluarga dan kerabat membawa jenazah korban yang meninggal karena Covid-19 di tengah pembakaran kayu bakar korban lain di tempat kremasi di New Delhi, India, Senin (26/4/2021).
Perombakan kabinet tersebut merupakan yang pertama kali sejak Modi menang pemilihan umum (pemilu) pada 2019. Perombakan tidak hanya wujud tanggapan Modi terhadap kritik, tetapi juga mencerminkan persiapan Bharatiya Janata Party (BJP), partai pengusung Modi, menghadapi pemilu negara bagian pada 2022 dan pemilu Rajya Sabha. Dari 80 kursi di Rajya Sabha atau majelis tinggi India, 70 kursi akan diperebutkan lewat pemilu 2022.
Penguasaan pemerintah negara bagian penting untuk kemenangan di pemilu federal. Karena itu, sebagaimana dilaporkan sejumlah media India, seperti India Today, The Times of India, dan The Hindu, pemilu negara bagian mendapat perhatian dalam perombakan kabinet kali ini.
Kala membentuk kabinet pada 2019, Modi menggandeng empat partai, yakni Shiv Sena, Shiromani Akali Dal, Lok Janshakti Party (LJP), dan Republican Party of India (Athawale). Belakangan, Shiv Sena dan Dal keluar dari koalisi Modi, lalu bergabung dengan oposisi pimpinan Partai Kongres.
Sementara LJP limbung setelah pendirinya, Ram Vilas Paswan, meninggal pada 2020. Sebelum meninggal, Paswan menjadi Menteri Urusan Konsumen dan Distribusi Pangan di kabinet Modi.
Dalam perombakan kabinet, Modi menggaet kembali anggota koalisi yang keluar tersebut. Modi juga memberi perhatian pada pemilu negara bagian. Ada tujuh negara bagian akan menggelar pemilu pada 2022, salah satunya Uttar Pradesh.
Negara bagian itu penting karena 80 dari 543 kursi Lok Sabha atau majelis rendah India dan 32 kursi Rajya Sabha diisi dari Uttar Pradesh. Tidak ada negara bagian dengan daerah pemilihan untuk pemilihan umum nasional sebanyak Uttar Pradesh.
Kini, BJP menjadi pemerintah di Uttar Pradesh. Untuk mempertahankan posisi itu di pemilu 2022, Modi menambah menteri dari daerah tersebut dalam perombakan kabinet kali ini, dari 7 orang menjadi 15 orang. Para menteri dari Uttar Pradesh mewakili 80 persen populasi di negara bagian itu.
Modi juga memberi perhatian pada Maharashtra yang punya 48 kursi di Lok Sabha atau kedua terbanyak setelah Uttar Pradesh. Pada 2019, koalisi BJP-Shiv Sena menang pemilu di daerah itu. Koalisi ini retak dan gagal membentuk pemerintahan. Shiv Sena lantas menggandeng Partai Kongres dan sejumlah partai lain lalu membentuk pemerintahan di Maharashtra. Petinggi Shiv Sena, Narayan Rane, diberi jatah Menteri Usaha Kecil Menengah.
Selain di India, perombakan kabinet juga terjadi di Malaysia. Pada Rabu, PM Malaysia Muhyiddin Yasin menaikkan jabatan Ismail Sabri dari Menteri Koordinator Keamanan menjadi Wakil PM. Kursi yang ditinggalkan Sabri kini diisi Hishamuddin Hussein, yang sekaligus menjadi Menteri Luar Negeri Malaysia.
Sayangnya, promosi dua anggota UMNO itu tidak membuat UMNO senang. Beberapa jam selepas pengumuman promosi, Majelis Tinggi UMNO mengumumkan penarikan dukungan pada koalisi Perikatan Nasional yang menyokong pemerintahan Muhyiddin.
UMNO punya 38 anggota parlemen. Sayangnya, sejumlah anggota UMNO menolak menyokong penuh keputusan majelis tinggi itu. Pada Kamis, Ismail dan Hishammuddin tetap hadir di kantor PM.
MALAYSIA HEALTH MINISTRY VIA AP
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menerima dosis pertama vaksin Covid-19 produksi Pfizer-BioNTech di sebuah klinik di Putrajaya, Malaysia, Rabu (24/2/2021). Malaysia memulai program vaksinasi secara nasional setelah menerima 312.390 dosis vaksin Covid-19.
Meski UMNO tidak kompak, jumlah dukungan PN di parlemen menjadi tidak pasti. Sebelum pengumuman UMNO, PN punya 111 dari 220 kursi di parlemen sekarang. Parlemen sebenarnya punya 222 kursi. Akan tetapi, dua anggota parlemen meninggal pada 2020 sehingga tinggal 220 orang.
Meski UMNO telah menarik dukungan, Muhyiddin belum terguling. Ada beberapa cara PM terguling di Malaysia. Pertama, PM mengundurkan diri kala mengakui kekurangan dukungan di parlemen. Kedua, ada politisi yang bisa meyakinkan Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVI bahwa dirinya mendapat sokongan mayoritas di parlemen sehingga raja menggunakan hak prerogatifnya untuk menunjuk PM.
Cara ketiga adalah PM mendapat mosi tidak percaya di sidang parlemen dan pendukung mosi lebih dari 112 orang. Untuk mengajukan mosi, parlemen perlu bersidang. Sejak beberapa bulan lalu, meski raja dan kubu oposisi telah meminta berulang kali, parlemen Malaysia belum kunjung bersidang.
Dalam berbagai kesempatan, raja menolak pemilu digelar selama pandemi belum tertangani. Sementara UMNO berkeras pemilu harus segera digelar. (AFP/REUTERS/RAZ)
