Indonesia Desak ASEAN Bertindak Nyata Atasi Krisis Myanmar
Hampir 1,5 bulan setelah pertemuan pemimpin ASEAN, tak ada tindakan konkret ASEAN mengatasi krisis politik di Myanmar. Oleh karena itu, Indonesia mendesak agar ASEAN mengimplementasi hasil pertemuan.
Oleh
Kris Mada
·4 menit baca
AFP PHOTO / MNWN / SHWE PHEE MYAY NEWS AGENCY
Anak-anak dan warga lanjut usia, yang mengungsi di sebuah biara di kota Namlan, Negara Bagian Shan, Myanmar, menanti pembagian makanan dari kelompok relawan, 25 Mei 2021. Mereka mengungsi dari area tempat tinggal yang dilanda pertempuran milisi etnis dan pasukan Myanmar.
JAKARTA, KOMPAS -- Indonesia mendesak ASEAN agar segera menindaklanjuti hasil pertemuan soal Myanmar. Selain mengutus pimpinan, ASEAN perlu segera menunjuk utusan khusus untuk Myanmar.
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan, Indonesia terus berkomunikasi dengan para anggota ASEAN soal itu. ”(Indonesia) terus mendorong tindak lanjut hasil pertemuan ALM di Jakarta,” ujarnya di sela pertemuan dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, Rabu (2/6/2021), di Jakarta.
Retno merujuk pada pertemuan kepala pemerintahan atau kepala negara ASEAN (ASEAN Leaders’ Meeting atau ALM) pada 24 April 2021 di Sekretariat ASEAN, Jakarta. Saat itu ASEAN antara lain meminta agar kekerasan segera dihentikan dan para pihak di Myanmar berdialog. Utusan khusus ASEAN akan memediasi dialog itu dengan bantuan Sekretariat ASEAN. Utusan khusus ASEAN harus bertemu semua pihak di Myanmar.
Sampai sekarang, ASEAN belum kunjung menunjuk utusan khusus. Retno mendesak, utusan khusus harus segera ditunjuk. Ketua dan Sekretaris Jenderal ASEAN juga diharapkan segera melawat ke Myanmar. ”Keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar harus diprioritaskan,” kata Retno.
INDONESIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA AP
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menerima kunjungan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell di Jakarta, Rabu (2/6/2021). Borrell di antaranya menyatakan dukungan pada ASEAN dalam menyelesaikan krisis politik di Myanmar.
Sejumlah diplomat di Asia Tenggara mengungkapkan, Wakil Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam Erywan Yusof direncanakan melawat ke Myanmar pekan ini. Sekretaris ASEAN sekaligus diplomat Brunei, Lim Jock Hoi, juga akan ikut dalam lawatan yang belum bisa dipastikan waktu dan agendanya itu. Erywan akan bertindak sebagai wakil Brunei yang tahun ini menjadi ketua bergilir ASEAN.
Lawatan yang belum bisa dipastikan waktu dan agendanya itu juga masih bisa batal. Sampai sekarang belum ada pernyataan resmi ASEAN, Brunei Darussalam, dan Myanmar soal rencana kunjungan tersebut.
Soal penunjukan utusan khusus lebih tidak pasti lagi. Lawatan Erywan dan Lim disebut bagian dari upaya penunjukan itu. ASEAN akan meminta persetujuan Myanmar soal calon utusan yang akan ditunjuk.
Sejumlah diplomat menyebut, perwakilan dari Indonesia dan Thailand akan menjadi bagian dari utusan tersebut. Utusan tidak akan tinggal di Myanmar dan hanya akan bolak-balik ke negara tersebut.
Di tengah keterbatasan itu, utusan ASEAN diharapkan bisa memfasilitasi dialog semua faksi, seperti disepakati ASEAN pada April lalu. Karena itu, penting memastikan faksi-faksi di Myanmar bisa menerima utusan khusus ASEAN.
ROYAL THAI ARMY / AFP
Dalam foto pada 14 Mei 2021 ini, tentara Thailand menangkap sejumlah warga Myanmar yang berusaha masuk Thailand.
Retno menekankan pentingnya dialog yang melibatkan semua pihak di Myanmar. Sejauh ini, junta dan kubu oposisi belum kunjung menunjukkan keinginan berdialog.
Tahanan Suu Kyi dipindah
Bahkan, junta memindahkan lokasi penahanan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint. Dari tempat tinggal masing-masing di Naypyidaw, kedua tokoh sipil Myanmar sebelum kudeta itu disebutkan ditahan di tempat yang tidak diketahui.
Junta dan oposisi juga sama-sama terus berkontribusi pada peningkatan ketegangan dan kekerasan. Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) bentukan oposisi mulai merekrut milisi yang disebut sebagai tentara persatuan nasional. NUG mempersiapkan pasukan untuk menghadapi aparat pendukung junta. Sejumlah kelompok pemberontak mendukung NUG menghadapi junta.
Junta dan oposisi juga sama-sama terus berkontribusi pada peningkatan ketegangan dan kekerasan.
Di sisi lain, junta terus menembaki dan memukuli para penentang kudeta atau orang yang diduga menentang kudeta. Sudah lebih dari 800 orang tewas dan ribuan warga lainnya luka-luka akibat kekerasan oleh aparat. Junta juga menangkap lebih dari 4.000 orang dan masih memburu ribuan orang lain karena menentang kudeta.
AP
Pengunjuk rasa memberikan salam tiga jari sambil membentangkan spanduk bertuliskan "Serangan Yangon akan mengalahkan semua musuh" saat berunjuk rasa menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Senin (26/4/2021).
Penangkapan dan perburuan, antara lain, ditujukan kepada tenaga kesehatan. Mereka terpaksa bersembunyi dan tidak bekerja meskipun keahlian mereka dibutuhkan untuk merawat pasien Covid-19 atau korban kebrutalan aparat. Akibatnya, sistem layanan kesehatan di Myanmar lumpuh.
Dukungan
Borrell dan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy Sherman mendukung upaya ASEAN untuk menyelesaikan isu Myanmar. ”Saya mengapresiasi upaya Indonesia dalam masalah Myanmar,” kata Borrell.
Sherman mengatakan, AS mendukung upaya ASEAN mencari solusi politik atas upaya Myanmar. ASEAN disebut sebagai salah satu pelantar paling cocok untuk menyelesaikan krisis Myanmar. ”Kami yakin, sentralitas ASEAN dapat berkontribusi pada upaya dialog dan solusi bagi rakyat Myanmar,” katanya.
Borrell sepakat, keselamatan dan kesejahteraan warga Myanmar harus diprioritaskan. Ia mendukung upaya ASEAN untuk mencari solusi politik atas krisis di negara tersebut. ”Saya yakin Anda akan terus berusaha melindungi dan membantu rakyat Myanmar,” ujarnya kepada Retno.
STR / AFP
Foto yang diambil, Selasa (1/6/2021) ini, memperlihatkan warga Myanmar yang mengungsi di hutan di Demoso, Negara Bagian Kayah, Myanmar. Mereka mengungsi untuk menghindari area pertempuran antara militer Myanmar dan anggota milisi etnis Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF).
Brussels mengecam kudeta dan aneka upaya junta selepas 1 Februari 2021. Uni Eropa tidak mengakui pemerintahan hasil kudeta dan tidak menerima pembubaran Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Junta memutuskan membubarkan partai pemenang pemilu Myanmar 2020 itu.
”Uni Eropa terus mengecam semua upaya membalikkan keinginan warga Myanmar dan mengubah hasil pemilu terakhir. Tidak ada represi atau proses hukum palsu yang bisa mengesahkan pengambilan kekuasaan ilegal oleh junta. Hanya dengan menghormati keinginan warga yang bisa membawa Myanmar kembali ke jalur demokrasi dan mengantar kestabilan serta pembangunan yang berkelanjutan,” demikian pernyataan Uni Eropa. (REUTERS)
