Konsulat Jenderal AS di Jerusalem Timur menjadi penghubung diplomatik dengan Palestina. Washington berencana membuka kembali konsulat yang ditutup itu untuk memulihkan hubungan AS-Palestina.
Oleh
Kris Mada
·4 menit baca
JERUSALEM, KAMIS — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak pembukaan kembali Konsulat Amerika Serikat untuk Palestina di wilayah Jerusalem. Padahal, pengoperasian konsulat itu menjadi salah satu upaya memulihkan hubungan Amerika Serikat-Palestina.
Penolakan itu baru diungkap sejumlah media Israel pada Kamis (27/5/2021). Netanyahu menyampaikan penolakan dalam pertemuan tertutup dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Selasa (25/5/2021) sore. Meski demikian, Blinken tetap mengumumkan rencana pembukaan kembali konsulat itu.
”AS sedang mengupayakan pembukaan kembali konsulat kami di Jerusalem. Hal itu (konsulat) adalah jalan penting bagi negara kami untuk berhubungan dan menyediakan dukungan bagi warga Palestina,” kata Blinken pada Selasa malam.
Konsulat Jenderal AS di Jerusalem Timur menjadi penghubung diplomatik AS dengan Palestina. Washington sebelumnya menutup konjen di Jerusalem Timur dan memindahkan urusan Palestina ke bagian Palestina di Kedutaan Besar AS untuk Israel di Jerusalem Barat.
Lantaran belum menunjuk duta besar baru untuk Israel, AS menugaskan mantan Konsul Jenderal AS di Jerusalem Timur, Michael Ratney, menjadi Kuasa Usaha AS untuk Israel. Ratney akan memimpin kedutaan AS di Jerusalem Barat sampai Washington menunjuk duta besar baru.
Dalam laporan Jerusalem Post dan Times of Israel, Netanyahu berkehendak Konjen AS untuk Palestina dibuka di luar Jerusalem. Bagi Netanyahu, seluruh Jerusalem adalah ibu kota Israel. Klaim itu hanya disokong AS semasa mantan Presiden Donald Trump dan ditolak mayoritas komunitas internasional.
Duta Besar Israel untuk AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa Gilad Erdan mengatakan, Israel menghormati hak AS untuk membuka lagi konjen. Walakin, Israel jelas menentang pembukaan kembali konsulat di Jerusalem. ”Bisa jadi di Abu Dis (kota yang diusulkan Trump menjadi ibu kota Palestina) atau Ramallah (ibu kota sementara Palestina saat ini),” ujarnya kepada media Israel, KAN.
Ia menyebut, pembukaan kembali konsulat itu bertentangan dengan pengakuan AS bahwa Jerusalem ibu kota Israel. Presiden AS Joe Biden mengisyaratkan tidak akan mengubah kebijakan Trump itu.
Gugatan
Erdan juga mengatakan, Israel siap bekerja sama dengan Palestina soal pembangunan di Tepi Barat dan Gaza. Syaratnya, Palestina diminta berhenti mengajukan gugatan terhadap Israel di lembaga-lembaga internasional.
Palestina telah mengajukan permohonan penyelidikan pelanggaran HAM dan kejahatan perang di Tepi Barat dan Gaza. Permohonan disampaikan antara lain kepada Dewan HAM PBB (UNHRC) dan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).
Dalam pengumuman pada Maret 2021, Jaksa ICC Fatou Bensouda menyebut penyelidikan dugaan kejahatan perang di Gaza telah dimulai. Palestina dan Israel sama-sama jadi obyek penyelidikan.
Sementara UNHRC dijadwalkan menggelar pemungutan suara pada Kamis ini. Pemungutan suara untuk menentukan penyelidikaan soal dugaan pelanggaran HAM dan kejahatan perang dalam pertempuran 11 hari pada 10-20 Mei 2021.
Wakil Tetap Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyebut, kematian ratusan warga Palestina bukan hanya soal angka. ”Ini soal soal kehidupan manusia yang dihancurkan dan selamanya trauma, warga kami sangat ketakutan dan dalam bahaya,” ujarnya seraya menyebutkan pihak yang bertanggung jawab atas tragedi harus dikejar untuk memastikan keadilan.
Wakil Tetap Israel untuk PBB di Geneva Meirav Eilon Shahar mengatakan, anggota UNHRC harus menolak resolusi itu. Pertemuan UNHRC disebutnya hanya untuk menyalahkan Israel. Sebab, Hamas tidak disebut dalam resolusi itu.
”Lebih dari 4.300 roket diluncurkan sembarangan menyasar warga sipil Israel tidak disinggung (dalam resolusi). Pemboman Hamas terhadap konvoi bantuan kemanusiaan tidak disebut,” ujarnya.
Provokasi
Terpisah, Raja Abdullah II dari Jordania menekankan pentingnya menghindari provokasi untuk mempertahankan gencatan senjata. Sebagai pengelola Masjid Al Aqsa, keluarga Kerajaan Jordania mendukung setiap perlindungan tempat-tempat suci di kawasan Kota Tua Jerusalem.
Raja Abdullah II menyebut, penggusuran permukiman Palestina di Jerusalem adalah provokasi. Demikian pula gangguan aparat Israel terhadap kompleks Masjid Al Aqsa. ”Penting untuk mempertahankan status hukum dan sejarah serta kesucian Jerusalem,” ujarnya selepas bertemu Blinken.
Sementara Netanyahu mengatakan, Israel akan membalas sangat keras jika ada provokasi dalam bentuk apa pun oleh Hamas. Adapun pimpinan Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, mengatakan bahwa Hamas siap terlibat pemulihan Tepi Barat dan Gaza. Hamas memastikan tidak mengambil bantuan internasional untuk tujuan itu. ”Kami akan memastikan tidak ada sedikit pun uang (bantuan) mengalir ke Hamas atau Qassam (unit milisi Hamas),” ujarnya. (AFP/REUTERS)