Isu Perdagangan Orang di Negeri Jiran

Pemerintah AS merilis laporan penanganan tindak perdagangan orang di berbagai negara. Malaysia disorot setelah turun ke peringkat terburuk bersama 16 negara lain.

AP PHOTO/VINCENT THIAN, FILE

Foto tanggal 26 Agustus 2020 ini memperlihatkan seorang pekerja memeriksa sarung tangan di pabrik Top Glove di Shah Alam, di luar Kuala Lumpur, Malaysia.

Dalam laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bertajuk ”Trafficking in Persons Report” setebal 644 halaman, kasus di Malaysia adalah salah satu dari 188 negara dan teritori, termasuk Indonesia, yang disorot. Pemerintah Malaysia segera merespons karena posisinya turun dari peringkat kedua ke peringkat ketiga atau posisi terburuk dalam laporan itu. Penempatan di peringkat ketiga, seperti dijelaskan dalam laporan, bisa berimplikasi pada penghentian bantuan, termasuk program pendidikan dan pertukaran budaya, oleh AS.

Baca juga: Perdagangan Orang Terus Jadi Ancaman

Seperti diberitakan harian ini, Selasa (6/7/2021), laporan Trafficking in Persons (TIP) Pemerintah AS membagi 188 negara dan teritori dalam tiga kelompok. Tingkat Satu mengelompokkan negara yang dianggap oleh Washington memiliki kebijakan dan praktik perlindungan yang baik terhadap tenaga kerja lokal atau asing. Tingkat Dua adalah negara yang aturan atau praktiknya belum sesuai standar internasional, tetapi sudah menunjukkan usaha ke arah itu. Adapun Tingkat Tiga adalah negara dengan masalah kekerasan terhadap tenaga kerja, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Sakmah (30) melihat kolase foto bersama suaminya, Sahdi (30), di Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (29/4/2021). Sakmah kini harus menjadi orang tua tunggal, sekaligus tulang punggung keluarga setelah Sahdi yang menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) meninggal dunia di Malaysia, akhir 2020 lalu.

Selain Malaysia, ada 16 negara di kelompok Tingkat Tiga, termasuk yang selama ini berseberangan dengan AS, seperti China, Rusia, Korea Utara, Iran, Suriah, dan Venezuela. Terlepas dari keberatan sejumlah negara—Pemerintah Thailand, yang diturunkan ke kelompok Tingkat Dua, menyebut laporan itu sebagai ”pandangan AS sendiri dan tidak otomatis mewakili standar internasional”—masalah TPPO sudah menjadi masalah global dan isu lintas negara yang membutuhkan penanganan lintas negara pula.

Baca juga: Sindikat Perdagangan Orang di Kapal China Diungkap

Dalam kasus Malaysia, yang secara resmi memiliki 2 juta tenaga kerja asing di perkebunan sawit, pabrik, dan sektor jasa, laporan Pemerintah AS menyebut Malaysia gagal menangani atau menindaklanjuti kasus-kasus praktik perdagangan orang secara memadai. Salah satu tuduhan serius—meski sudah bukan rahasia lagi—adalah banyak tenaga kerja asing di negara itu terjerat utang kepada agen penyalurnya. Akibatnya, para tenaga kerja asing itu seperti menjalani kerja paksa karena upah mereka habis untuk mencicil utang.

AP PHOTO/FAUZY CHANIAGO

Seorang petugas kesehatan menyemprotkan desinfektan pada pekerja migran yang baru saja tiba dari Malaysia, sebelum memasuki pusat karantina di Pangkalan Udara Soewondo di Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Kamis, (9/4/2020).

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Saravanan Murugan menyatakan akan menindaklanjuti laporan TIP Pemerintah AS dengan menyelidiki kasus-kasus kerja paksa yang disebut dalam laporan. Situasi yang dialami Malaysia itu bisa menjadi peringatan bagi Indonesia. Dalam laporan TIP Pemerintah AS, Indonesia masuk  Tingkat Dua. Artinya, meski dinilai telah melakukan upaya signifikan dalam mengikis praktik TPPO, Indonesia masih dianggap belum sepenuhnya memenuhi standar minimal dalam upaya tersebut.

Baca juga: Putus Rantai Perbudakan

Tak ada yang permanen dalam pemeringkatan ala Washington itu. Namun, laporan itu juga pengingat dalam tahun-tahun ke depan isu-isu hak asasi manusia bakal lebih sering jadi ukuran Pemerintah AS  menilai negara-negara lain di dunia.