China Nyatakan Dukungan pada Myanmar
Kebijakan Beijing terhadap Myanmar tidak akan terpengaruh perubahan di Myanmar. ASEAN menyebut bantuan China untuk menyelesaikan krisis Myanmar akan sangat dihargai.
BEIJING, SELASA — China menyatakan akan selalu mendukung Myanmar dalam memilih jalan untuk pembangunannya sendiri. Dukungan itu disampaikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi saat bertemu dengan pejabat yang ditunjuk junta sebagai menteri luar negeri, Wunna Maung Lwin, di sela-sela pertemuan dengan para menlu ASEAN di Chongqing, Selasa (8/6/2021).
Menurut pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri China, Wang meyakinkan Lwin bahwa kebijakan Beijing terhadap Myanmar tidak terpengaruh oleh perubahan domestik Myanmar dan situasi eksternal.
Baca juga: Myanmar dan Laut China Selatan Jadi Ujian ASEAN
Media milik junta, Global New Light of Myanmar, Selasa, melaporkan bahwa di depan forum pertemuan para menlu ASEAN-China, Lwin menegaskan junta sudah memiliki lima langkah dalam peta jalan yang dibuatnya sendiri setelah kudeta militer, Februari lalu. ”Lwin menekankan, satu-satunya cara untuk memulihkan sistem demokrasi adalah dengan lima poin dalam program masa depan yang sudah dibuat Februari lalu,” sebut media itu.
Sebaliknya, negara-negara anggota ASEAN mendesak junta militer Myanmar segera memenuhi komitmennya sesuai dengan konsensus ASEAN yang disepakati, April lalu. Konsensus ASEAN itu antara lain bertujuan untuk mengakhiri gejolak kekerasan dan memulai proses dialog yang diikuti semua pihak berkepentingan di Myanmar.
Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang hadir dalam Pertemuan Para Pemimpin ASEAN (ASEAN Leaders’ Meeting) di Jakarta, 24 April lalu, itu telah menyetujui konsensus tersebut. Konsensus ASEAN berisi lima poin, yakni penghentian kekerasan dan sikap menahan diri oleh semua pihak, dialog konstruktif melibatkan semua pihak, penunjukan utusan khusus ASEAN, bantuan kemanusiaan yang dikoordinasi oleh ASEAN, dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar.
Namun, para menlu ASEAN saat pertemuan di Chongqing, Senin, mengekspresikan kekecewaan pada lambannya langkah Myanmar dalam memenuhi komitmen Naypyidaw pada konsensus itu. ”Indonesia benar-benar berharap implementasi lima poin konsensus harus didorong setelah pertemuan ini dengan, sekali lagi, proses yang transparan,” kata Menlu RI Retno LP Marsudi dalam konferensi pers, Senin.
Senyampang itu, Indonesia aktif menggalang dukungan dari negara di luar Asia Tenggara. Dalam pertemuan Menlu ASEAN-China di Chongqing, Retno menyebut bantuan China untuk menyelesaikan krisis di Myanmar akan amat dihargai karena akan berkontribusi pada upaya meraih solusi damai.
Menlu Singapura Vivian Balakhrisnan mengeluhkan lambatnya kemajuan implementasi konsensus itu. Ia mengingatkan, penunjukan utusan khusus hanya bermakna bila para pihak di Myanmar benar-benar mau berdialog, berunding, dan mencari solusi damai atas krisis di negara itu. ASEAN tidak bisa mencampuri.
”Hanya warga Myanmar bisa memutuskan masa depan mereka. ASEAN siap membantu, mendukung, dan memfasilitasi mediasi. Sayangnya, (ASEAN) harus menunggu. Mengecewakan,” katanya.
Baca juga: Junta Militer Myanmar Tak Mau Mendengar ASEAN
Hingga kemarin, kekerasan dilaporkan masih terus terjadi di sejumlah tempat di Myanmar. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Selasa, menyebutkan, diperkirakan sekitar 100.000 orang kehilangan tempat tinggal akibat bentrokan antara militer Myanmar dan milisi etnis di bagian timur negara itu.
”Bentrokan baru-baru ini dan serangan sembarangan oleh pasukan militer di area masyarakat sipil telah memaksa sekitar 100.000 orang mengungsi di Negara Bagian Kayah, dekat perbatasan Thailand,” sebut kantor PBB di Myanmar.
Kecewa
Sejumlah pihak kecewa dengan pertemuan delegasi ASEAN dan junta pekan lalu. Warga sudah kecewa kala hanya Min Aung Hlaing hadir dalam pertemuan di Jakarta pada 24 April 2021. Kekecewaan bertambah karena lima konsensus ASEAN dalam pertemuan di Jakarta tidak kunjung terwujud sampai sekarang.
Kelompok penentang junta militer kian frustrasi atas ketidakmampuan ASEAN mendesak junta dan tidak melibatkan pemangku kepentingan politik lainnya dalam proses penyelesaian krisis.
Di Bangkok, Koordinator ALTSEAN-Burma Debbie Stothard mengatakan, lawatan Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi ke Myanmar pekan lalu melanggar lima konsensus yang telah ditetapkan di Jakarta. ”Khususnya poin kelima yang memerintahkan utusan khusus dan delegasi bertemu dengan semua pihak. Tindakan itu juga melanggar piagam ASEAN tentang demokrasi, kepatuhan pada hukum, tata kelola yang baik, penghormatan dan perlindungan HAM serta kebebasan dasar,” ujarnya dalam pernyataan bersama 419 organisasi masyarakat Asia yang dikeluarkan pada Senin (7/6/2021) malam.
Baca juga: Pertarungan Warga Vs Tatmadaw Terjadi Sampai ke Pelosok
Mereka mengecam pertemuan Lim dan Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Darussalam Erywan Yusof dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada 5 Juni 2021, ASEAN menggunakan istilah Kepala Dewan Pemerintahan Sementara Myanmar untuk Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan Menteri Luar Negeri untuk Wunna Maung Lwin yang ditemui Lim dan Erywan.
”Keputusan delegasi ASEAN hanya bertemu junta memberikan pengesahan kepada junta dan berperan dalam pelanggaran HAM serius di negara itu,” kata Ketua Progressive Voice Khin Omar.
Sementara NUG dan kelompok oposisi berkeras bahwa junta tidak perlu diajak berdialog kecuali untuk mempertanggungjawabkan kejahatan mereka. NUG telah mengumumkan pengumpulan bukti dan saksi untuk mengajukan pengaduan terhadap junta di Mahkamah Kriminal Internasional.
NUG juga menerbitkan aturan yang mengizinkan warga membela diri dari serangan pendukung junta. NUG dan sejumlah kelompok pemberontak membentuk milisi. Di sejumlah daerah, milisi dan pasukan junta semakin sering baku tembak.
Pekan lalu, perwakilan NUG berpidato di parlemen Jepang. Hasilnya, parlemen Jepang mengesahkan resolusi kecaman terhadap junta dalam sidang pada Selasa (8/6/2021). Kudeta Februari 2021 disebut sebagai hambatan upaya demokratisasi. Parlemen meminta pemerintah menggunakan semua sumber daya untuk memulihkan demokrasi di Myanmar. Parlemen Jepang menegaskan bahwa pemerintahan junta tidak sah.
Sementara Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato mengatakan, Jepang tengah menimbang kelanjutan kerja sama dengan Myanmar. Keputusan Jepang amat bergantung pada cara Myanmar mengatasi persoalan di dalam negerinya.
Palang Merah Myanmar menyebut, bantuan kemanusiaan amat diperlukan. ”Banyak orang tidak punya akses pada layanan kesehatan dan kesulitan mendapat makanan,” kata Sekjen Palang Merah Myanmar Htin Zaw Soe.
Baca juga: Pascakudeta 1 Februari, Seperempat Juta Warga Myanmar Mengungsi
Sejumlah diplomat Asia Tenggara mengaku gemas, tetapi tetap harus menghormati Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN 2021. Mereka menyebut, sebagaimana dicantumkan di konsensus, utusan akan ditunjuk dan diumumkan ketua ASEAN.
Rumit
Sejauh ini, sejumlah nama digadang sebagai bakal calon utusan. Dari Indonesia, ada dua mantan menlu dan dua duta besar, yakni Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, Ito Summardi, dan Dino Patti Djalal. Sementara dari Thailand ada mantan diplomat Virasakdi Futrakul dan Jenderal (Purn) Thanasak Patimaprakorn.
Beberapa diplomat Indonesia dan Thailand menyebut, Bangkok dan Jakarta tidak keberatan dengan gagasan utusan terdiri dari beberapa orang. Hal itu untuk mencegah asumsi utusan akan membawa agenda negaranya.
Penunjukan utusan khusus rumit karena ASEAN tidak punya tradisi menunjuk utusan yang setara atau lebih senior dari para menlu yang aktif. Hal itu menimbulkan rasa rikuh di antara diplomat.
Selain itu, penunjukan juga terkendala oleh keengganan junta dan para pihak di Myanmar untuk berdialog. Junta secara terbuka menolak gagasan resolusi konflik ASEAN. Junta menyatakan akan menjalankan rencana pemulihan yang sudah diumumkan sejak Februari 2021.
Bersama Indonesia dan Malaysia, Singapura termasuk paling keras dan aktif soal ASEAN. Permintaan trio itu menjadi pemicu Ketua ASEAN menggelar pertemuan di Jakarta. Karena hasil pertemuan tidak kunjung diwujudkan, trio itu pula yang kompak mengungkap kekecewaan. Indonesia malah sudah bolak-balik mendesak ASEAN segera bertindak lagi soal Myanmar. (AFP/REUTERS)