Presiden Filipina Rodrigo Duterte siap mengambil langkah keras untuk memastikan target vaksinasi Covid-19 pada warga tercapai. Langkah serupa juga diambil oleh Rusia.
Oleh
Laraswati Ariadne Anwar
·4 menit baca
AP/AARON FAVILA
Seorang pria mengendarai becak yang dilengkapi sebuah pesan untuk mengingatkan orang agar memakai masker untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Manila, Filipina, Senin (26/4/2021).
MANILA, SELASA — Sejumlah negara mengejar target menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada warganya. Setelah satu setengah tahun lebih pandemi melanda dunia, masih banyak orang yang menolak untuk diimunisasi. Oleh sebab itu, negara-negara seperti Filipina dan Rusia mengumumkan akan menindak tegas warga yang menolak disuntik vaksin. Sanksinya mulai dari administratif hingga pidana.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang terkenal bermulut pedas, menyatakan tidak segan memenjarakan warga negaranya yang menolak divaksin. Dalam jumpa pers yang disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi pada Senin (21/6/2021), ia menegaskan bahwa pandemi Covid-19 adalah situasi darurat nasional. Oleh sebab itu, ia menyuruh agar rakyat tidak melakukan macam-macam yang menghalangi penanggulangan wabah virus SARS-CoV-2.
”Kalau Anda menolak, saya sendiri yang akan menyeret dan menyuntikkan vaksin ke bokong Anda. Jika tidak mau divaksin, sana pergi dari Filipina,” kata Duterte. Ia memerintahkan wali kota hingga kepala desa agar aktif mendata warganya yang menolak diimunisasi agar bisa dibujuk atau diberi sanksi jika tetap keras kepala. Sanksi terberat adalah hukuman penjara walaupun ia tidak merinci lama waktu kurungan.
Per hari Selasa (22/6/2021), Filipina mencatat total 1,3 juta kasus positif Covid-19 dengan angka kematian 23.749 jiwa. Dari 110 juta warga Filipina, baru 2 juta orang yang telah menerima dosis imunisasi lengkap. Survei oleh lembaga independen Social Weather Stations mengungkapkan, mayoritas warga takut dengan efek samping vaksin, apalagi dengan ramainya hoaks di media sosial.
AFP/TED ALJIBE
Seorang pekerja medis tengah menyiapkan suntikan vaksin Covid-19 produksi Sinovac di dalam sebuah gedung bioskop di Taguig City, Manila, Senin (14/6/2021). Gedung bioskop itu untuk sementara disulap menjadi pusat pemberian vaksin untuk warga.
Meskipun situasi genting, pernyataan Duterte tersebut tidak bisa dibenarkan. Pengacara hak asasi manusia Edre Olalia mengatakan pemerintah tidak bisa mengancam keselamatan warga jika mereka menolak diimunisasi. Berdasarkan hukum Filipina, menolak vaksin Covid-19 bukan merupakan kejahatan.
”Ada berbagai cara membujuk masyarakat untuk taat dengan aturan imunisasi Covid-19. Bukan asal main ancam dan sedikit-sedikit bilang mau memenjarakan orang,” ujarnya.
Contoh daerah yang menggunakan cara kreatif mengajak masyarakat agar mau diimunisasi adalah di Sucat, salah satu kecamatan di Muntinlupa yang merupakan kota satelit Manila. Setiap pekan mereka mengundi 20 orang yang mau diimunisasi. Pemenang undian memperoleh hadiah 25 kilogram beras.
”Kami mengincar orang-orang dari kalangan miskin karena mereka yang susah diajak untuk divaksin. Adanya undian beras ini berhasil meningkatkan antusiasme masyarakat dari kampung kota untuk datang ke pusat-pusat kesehatan komunitas,” kata Jeramel Mendoza, penanggung jawab program imunisasi Covid-19 di Sucat.
Menurut dia, bulan Mei jumlah orang yang datang untuk diimunisasi paling banyak 400 orang per hari. Sejak undian beras dicanangkan awal Juni, jumlah orang yang disuntik vaksin Covid-19 setiap hari mencapai 2.000 orang.
Petugas medis mengambil sampel dari seorang personel militer di Moskwa, Rusia, Jumat (22/5/2020).
Sementara itu, di Rusia, pemberian sanksi juga menjadi pilihan bagi pemerintah federal dan daerah. Juru Bicara Kantor Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov kepada harian The Moscow Times mengatakan masyarakat negara itu sangat apatis terhadap imunisasi Covid-19. Padahal, dengan merebaknya galur Delta, penegakan protokol kesehatan saja tidak cukup.
Total Rusia memiliki 5,35 juta kasus positif Covid-19 dan 130.347 kematian. Dalam dua hari terakhir jumlah kasus harian baru juga tinggi. Pada 21 Juni 2021 ada 17.378 kasus baru dan 440 kematian. Sementara pada 22 Juni terdapat 16.715 kasus baru dan 546 kematian. Pemerintah federal mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) dan orang-orang yang bekerja di sektor jasa untuk diimunisasi.
Berbagai ganjaran juga disusun bagi mereka yang abai. Rumah sakit di Moskwa mengumumkan menolak mengobati orang-orang yang terbukti menolak diimunisasi Covid-19, kecuali pasien dengan penyakit darah ataupun kanker. Ibu kota Rusia ini masih melakukan karantina sampai dengan tanggal 29 Juni 2021. Di Krasnodar, Leningrad, dan St Petersburg, pemerintah daerah menahan gaji dan tunjangan para PNS yang menolak divaksin.
Seorang staf Amazon memandu seorang karyawan lain saat hadir untuk divaksin dengan vaksin Covid-19. Amazon menggelar vaksinasi untuk karyawan dan keluarga mereka yang digelar di Kantor Amazon India di Bangalore, pada Sabtu (5/6/2021).
Di India, pemerintah juga mengupayakan untuk mengimunisasi warga,terutama di perdesaan yang banyak ditemukan bersembunyi dari para petugas kesehatan. Bahkan, di Negara Bagian Uttar Pradesh, menurut harian The Hindu Times, para petugas kesehatan yang mendatangi rumah-rumah warga dilempari batu agar segera pergi. Warga termakan hoaks bahwa vaksin jauh lebih mematikan daripada Covid-19. Kaum perempuan adalah mayoritas yang menolak diimunisasi karena mereka percaya vaksin mengakibatkan kemandulan.
India baru mengimunisasi 4 persen warganya atau setara dengan 280 juta orang dari negara berpenduduk 1,1 miliar jiwa ini. Jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 29,98 juta orang dengan 389.302 kematian. Perdana Menteri Narendra Modi Senin mengumumkan bahwa warga berusia 18-45 tahun akan diberi vaksin secara gratis. Sebelumnya, mereka harus membayar 9-23 dollar AS untuk setiap dosis. Sekarang, pemerintah pusat menyubsidi 75 persen biaya imunisasi dan sisanya ditanggung pemerintah daerah.
Pemerintah juga tengah mengembangkan skema distribusi vaksin dengan cara memanfaatkan pesawat nirawak atau drone. Saat ini tengah diuji coba di Negara Bagian Karnataka. Ada 20 perusahaan penyedia drone yang dilibatkan. Satu unit drone bisa mengangkut hingga 2 kilogram vaksin dan mencapai jarak 20 kilometer. Menurut rencana, drone akan dipakai menjangkau wilayah pelosok.
”Kalau memakai jalan darat untuk jarak tempuh 20 kilometer bisa butuh sampai tiga jam karena medan berat, dengan drone butuh 15 menit,” kata pendiri Federasi Drone India Vipul Singh. (AFP/REUTERS/DNE)
