Presiden Iran Hassan Rouhani mengklaim bahwa Pemerintah AS sepakat mencabut sanksi ekonomi terhadap negara tersebut. Namun, kepatuhan Iran terhadap isi perjanjian JCPOA masih dipertanyakan.
Oleh
Mahdi Muhammad
·4 menit baca
AFP/IRANIAN PRESIDENCY
Foto yang dirilis pada 9 April 2019 oleh Kantor Kepresidenan Iran menunjukkan Presiden Hassan Rouhani (kanan) mendengarkan penjelasan Kepala Lembaga Teknologi Nuklir Iran Ali Akbar Salehi (kedua dari kanan) saat peringatan Hari Teknologi Nuklir, di Teheran. Iran berniat mencabut sebagian komitmennya pada Perjanjian Nuklir 2015 jika negara pihak tidak mampu melindungi Iran dari sanksi Amerika Serikat.
VIENNA, RABU — Perundingan program nuklir Iran atau yang dikenal dengan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015 kembali digelar di Vienna, Austria, Rabu (2/6/2021). Perundingan dilanjutkan di tengah perubahan sikap Iran yang urung memberikan akses kepada pengawas nuklir Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Pemerintah Iran mengklaim semua masalah perjanjian nuklir dengan Amerika Serikat diselesaikan, bahkan sanksi ekonomi terhadap Iran telah dicabut.
Pertemuan yang berlangsung pada Rabu sore waktu setempat melibatkan Iran dan beberapa negara penanda tangan kesepakatan JCPOA, seperti Rusia, China, Perancis, Inggris, dan Jerman. Pertemuan yang difasilitasi Uni Eropa itu dinilai juru bicara Pemerintah Iran, Ali Rabiei, sudah tidak memiliki hambatan utama lagi. Rabiei, dikutip dari kantor berita IRNA, menyatakan harapannya, pemerintahan baru Iran pasca-pemilihan umum akan menikmati hasil negosiasi yang kini tengah berlangsung.
Dia menggarisbawahi bahwa pemerintahan Presiden Hassan Rouhani berkeinginan untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan berikutnya tanpa harus menghadapi penerapan sanksi ilegal, seperti yang dilakukan AS saat dipimpin Donald Trump.
Juru runding Pemerintah Iran, Abbas Araqchi, menyatakan hal senada. ”Perbedaan telah mencapai titik di mana semua orang percaya bahwa hal seperti ini tidak dapat dipecahkan. Namun, untuk membahas detail dan posisi tegas Iran juga penting untuk dipertahankan,” kata Araqchi.
Rouhani, dalam sidang kabinet, menyatakan, kesabaran rakyat Iran telah terbayar. ”Hari ini, masalah utama dengan AS telah diselesaikan,” katanya dikutip dari laman kantor berita Tasnim. Dia menambahkan, pemerintahannya berhasil memenuhi janji dan berhasil mencabut sanksi ekonomi terhadap negara itu dua kali, yaitu pada 2015 dan 2021.
”Hari ini, masalah utama dengan AS telah diselesaikan,” kata Rouhani. Hal ini, bagi Rouhani, adalah sebuah kemenangan Iran atas AS, terutama karena pemerintah dan rakyat Iran berjuang melawan sanksi ekonomi yang berat selama 3,5 tahun terakhir.
Tidak ada pernyataan dari Pemerintah AS soal klaim bahwa sanksi ekonomi terhadap Iran telah dicabut. Begitu pula dari negara-negara penanda tangan kesepakatan JCPOA yang ikut serta dalam perundingan di Vienna.
Hanya disebutkan bahwa perundingan di Vienna berlangsung selama satu hari dan akan membahas soal kerangka kerja bagi AS untuk menghapus sanksi terhadap Iran. Sebaliknya, bagi Iran, perundingan itu juga akan menetapkan berbagai langkah yang harus dipatuhi.
Kepatuhan
Di tengah klaim bahwa AS telah mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran, Perancis, salah satu penanda tangan JCPOA, menyuarakan keprihatinan terhadap kegagalan Pemerintah Iran untuk menjelaskan jejak uranium yang ditemukan di beberapa situs, tetapi tidak diumumkan.
AFP PHOTO / HO / ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN
Foto yang dirilis Badan Tenga Atom Internasional (IAEA) pada 6 November 2019 memperlihatkan peralatan pada fasilitas nuklir Iran Fordo di Qom, Iran bagian utara.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Perancis, Agnes von der Muhll, menyatakan desakannya pada Teheran untuk memberikan tanggapan secepat mungkin tentang hal itu. Desakan tersebut muncul saat dirinya ditanya soal kemungkinan dihidupkannya kembali resolusi yang mengkritik Iran di IAEA karena tidak mengklarifikasi masalah pengayaan uranium, seperti yang pernah diusulkan Inggris, Perancis, dan Jerman, beberapa bulan lalu.
Pernyataan Von der Muhll bertepatan dengan laporan pengawas nuklir PBB yang menyebutkan bahwa Badan Energi Atom Iran (AEOI) belum mengklarifikasi aktivitas nuklir mereka. Persediaan uranium yang diperkaya Iran juga 16 kali melebihi ambang batas yang diizinkan.
Dalam laporan yang diluncurkan pada Senin (31/5/2021) disebutkan adanya indikasi yang jelas bahwa bahan dan/atau peralatan nuklir yang terkontaminasi oleh bahan nuklir telah ada di tiga lokasi yang tidak diumumkan. Sebagian besar aktivitas di lokasi yang dimaksud diketahui berasal dari awal tahun 2000-an.
Badan tersebut juga mengatakan, Iran telah gagal menjawab pertanyaan mengenai situs keempat di mana uranium alam mungkin telah hadir antara tahun 2002 dan 2003 dalam bentuk cakram logam.
Foto satelit dari Planet Labs Inc ini menunjukkan kondisi fasilitas nuklir Iran, Natanz, Rabu (7/4/2021). Stasiun televisi Pemerintah Iran melaporkan, situs nuklir Natanz mengalami masalah yang mengganggu jaringan distribusi listriknya pada Minggu (11/4/2021).
Dalam laporan terpisah, IAEA menyebutkan, kini Iran memiliki persediaan uranium yang telah diperkaya sekitar 16 kali lipat dari batas yang disepakati dalam JCPOA. Diperkirakan, Iran memiliki persediaan uranium 3.241 kilogram (kg) dari batas 300 kg uranium dalam bentuk senyawa tertentu atau setara dengan 202,8 kg uraium. Namun, IAEA menyatakan mereka tidak bisa memverifikasi jumlah total karena terbatasnya akses.
Dalam laporan Senin, IAEA memperkirakan 62,8 kilogram cadangan uranium telah diperkaya hingga 20 persen dan 2,4 kilogram telah diperkaya hingga 60 persen. Di bawah kesepakatan JCPOA, tingkat pengayaan yang diizinkan hanya hingga 3,67 persen.
Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi dan Kepala AEOI Ali Akbar Salehi, dikutip dari kantor berita Tasnim, pada Februari lalu mengumumkan kesepakatan soal perpanjangan kegiatan pengawasan terhadap fasilitas nuklir Iran hingga 24 Juni. Namun, Iran, secara sepihak, membatalkan kesepakatan itu. (AP/AFP/Reuters)
