Bidik Ekspor Barang Premium, Inggris Mulai Negosiasi Masuk Trans-Pasifik
Inggris pada Selasa (22/6/2021) memulai negosiasinya untuk bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik. Setelah keluar dari Uni Eropa, Inggris mencari peluang pasar baru.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·3 menit baca
LONDON, SELASA — Inggris pada Selasa (22/6/2021) ini memulai negosiasinya untuk bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik. Kesepakatan perdagangan bebas lintas Samudra Pasifik itu dianggap penting untuk poros perdagangan Inggris dan diharapkan ikut menunjang pertumbuhan ekonomi negara itu setelah keluar dari Uni Eropa.
Inggris berharap untuk mengukir ceruk pasar dalam perdagangan dunia, terutama sebagai pengekspor barang konsumsi premium dan layanan profesional. Bergabung ke dalam forum Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP), bagi Inggris, akan melengkapi kesepakatan perdagangan yang dicari London, atau telah disepakati, dengan anggota yang lebih besar.
”Bagian dunia ini adalah tempat peluang terbesar Inggris. Kami meninggalkan UE dengan janji memperdalam hubungan dengan sekutu lama dan pasar konsumen yang tumbuh cepat di luar Eropa. Ini adalah hadiah berkilauan pasca-Brexit yang ingin kita rebut,” kata Menteri Perdagangan Inggris, Liz Truss, tentang peluang Inggris dalam CPTPP.
CPTPP adalah perjanjian perdagangan antara 11 negara Lingkar Pasifik, mencakup Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam. Negara-negara di CPTPP adalah rumah bagi 500 juta orang dan mencakup sekitar 13 persen produk domestik bruto global. Lewat kesepakatan CPTPP, setiap negara anggota akan menghapus 95 persen tarif bea masuk.
Inisiatif CPTPP sudah ada sejak dekade lalu. Forum itu awal-mulanya bernama Trans-Pacific Partnership (TPP) dengan motor utama Amerika Serikat (AS) di masa pemerintahan Presiden Barack Obama. Namun, AS kemudian keluar di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Motor forum itu kemudian dipegang Jepang.
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga pada akhir tahun lalu menyatakan Jepang bersiap melanjutkan negosiasi sekaligus memperluas cakupan CPTPP. Selain Inggris yang keluar dari UE, perluasan itu memungkinkan Pemerintah China dan bahkan AS di bawah pemerintahan barunya untuk bergabung dalam kesepakatan tersebut.
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga pada akhir tahun lalu menyatakan Jepang bersiap melanjutkan negosiasi sekaligus memperluas cakupan CPTPP. Selain Inggris yang keluar dari UE, perluasan itu memungkinkan Pemerintah China dan bahkan AS di bawah pemerintahan barunya untuk bergabung dalam kesepakatan tersebut. ”Jepang mencita-citakan Kawasan Perdagangan Bebas Asia-Pasifik melalui kesepakatan awal RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) serta implementasi dan perluasan CPTPP yang stabil dengan keketuaan Jepang tahun depan,” kata Suga kala itu.
RCEP adalah Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional yang terdiri dari 10 negara anggota ASEAN bersama dengan China, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia. Kemitraan itu diresmikan pada paruh kedua tahun lalu.
Jika benar-benar bergabung ke dalam CPTPP, Inggris akan menjadi anggota dengan status negara dengan produk domestik bruto terbesar kedua setelah Jepang. CPTPP diperkirakan tidak akan menyebabkan lonjakan ekspor Inggris. Namun Inggris diperkirkan memiliki peluang untuk mengunci akses pasar, termasuk untuk sektor hukum, keuangan dan jasa profesional. Forum itu juga dinilai oleh para menteri sebagai cara penting untuk mendapatkan pengaruh di kawasan Pasifik saat China semakin menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang dominan di kawasan.
Berbeda dengan Uni Eropa, CPTPP tidak memberlakukan undang-undang pada anggotanya, tidak bertujuan menciptakan pasar tunggal atau serikat pabean, dan tidak mencari integrasi politik yang lebih luas. Proses negosiasi keanggotaan Inggris sebagian besar akan mencakup aneka pembuktian negara itu dapat memenuhi standar kelompok tentang penghapusan tarif dan liberalisasi perdagangan. Inggris juga akan dituntut untuk menetapkan dan menjelaskan rincian tentang bagaimana dan kapan akan melakukannya.
”Perjanjian CPTPP memiliki aturan kuat terhadap praktik perdagangan yang tidak adil seperti mendukung perusahaan milik negara, proteksionisme, diskriminasi terhadap investor asing, dan memaksa perusahaan untuk menyerahkan informasi pribadi. Bergabungnya Inggris akan memperkuat konsensus internasional terhadap praktik tidak adil seperti itu,” kata Departemen Perdagangan Inggris dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah Inggris diperkirakan akan menerbitkan dokumen yang menetapkan penilaiannya tentang manfaat keanggotaan pada hari ini. Salah satu yang diperkirakan muncul adalah analisa tentang produk atau sektor-sektor apa yang akan mendapatkan manfaat langsung maupun tidak langsung dari bergabungnya Inggris dalam forum itu. Sejumlah produk yang disoroti akan menjadi ekspor yang menguntungkan misalnya adalah mobil dan produk minuman wiski. (REUTERS/BEN)