Cuitannya Dihapus, Presiden Nigeria Blokir Twitter
Pemerintah Nigeria memblokir media sosial Twitter sejak hari Sabtu (5/6/2021). Hal ini dilakukan setelah Twitter menghapus cuitan Presiden Nigeria Mohammadu Buhari.
Oleh
Laraswati Ariadne Anwar
·2 menit baca
AFP/PIUS UTOMI EKPEI
Dalam foto yang diambil pada 12 Juni 2019, Presiden Nigeria Muhammadu Buhari memberi hormat selama inspeksi penjaga di parade untuk menandai Hari Demokrasi di Abuja. Lebih dari dua bulan setelah pelantikannya, Presiden Nigeria Muhammadu Buhari pada 23 Juli 2019 mengajukan daftar menteri yang diusulkan untuk persetujuan parlemen, beberapa hari sebelum anggota parlemen harus beristirahat. Penundaan pemberian daftar itu ke Senat, majelis tinggi Majelis Nasional, telah memicu banyak spekulasi. Selama masa empat tahun pertamanya, yang dimulai pada 2015, pemerintah Buhari membutuhkan waktu enam bulan untuk mulai berlaku.
LAGOS, MINGGU — Pemerintah Nigeria memblokir media sosial Twitter sejak hari Sabtu (5/6/2021). Hal ini dilakukan setelah Twitter menghapus cuitan Presiden Nigeria Mohammadu Buhari. Lebih jauh, pemerintah Nigeria mengancam akan memenjarakan warganya yang mengakses Twitter.
Buhari adalah purnawirawan jenderal di angkatan bersenjata Nigeria. Pekan lalu, ia mencuit, ”Bagi kami, orang-orang yang berada di lapangan selama 30 bulan dan mengalami langsung peperangan, akan membalas mereka (pemberontak) dengan memakai bahasa yang mereka pahami.”
Cuitan itu merujuk pada perang saudara Nigeria pada 1967-1970 antara tentara pemerintah melawan pemberontak Biafra. Menurut data pemerintah dan lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional, minimal satu juta orang tewas dalam konflik itu.
Kata ”bahasa” dalam cuitan Buhari diartikan oleh warganet sebagai niat Presiden Nigeri itu untuk menurunkan militer guna melakukan kekerasan terhadap rakyat. Cuitan itu pun menjadi topik panas di jagat maya Nigeria. Twitter kemudian menghapus cuitan tersebut dengan alasan melanggar kaidah bermedia sosial karena mempromosikan tindakan kekerasan.
Tindakan ini membuat Buhari tersinggung. Ia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi Nigeria kemudian memblokir aplikasi tersebut. Berdasarkan pengumuman Kementerian Komunikasi dan Informasi Nigeria, pelantar media sosial itu ditutup aksesnya sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
”Penghapusan unggahan Pak Presiden menunjukkan Twitter tidak mengerti betapa traumanya masyarakat Nigeria terhadap perang saudara. Mereka asal menghapus tanpa mendalami konteks permasalahan,” kata Juru Bicara Kantor Presiden Nigeria Graba Shehu.
AFP/LIONEL BONAVENTURE
Gambar yang diambil 26 Oktober 2020 ini menunjukkan logo Twitter pada layar telepon selular dan tablet di Toulouse, Perancis.
Dilansir dari media Nigeria, Platforms Africa, Menteri Kehakiman Abubakar Malami bahkan mengeluarkan pernyataan akan mengejar dan menjatuhkan hukuman penjara bagi warga yang nekat mengakses Twitter. Ini juga berlaku bagi mereka yang mengakses melalui jaringan virtual privat (VPN). Di negara ini terdapat 40 juta pengguna Twitter dengan usia rata-rata 18 tahun.
Platforms Africa juga mencatat kurang dari 24 jam pemblokiran Twitter, sudah lebih dari 1.000 warganet Nigeria yang berusaha menyusup ke Twitter melalui VPN. Hal ini mendatangkan risiko kebocoran data dan penipuan akses VPN.
Sejumlah pihak, termasuk Inggris, Uni Eropa, dan Human Rights Watch mengkritik langkah Pemerintah Nigeria. Amnesty International di laman resmi mereka menulis, pemberangusan kebebasan berpendapat justru semakin menyakiti rakyat.
Di media sosial, warganet ramai menyuarakan kecemasan bahwa Buhari akan mengembalikan kondisi Nigeria seperti pemerintahan militer di 1984. Di saat itu, media arus utama dibredel dan wartawan yang mengkritik pemerintah diciduk.
Amerika Serikat melalui Kedutaan Besar di Abuja mengeluarkan pernyataan bahwa pemblokiran Twitter akan mengurangi minat investor terhadap Nigeria. AS merupakan salah satu negara penanam modal terbesar untuk Nigeria. (AP/DNE)
