Selidiki Kekerasan dan Akar Konflik Israel-Palestina
Organisasi Kerja Sama Islam dan Otoritas Palestina mengajukan resolusi melalui Dewan HAM PBB. Resolusi itu diajukan karena adanya dugaan terjadi kekerasan sistemik di Palestina, terutama Gaza.
Oleh
Luki Aulia
·3 menit baca
NEW YORK, KAMIS — Gejolak kekerasan dan akar konflik di antara Israel dan Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun harus segera diselidiki hingga tuntas. Jika memungkinkan, proses penyelidikan ini harus bisa sampai menemukan para pelaku dan menggiring mereka ke meja hijau.
Untuk menyelidiki berbagai bentuk kekerasan sistemik dalam konflik Israel-Palestina selama ini, termasuk pertempuran Israel-kelompok Hamas yang baru-baru ini terjadi, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa akan membahas rancangan resolusi terkait isu itu, Kamis (27/5/2021) waktu setempat.
Rancangan resolusi ini diusulkan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) karena adanya dugaan terjadi kekerasan sistemik di Palestina, terutama Gaza. Isu ini akan dibahas dalam rapat khusus selama satu hari di Dewan HAM PBB yang akan terfokus pada meningkatnya kekerasan harian antara Israel dan Palestina pada bulan ini.
Pakistan atas nama OKI dan Otoritas Palestina meminta rapat khusus di dewan beranggotakan 47 negara itu. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Malik, dijadwalkan akan hadir. Begitu pula dengan Duta Besar Israel untuk PBB Meirav Eilon Shahar. Shahar curiga rapat khusus itu hanya bertujuan untuk menyalahkan Israel, menutupi kejahatan kelompok Hamas, dan membantu Otoritas Palestina menghindar dari tanggung jawab terhadap penduduknya sendiri.
Jika tak ada aral melintang, rancangan resolusi itu akan diputuskan melalui pengambilan suara, Kamis. Dalam rancangan resolusi itu disebutkan, Dewan HAM PBB akan diminta segera membentuk tim penyelidik internasional untuk melakukan penyelidikan di Palestina, termasuk Jerusalem Timur dan Israel. Tim penyelidik ini harus menyelidiki semua tuduhan atas kekerasan dan pelanggaran hukum internasional yang terkait konflik Israel-Hamas baru-baru ini.
Sebelum gencatan senjata Israel-Hamas disepakati, Jumat lalu, militer Israel melancarkan serangan udara dan menembakkan artileri ke arah Gaza hingga menewaskan 253 warga Palestina, termasuk di antaranya 66 anak, dan melukai lebih dari 1.900 orang hanya dalam waktu 11 hari sejak 10 Mei. Sebaliknya, serangan roket dari Gaza menewaskan 12 orang di Israel dan melukai 357 orang.
Namun, rancangan resolusi itu tidak hanya menyelidiki konflik terbaru, tetapi juga konflik-konflik sebelumnya untuk mengetahui akar penyebabnya, termasuk diskriminasi dan tekanan sistematik karena identitas kelompok. Proses penyelidikan ini akan fokus mengumpulkan fakta, bukti, dan aneka bahan yang bisa digunakan di pengadilan. Harapannya, penyelidikan ini akan bisa mengidentifikasi para pelaku dan meminta pertanggungjawaban mereka.
”Impunitas sistemik dan lama yang melanggar hukum internasional ini menciptakan krisis perlindungan dan merusak semua upaya mencapai solusi adil dan damai,” sebut rancangan resolusi itu.
Apabila rancangan resolusi itu disetujui, untuk pertama kalinya Dewan HAM PBB memiliki komite penyelidikan dengan masa kerja tanpa batasan waktu. Dewan HAM PBB sebelumnya pernah memerintahkan delapan penyelidikan atas pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Palestina. Namun, baru pertama kali ini dewan itu memberi mandat memeriksa akar penyebab konflik yang berkepanjangan.
Duta Besar Pakistan untuk PBB Khalil Hashmi mengatakan bahwa konflik yang baru saja terjadi merupakan konflik terbaru setelah konflik berkepanjangan yang membutuhkan penyelidikan hingga semuanya menjadi jelas.
Dewan HAM PBB rutin tiga kali rapat setiap tahun dan bisa mengadakan rapat khusus jika didukung setidaknya sepertiga dari jumlah anggota. Pertemuan pada Kamis ini juga akan menandai pertemuan luar biasa ke-30 sejak dewan itu dibentuk 15 tahun lalu. Dan, ini akan menjadi pertemuan kesembilan dengan fokus membahas Israel.
Duta Besar Israel untuk PBB Meirav Eilon Shahar menilai, rapat khusus ini menunjukkan Dewan HAM menodai nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung. Ia juga meminta semua negara anggota Dewan HAM PBB untuk memikul tanggung jawab moral dan menentang rancangan resolusi ini. (AFP)