Komitmen dan Konsistensi Indonesia untuk Palestina
Upaya diplomatik Indonesia untuk membantu Palestina mewujudkan cita-cita kemerdekaan tidak pernah surut. Komitmen itu diwujudkan dalam beragam kancah internasional.
Oleh
B Josie Susilo Hardianto
·4 menit baca
KOMPAS/KRIS MADA/TANGKAPAN LAYAR UN WEB TV
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menyampaikan pandangan Indonesia dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kamis (20/5/2021), di New York, Amerika Serikat. Retno mendesak PBB mengirimkan pengawas internasional ke Jerusalem untuk mencegah siklus kekerasan berulang terhadap warga Palestina.
Dengan tegas, di depan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kamis (20/5/2021), Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, penjajahan adalah inti persoalan Palestina-Israel. ”Kita semua memahami, konflik ini bersifat asimetris, antara Israel, negara penjajah serta penindas, dan bangsa Palestina, yang diduduki, yang terus-menerus ditindas. Penjajahan adalah inti masalahnya,” kata Retno.
”Kita tidak dapat membiarkan bangsa Palestina kehilangan pilihannya dan menerima ketidakadilan sepanjang hidupnya,” kata Retno lebih lanjut. Untuk itu, di depan sidang yang digelar di Markas Besar PBB di New York City, Amerika Serikat, Retno mengajak semua negara di dunia berkomitmen dan bersatu melawan pendudukan Israel di Palestina. ”Kita harus bertindak sekarang, secara bersama. PBB harus bertindak sekarang juga,” ujar Retno.
Dukungan Indonesia pada kemerdekaan dan kedaulatan Palestina tak bisa dilepaskan dari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan.
ANRI/KOLEKSI GUNAWAN WIRADI
Konferensi Mahasiswa Asia Afrika diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, 1956. Aktivis Indonesia merupakan arsitektur solidaritas Asia Afrika.
Implementasi dari sikap politik itu antara lain dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 dan menggalang Gerakan Nonblok pada tahun 1961 yang turut diinisiasi Indonesia. Lewat dua peristiwa historis itu, Indonesia menegaskan, relasi antarnegara harus didasarkan pada asas atau prinsip perdamaian, kemerdekaan, dan keadilan.
Di sisi lain, sejarah juga mencatat, Palestina adalah salah satu entitas atau negara yang pertama kali turut mengakui kedaulatan Indonesia. Menurut catatan Kementerian Luar Negeri RI—dirujuk dari laman resmi—pada 1948, Mufti Agung Haji Amin El Husni berkunjung ke Indonesia untuk menyampaikan dukungan Palestina atas perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Dua fakta sejarah tersebut hingga saat ini turut mewarnai dukungan Indonesia pada perjuangan kemerdekaan Palestina. Ketika Pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat berkunjung ke Indonesia pada Juli 1984, Presiden Soeharto menegaskan dukungan itu. Indonesia merupakan negara pertama yang turut mengakui kemerdekaan Palestina yang dideklarasikan pada 15 November 1988 di Aljazair.
ANTARA/KBRI AMMAN-ADAM
Menlu Retno LP Marsudi (kanan) menyerahkan surat Tauliah kepada Konsul Kehormatan RI di Palestina, Maha Abu-Shusheh, di KBRI Amman, Jordania, Minggu (13/3). Pelantikan dan pembukaan kantor Konsul Kehormatan Indonesia di Ramallah, Palestina, merupakan bukti nyata dukungan Indonesia terhadap Palestina.
Dalam catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, dukungan itu ditindaklanjuti dengan penandatanganan Pembukaan Komunike Bersama Hubungan Diplomatik Indonesia-Palestina. Komunike itu ditandatangani pada 19 Oktober 1989 di Jakarta oleh Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Palestina Farouq Kaddoumi. Peristiwa itu sekaligus menandai dibukanya Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Untuk menguatkan dukungan Indonesia, pada 13 Maret 2016 Menlu Retno melantik Maha Abou Shusheh menjadi Konsul Kehormatan RI pertama di Ramallah.
Sejarah juga mencatat, Indonesia merupakan salah satu negara yang mensponsori Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 67/19—pada 29 November 2012—untuk mengesahkan Palestina sebagai non-member observer state PBB. Langkah serupa dilakukan Indonesia saat turut mensponsori resolusi yang memungkinkan bendera Palestina berkibar secara resmi di Markas Besar PBB pada 30 September 2015.
Multilateral
Indonesia memang harus menggalang dukungan dari sejumlah negara untuk Palestina. Seperti ketika Presiden Joko Widodo pada awal Desember 2017 memaksimalkan komunikasi kepada negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyikapi langkah unilateral Amerika Serikat yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan berencana memindahkan kedutaan besar mereka dari Tel Aviv ke Jerusalem. Presiden Jokowi mendorong agar negara-negara OKI bersatu.
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
Disaksikan Sekjen OKI Iyad bin Amin Madani, Presiden Joko Widodo (tengah) menjabat tangan Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kiri) seusai memberikan keterangan pers terkait pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi LB Ke-5 OKI mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif di JCC, Jakarta, Senin (7/3). KTT itu mengesahkan dua dokumen penting. Pertama, resolusi yang menegaskan posisi OKI atas Palestina dan Al-Quds Al-Sharif dan kedua, Deklarasi Jakarta tentang aksi konkret pemimpin OKI untuk penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.
Seiring dengan itu, di New York, dalam pertemuan khusus Komite Palestina PBB guna membahas langkah AS itu, Wakil Tetap RI untuk PBB Dubes Triansyah Djani mengatakan, sikap AS harus ditolak karena bertentangan dengan komitmen dunia bagi penyelesaian damai konflik Palestina-Israel sesuai prinsip solusi dua negara (Kompas, 9/12/2017).
Setelah empat tahun, di tengah perubahan geopolitik kawasan Timur Tengah, Indonesia tidak surut melangkah. Retno, di sela-sela sidang, bertemu dengan sejumlah mitranya. ”Kami semua sepakat dan memberikan tekanan yang besar mengenai pentingnya segera dihentikan penggunaan kekerasan,” kata Retno merujuk pada konflik terakhir di Gaza. Ia bersyukur gencatan senjata dicapai, tetapi langkah masih panjang.
”Dalam pertemuan lanjutan antara Presiden MU PBB dengan para menlu yang hadir dalam pertemuan SMU PBB, semua sepakat bahwa core issue ialah kemerdekaan Palestina harus diselesaikan melalui perundingan yang kredibel berdasarkan parameter yang sudah disepakati dan berdasarkan two state solution,” kata Retno sembari menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina harus segara dipenuhi.
Retno menegaskan, Indonesia akan menggunakan beragam forum multilateral untuk menggalang dukungan bagi Palestina.
